Lewati ke konten

Cari artikel

•

Pengantar Ilmu Hukum

Brunei Darussalam Legal System

Brunei Darussalam Legal System

20 Juni 2022 | 17:05 ·Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

← 10 11 12 →

Politik Hukum
Sosiologi Hukum
Antropologi Hukum
Hirarki Perundang-Undangan
Sistem Hukum
Penafsiran Hukum
Pembagian Hukum
Akibat Hukum
Hubungan Hukum
Peristiwa Hukum
Perbuatan Hukum
Bentuk-Bentuk Hukum
Asas-Asas Hukum Secara Umum
Tugas Hukum
Sifat Hukum
Tujuan Hukum
Fungsi Hukum
Sumber Hukum
Subjek Hukum
Objek Hukum
Pengertian Hukum

Teori Pergeseran Paradigma
Teori Hukum itu Sebagai Alat Penguasa (Thomas Hobbes)
Teori Hukum Thomas Aquinas (Hukum itu Bagian Tatanan Ilahi)
Teori Hukum Roscoe Pound (Social Engineering)
Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick)
Teori Hukum Critical Legal Studies
Teori Hukum Progresif (Satijpto Rahardjo)
Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)
Teori Hukum Murni Hans Kelsen
Teori Hukum Welfare State
Teori Hukum Legal System Lawrence M Friedman

Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Sejarah Peradilan Militer di Indonesia
Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara
Sejarah Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sejarah Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Sejarah Hukum Islam
Sejarah Hukum Adat
Sejarah Advokat Indonesia
Sejarah Hukum HAKI
Sejarah Hukum Agraria Kolonial
Sejarah Hukum Dagang
Sejarah Hukum Pidana
Sejarah Hukum Acara Pidana
Sejarah Hukum Perdata
Sejarah Hukum Acara Perdata
Sejarah Hukum Di Indonesia

Aliran Hukum Sejarah
Aliran Hukum Alam
Aliran Yang Berlaku Di Indonesia
Aliran Rechtsvinding
Aliran Freie Rechtslehre
Aliran Legisme

Sistem Hukum Sosialis
Sistem Hukum Di Indonesia
Sistem Hukum Kanonik
Sistem Hukum Islam
Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)
Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
Sistem Hukum Adat

Aristoteles
Socrates
Immanuel Kant
Plato
Thomas Aquinas
Gustav Radbruch
Hans Kelsen
Jhon Locke
Roscoe Pound

Istilah Hukum dalam Surat Gugatan atau Putusan
Kode Formulir Perkara Pidana
Istilah dalam Hukum Tata Usaha Negara
Istilah Hukum dalam Pengadilan Agama
Blacks Law Dictionary Eight Edition
Blacks Law Dictionary Fourth Edition

Philippines Legal System
Vietnam Legal System
Brunei Darussalam Legal System
Malaysian Legal System
Indonesian Legal System
Singapore Legal System

Asas Hukum Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Asas Hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori
Asas Hukum Lex specialis derogat legi generali
Asas Hukum Non-Retroaktif (Tidak Berlaku Surut)
Asas Hukum Ne Bis In Idem
Asas Hukum Retroaktif (Berlaku Surut)
Asas Hukum Lex Favor Reo (Hukuman Peringan)
Asas Hukum Equality Before Law
Asas Hukum In Dubio Pro Reo
Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)
Asas Hukum Res Judicata Pro Veritate Habetur
Asas Hukum Audi Et Alteram Partem
Asas Hukum Mutatis Mutandis
Asas Hukum Nullum Delictum Noela Poena Sine Praevia Lege Poenali
Asas Hukum Salus Populi Suprema Lex
Asas Hukum Ultimum Remedium
Asas Non-Diskriminasi (Non-discrimination principle)

Fiat justitia ruat caelum
Ubi societas ibi jus
Audi et alteram partem
Absolute sentienfia expositore non indiget
Accipere quid ut justitiam focias non est team accipere quam exiorquere
Actory in cumbit probatio
Adaequatio intellectus et rei

Perdamaian
Upaya Hukum Terhadap Putusan Perdata
Jenis-Jenis Putusan Dalam Hukum Acara Perdata
Sumber Hukum Penerapan Hukum Acara Perdata
Sifat Hukum Acara Perdata
Asas-asas Hukum Acara Perdata
Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Kebendaan
Objek dan Subjek Hukum Perdata
Sumber-Sumber Hukum Perdata
Macam-macam Sita dalam Hukum Perdata
Asas-asas Hukum Perdata
Sistematika Hukum Perdata
Pengertian Hukum Perdata

Kode Formulir Perkara Pidana
Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Kewenangan Mengadili
Ganti Kerugian
Pemeriksaan
Penyitaan
Penggeledahan
Penahanan
Penangkapan
Dakwaan
Penuntutan
PraPenuntutan
Hubungan Antar Aparat Penegak Hukum
Penyidikan
Penyelidikan
Hak Penasihat Hukum
Hak Terdakwa
Hak Tersangka
Asas-Asas Hukum Acara Pidana
Ruang Lingkup KUHAP
Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana
Pengertian Hukum Acara Pidana
Kedudukan Hukum Acara Pidana

Kode Formulir Perkara Pidana
Sumber Hukum Pidana
Fungsi Hukum Pidana
Asas-Asas Hukum Pidana
Sifat Hukum Pidana
Jenis Hukum Pidana
Pembagian Hukum Pidana
Pengertian Hukum Pidana

Hubungan Antara KUH Perdata dengan KUHD
Sumber Hukum Dagang
Pengertian Hukum Dagang

Aspek-aspek Hukum Adat
Unsur Pembentuk Hukum Adat
Corak Hukum Adat
Masyarakat Hukum Adat
Timbulnya Hukum Adat
Proses Terjadinya Hukum Adat
Perbandingan Antara Adat Dengan Hukum Adat
Pengertian Hukum Adat

Tujuan Hukum Islam
Asas-Asas Hukum Islam
Sumber Hukum Islam
Ruang Lingkup Hukum Islam
Ciri-Ciri Hukum Islam
Pengertian Hukum Islam

Hirarki Perundang-Undangan Yang Berlaku di Indonesia
Hubungan HTN dengan Ilmu Politik
Hubungan HTN dengan Ilmu Negara
Hubungan HTN dengan HAN
Nilai dan Sifat Konstitusi
Unsur-Unsur Negara
Sifat-Sifat Negara
Macam-Macam Fungsi Negara
Pengertian Negara
Sejarah Tata Hukum di Indonesia
Subjek dan Objek HTN
Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia
Pengertian Hukum Tata Negara

Objek Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Subjek Hukum HAN
Sumber Hukum Administrasi Negara
Pengertian Hukum Administrasi Negara

Tanah Sebagian Jaminan Kredit
Rumah Susun
Perwakafan
Hak Pengelolaan
Hak Guna Usaha (HGU)
Hak Guna Bangunan (HGB)
Hak Pakai
Hak Milik
Pencabutan Hak
Tata cara memperoleh tanah
Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Peraturan-peraturan yang Dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)
Asas-Asas Hukum Tanah Nasional
Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional
Hukum Adat Sebagai Dasar Berlakunya Hukum Tanah Nasional
Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA
Fungsi dan Tujuan UU Pokok Agraria
Ruang Lingkup Hukum Agraria
Pengertian Hukum Agraria

Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase
Perjanjian Arbitrase dan Jenisnya
Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958)
Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase
Bentuk, Sifat dan Jenis Putusan Arbitrase
Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa
Ruang Lingkup Arbitrase
Dasar Hukum Arbitrase di Indonesia
Subjek dan Objek Hukum Arbitrase
Sejarah Arbitrase di Indonesia
Pengertian Arbitrase

Hak Merek
Hak Paten
Hak Cipta (Copyrights)
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya
Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual
Ruang Lingkup HAKI
Dasar Hukum HAKI
Pengertian HAKI

Peranan Mahkamah Internasional Terhadap Pelanggaran HAM
Sebab-sebab Sengketa Internasional
Asas-Asas Hukum Internasional
Subjek Hukum Internasional
Sumber Hukum Internasional
Pengertian Hukum Internasional

Upaya hukum dalam perkara kepailitan
Harta benda yang dikecualikan dari harta pailit
Akibat Kepailitan Terhadap Kewenangan Debitur Pailit
Prosedur Penyelesaian Pailit
Kiprah dan Kewenangan Kurator
Pihak yang Terkait dalam Pengurusan harta pailit
Akibat Hukum Pernyataan Pailit
Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit
Syarat-syarat Kepailitan
Pengertian Kepailitan

Rumah Sakit
Praktik Kedokteran
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Hak Atas Kesehatan
Upaya Kesehatan
Pengertian Kesehatan
Unsur-unsur Malprakter Medis
Aspek Hukum Malpraktek Medis
Pengertian Malpraktek Medis
Hak dan Kewajiban Pasien
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Ruang Lingkup Hukum Kesehatan
Subjek dan Objek Hukum Kesehatan
Asas dan Tujuan Hukum Kesehatan
Pengertian Hukum Kesehatan

Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi
Hapusnya Perikatan
Prestasi, Wanprestasi dan Ganti Rugi
Jenis-jenis Kontrak
Asas-asas Hukum Kontrak
Para pihak dalam hukum kontrak/perjanjian
Unsur-unsur perjanjian /kontrak
Tempat Dan Pengaturan Hukum Kontrak
Sistem Pengaturan Hukum Kontrak
Sumber Hukum Kontrak
Jenis-jenis Perjanjian
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian
Subjek dan Objek Hukum Kontrak
Pengertian Hukum Kontrak

System Hukum Kewarisan Islam
System Hukum Kewarisan Perdata
System Hukum Kewarisan Adat
Pengertian Hukum Waris

Hubungan Hukum Pidana dan Perdata dalam Hukum Perkawinan
Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya
Harta Perkawinan
Hak dan Kewajiban Suami Istri
Perjanjian Perkawinan
Batalnya Perkawinan
Pencegahan Perkawinan
Larangan Perkawinan
Syarat-Syarat Perkawinan
Dasar Hukum Perkawinan
Asas-asas Hukum Perkawinan
Pengertian Perkawinan

Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi
Klasifikasi Asuransi
Reasuransi
Manfaat Asuransi
Risiko-Risiko yang Dapat Diasuransikan
Unsur-Unsur Asuransi
Sejarah Peransuransian
Objek Asuransi
Jenis Usaha Peransuransian
Sifat Perjanjian Asuransi
Tujuan Asuransi
Dasar Hukum Peransuransian
Bentuk Hukum dan Pemilikan Usaha Asuransi
Ruang Lingkup Usaha Peransuransian
Asas dan Prinsip Hukum Asuransi
Pengertian Asuransi

Tujuan Perusahaan
Bentuk-bentuk Usaha
Kewajiban Perusahaan
Ciri-Ciri Perusahaan
Pelaku Usaha
Bentuk-bentuk Perusahaan
Pengertian Perusahaan

Pembubaran PT
Pemisahan PT
Pengambilalihan Saham PT
Peleburan PT
Penggabungan PT
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Dewan Direksi
Dewan Komisaris PT
Pemegang Saham Dalam PT
Asas-asas Hukum PT
PT Sebagai Subjek Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT) Terbuka
Modal dan Saham PT
Perseroan Terbatas (PT) Tertutup
Perubahan Anggaran Dasar PT
Syarat - syarat Pendirian PT
Unsur-Unsur PT
Organ Perseroan Terbatas
Pengertian Perseroan Terbatas

Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN
Asas-Asas Umum Peradilan Yang Baik
Titik Singgung Wewenang Pengadilan
Pembatasan Upaya Hukum Kasasi
Pembayaran Uang Paksa, Sanksi Administrasi dan Pengumuman Pejabat
Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Eksekusi Putusan
Upaya Hukum
Pembacaan, Isi dan Amar Putusan
Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN
Saksi
Pembuktian
Eksepsi
Intervensi
Pencabutan Gugatan
Tergugat Tidak Hadir
Perkara Gugur
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
Penetapan Penundaan Keputusan TUN
Proses Dismisal
Kompetensi Peradilan TUN
Subjek Gugatan TUN
Objek Gugatan TUN
Perkara Prodeo TUN
Gugatan TUN
Pengertian Hukum Tata Usaha Negara
Istilah dalam Hukum Tata Usaha Negara

Gadai
Jaminan Fidusia
Hak Tanggungan
Pengertian Hukum Jaminan

Asas dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha
Pengecualian Persaingan Usaha
Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sejarah Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Penyalahgunaan Keadaan Pelaku Usaha
Kegiatan Yang Dilarang Dilakukan Pelaku Usaha
Perjanjian Pelaku Usaha Yang Dilarang

Pengangkatan Anak
Pengasuhan Anak
Berakhirnya Wali
Cara Penunjukan Wali Anak
Perwalian Anak
Kuasa Asuh
Anak dari Perkawinan Campuran
Identitas Anak
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua
Hak dan Kewajiban Anak
Pengertian
Pengangkatan Anak Dalam Syariat Islam

Tinjauan Sejarah
Sumber Hukum.
Pemerintahan dan Negara
Tata Cara Hukum
Profesi Hukum
Hukum Kontrak
Hukum Tort (Perdata)
Hukum Investasi
Hukum Kekayaan Intelektual
Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa

Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Asosiasi Profesi Hukum
Sistem Hukum dan Aparatur Negara

Tinjauan Sejarah
Sumber Hukum
Pemerintahan dan Negara
Prosedur Hukum
Profesi Hukum

Sejarah Hukum Singapura
Struktur Pemerintah
Legislatif
Eksekutif
Peradilan
Sumber Hukum
Litigasi di Depan Pengadilan Singapura
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Pelaksanaan Hukum dan Putusan Arbitral
Lembaga
Praktek Hukum

Daftar Isi UUD NRI 1945
Aturan Tambahan
Aturan Peralihan
Bab XVI - Perubahan Undang-Undang Dasar
Bab XV - Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan
Bab XIV - Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Bab XIII - Pendidikan dan Kebudayaan
Bab XII - Pertahanan Negara dan Keamanan Negara
Bab XI - Agama
Bab XA - Hak Asasi Manusia
Bab X - Warga Negara dan Penduduk
Bab IXA - Wilayah Negara
Bab IX - Kekuasaan Kehakiman
Bab VIIIA - Badan Pemeriksa Keuangan
Bab VIII - Hal Keuangan
Bab VIIB - Pemilihan Umum
Bab VIIA - Dewan Perwakilan Daerah
Bab VII - Dewan Perwakilan Rakyat
Bab VI - Pemerintah Daerah
Bab V - Kementerian Negara
Bab IV - Dewan Pertimbangan Agung
Bab III - Kekuasaan Pemerintah
Bab II - Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bab I - Bentuk dan Kedaulatan
Pembukaann
UUD NRI 1945 Seluruhnya

Daftar Isi KUH Perdata
KUHPerdata Versi PDF
KUH Perdata Buku Ke I - IV
Buku Keempat - Penutup
Buku Keempat - Bab III Pembuktian dengan Saksi-Saksi
Buku Keempat - Bab II Pembuktian dengan Tulisan
Buku Keempat - Bab I Pembuktian Pada Umumnya
Buku Ketiga Bab XVII Penanggung Utang
Buku Ketiga Bab XVI Pemberian Kuasa
Buku Ketiga Bab XV Persetujuan Untung-untungan
Buku Ketiga Bab XIV Bunga Tetap atau Bunga Abadi
Buku Ketiga Bab XIII Pinjam Pakai Habis
Buku Ketiga Bab XII Pinjam Pakai
Buku Ketiga Bab XI Penitipan Barang
Buku Ketiga Bab X Penghibahan
Buku Ketiga Bab IX Badan Hukum
Buku Ketiga Bab VIII Persekutuan Perdata
Buku Ketiga Bab VIIA Perjanjian Kerja
Buku Ketiga Bab VII Sewa Menyewa
Buku Ketiga Bab VI Tukar Menukar
Buku Ketiga Bab V Jual Beli
Buku Ketiga Bab IV Hapusnya Perikatan
Buku Ketiga Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang
Buku Ketiga Bab I & II Perikatan Pada Umumnya dan Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau Persetujuan
Buku Kedua - Bab XXI Hipotek
Buku Kedua - Bab XX Gadai
Buku Kedua - Bab XIX Piutang dengan Hak Mendahulukan
Buku Kedua - Bab XVIII Harta Peninggalan Yang Tak Terurus
Buku Kedua - Bab XVII Pemisahan Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XVI Hak Menerima dan Menolak Warisan
Buku Kedua - Bab XV Hak Berpikir dan Hak Istimewa untuk Merinci Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XIV Pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengelola Harta Peninggalan
Buku Kedua - Bab XIII Surat Wasiat
Buku Kedua - Bab XII Pewarisan Karena Kematian
Buku Kedua - Bab XI Hak Pakai dan Hak Mendiami
Buku Kedua - Bab X Hak Pakai Hasil
Buku Kedua - Bab IX Bunga Tanah dan Sepersepuluh
Buku Kedua - Bab VIII Hak Guna
Buku Kedua - Bab VII Hak Numpang Karang
Buku Kedua - Bab VI Pengabdian dan Pekarangan
Buku Kedua - Bab V kerja Rodi
Buku Kedua - Bab IV Hak dan Kewajiban Antara Para Pemilik Pekarangan Yang Bertetangga
Buku Kedua - Bab III Hak Milik
Buku Kedua - Bab II Besit dan Hak-Hak Yang Timbul Karenanya
Buku Kedua - Bab I Barang dan Pembagiannya
Buku Kesatu - Bab XVIII Ketidakhadiran
Buku Kesatu - Bab XVII Pengampuan
Buku Kesatu - Bab XVI Pendewasaan
Buku Kesatu - Bab XV Kebelumdewasaan dan Perwalian
Buku Kesatu - Bab XIV Kekuasaan Orang Tua
Buku Kesatu - Bab XIII Kekeluargaan Sedarah dan Semenda
Buku Kesatu - Bab XII Kebapakan dan Asal Keturunan Anak-anak
Buku Kesatu - Bab XI Pisah Meja dan Ranjang
Buku Kesatu - Bab X Pembubaran Perkawinan
Buku Kesatu - Bab IX Pemisahan Harta
Buku Kesatu - Bab VIII Gabungan Harta Bersama atau Perjanjian Kawin pada Perkawinan Kedua atau selan
Buku Kesatu - Bab VII Perjanjian Kawin
Buku Kesatu - Bab VI Harta Bersama
Buku Kesatu - Bab V Hak dan Kewajiban Suami Istri
Buku Kesatu - Bab IV Perkawinan
Buku Kesatu - Bab III Domisili
Buku Kesatu - Bab II Akta Catatan Sipil
Buku Kesatu - Bab I Orang

Daftar Isi KUH Dagang
KUH Dagang PDF
Buku Kedua-Bab XIII Kapal-Kapal dan Alat-Alat Pelayaran Yang Berlayar di Sungai...
Buku Kedua-Bab XII Hapusnya Perikatan Dalam Perdangan Laut
Buku Kedua-Bab XI Kerugian Laut (Avary)
Buku Kedua-Bab X Pertanggungan Terhadap Bahaya Pada Pengangkutan di Darat
Buku Kedua-Bab IX Asuransi atau Pertanggungan Terhadap Bahaya..
Buku Kedua-Bab VIII Dihapus
Buku Kedua-Bab VII Kapal Yang Karam, Kandas, dan Penemuan Barang di Laut
Buku Kedua-Bab VI Tubrukan Kapal
Buku Kedua-Bab V Mencarterkan dan Mencarter Kapal
Buku Kedua-Bab IV Perjanjian Kerja Laut
Buku Kedua-Bab III Nahkoda, Anak Buah dan Penumpang
Buku Kedua-Bab II Pengusaha Kapal dan Pengusaha Perkapalan
Buku Kedua-Bab I Hak-Hak dan Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran
Buku Kesatu-Bab X Asuransi Atau Pertanggungan Terhadap Bahaya-Bahaya Kebakaran
Buku Kesatu-Bab IX Asuransi Atau Pertanggungan Pada Umumnya
Buku Kesatu-Bab VIII Reklame atau Tuntutan Kembali Dalam Hal Kepailitan
Buku Kesatu-Bab VII Cek, Promes dan Kwitansi Atas-Tunjuk
Buku Kesatu-Bab VI Surat Wesel dan Surat Sanggup (order)
Buku Kesatu-Bab V Komisioner, Ekspeditur, Pengangkut dan Juragan Kapal Yang Mengarungi Sungai-Sungai
Buku Kesatu-Bab IV Bursa Perdagangan, Makelar dan Kasir
Buku Kesatu-Bab III Beberapa Jenis Perseroan
Buku Kesatu-Bab II Pembukuan
Buku Kesatu-Bab I Dagang Pada Umumnya

Sistematika HIR-RIB
Bab Kedua Tentang Mencari Kejahatan dan Pelanggaran
Bab Pertama Hal Melakukan Tugas Kepolisian
HIR-RIB Lengkap

TITEL V. Bukti Dalam perkara perdata.
TITEL IV. Cara Mengadili perkara perdata Yang Dalam Tingkat pertama Menjadi Wewenang PN
RBg Lengkap

Algemene Bepalingen (AB) Lengkap

Daftar Isi KUHP Lama
KUHP Lama Lengkap
KUHP Versi PDF (Download)
Catatan Tambahan
Buku Ketiga-Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
Buku Ketiga-Bab IX - Pelanggaran Pelayaran
Buku Ketiga-Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
Buku Ketiga-Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman Dan Pekarangan
Buku Ketiga-Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
Buku Ketiga-Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
Buku Ketiga-Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
Buku Ketiga-Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
Buku Ketiga-Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
Buku Kedua-Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
Buku Kedua-Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbang
Buku Kedua-Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
Buku Kedua-Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
Buku Kedua-Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
Buku Kedua-Bab XXV - Perbuatan Curang
Buku Kedua-Bab XXIV - Penggelapan
Buku Kedua-Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
Buku Kedua-Bab XXII - Pencurian
Buku Kedua-Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
Buku Kedua-Bab XX - Penganiayaan
Buku Kedua-Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
Buku Kedua-Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
Buku Kedua-Bab XVII - Membuka Rahasia
Buku Kedua-Bab XVI - Penghinaan
Buku Kedua-Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
Buku Kedua-Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
Buku Kedua-Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
Buku Kedua-Bab XII - Pemalsuan Surat
Buku Kedua-Bab XI - Pemalsuan Materai Dan Merek
Buku Kedua-Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
Buku Kedua-Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
Buku Kedua-Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
Buku Kedua-Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
Buku Kedua-Bab VI - Perkelahian Tanding
Buku Kedua-Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
Buku Kedua-Bab IV Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
Buku Kedua-Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat
Buku Kedua-Bab II Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
Buku Kedua-Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Buku Kesatu-Bab IX - Arti Beberapa Istilah Yang Dipakai Dalam Kitab Undang- Undang
Buku Kesatu-Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Dan Menjalankan Pidana
Buku Kesatu-Bab VII - Mengajukan Dan Menarik Kembali Pengaduan Yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan
Buku Kesatu-Bab VI - Perbarengan Tindak Pidana
Buku Kesatu-Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
Buku Kesatu-Bab IV - Percobaan
Buku Kesatu - Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
Buku Kesatu-Bab II - Pidana
Buku Kesatu - Bab I Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan

Buku Kedua-Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh
Daftar Isi KUHP Baru (UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP)
KUHP Baru Versi Lengkap
Buku Kedua-Bab XXXVII Ketentuan Penutup
Buku Kedua-Bab XXXVI Ketentuan Peralihan
Buku Kedua-Bab XXXV Tindak Pidana Khusus
Buku Kedua-Bab XXXIV Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat
Buku Kedua-Bab XXXIII Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Pencetakan
Buku Kedua-Bab XXXII Tindak Pidana Penerbangan dan Sarana Prasana Penerbangan
Buku Kedua-Bab XXXI Tindak Pidana Pelayaran
Buku Kedua-Bab XXX Tindak Pidana Jabatan
Buku Kedua-Bab XXIX Tindak Pidana Perusakan dan Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung
Buku Kedua-Bab XXVIII Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
Buku Kedua-Bab XXVII Tindak Pidana Perbuatan Curang
Buku Kedua-Bab XXVI Tindak Pidana Penggelapan
Buku Kedua-Bab XXV Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
Buku Kedua-Bab XXIV Tindak Pidana Pencurian
Buku Kedua-Bab XXIII Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan
Buku Kedua-Bab XXI Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Janin
Buku Kedua-Bab XX Penyelundupan Manusia
Buku Kedua-Bab XIX Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Orang
Buku Kedua-Bab XVIII Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
Buku Kedua-Bab XVII Tindak Pidana Penghinaan
Buku Kedua-Bab XVI Tindak Pidana Penelantaran Orang
Buku Kedua-Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan
Buku Kedua-Bab XIV Tindak Pidana Terhadap Asal-Usul Perkawinan
Buku Kedua-Bab XIII Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Buku Kedua-Bab XII Tindak Pidana Pemalsuan Materai, Cap Negara dan Tera Negara
Buku Kedua-Bab XI Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas
Buku Kedua-Bab X Tindak Pidana Keterangan Palsu Di Atas Sumpah
Buku Kedua-Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara
Buku Kedua-Bab VIII Tindak Pidana Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Baranng dan
Buku Kedua-Bab VII Tindak Pidana Terhadap Agama, Kepercayaan dan Kehidupan Beragama
Buku Kedua-Bab VI Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan
Buku Kedua-Bab V Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum
Buku Kedua-Bab IV Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerint
Buku Kedua-Bab III Tindak Pidana Terhadap Negara Sahabat
Buku Kedua-Bab II Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden
Buku Kedua-Bab I Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara
Buku Kesatu-Bab VI Aturan Penutup
Buku Kesatu-Bab V Pengertian Istilah
Buku Kesatu-Bab IV Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana
Buku Kesatu-Bab III Pemidanaan, Pidana dan Tindakan
Buku Kesatu-Bab II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Buku Kesatu-Bab I Ruang Lingkup Berlakunya Ketentuan Pidana
Sistematika KUHP Baru

Sistematika KUHAP Baru
KUHAP Baru Versi lengkap
BAB I Ketentuan Umum.
BAB II Penyelidikan dan Penyidikan
BAB III Penuntutan
BAB IV Mekanisme Keadilan Restoratif
BAB V Upaya Paksa
BAB VI Hak Tersangka dan Terdakwa
BAB VII Hak Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia
BAB VIII Advokat dan Bantuan Hukum
BAB IX Berita Acara
BAB X Sumpah atau Janji
BAB XI Wewenang Pengadilan untuk Mengadili
BAB XII Koneksitas
BAB XIII Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi
BAB IV Penggabungan Perkara Ganti Rugi
BAB XV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
BAB XVI Upaya Hukum Biasa
BAB XVII Upaya Hukum Luar Biasa
BAB XVIII Korporasi
BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan
BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
BAB XXI Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi
BAB XXII Ketentuan Peralihan
BAB XXIII Ketentuan Penutup
Penjelasan

Daftar Isi KUHAP
KUHAP Lengkap
Bab XXII - Ketentuan Penutup
Bab XXI - Ketentuan Peralihan
Bab XX - Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Bab XIX - Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Bab XVIII - Upaya Hukum Luar Biasa
Bab XVII - Upaya Hukum Biasa
Bab XVI - Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
Bab XV - Penuntutan
Bab XIV - Penyidikan
Bab XIII - Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Bab XII - Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Bab XI - Koneksitas
Bab X - Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili
Bab IX - Sumpah atau Janji
Bab VIII - Berita Acara
Bab VII - Bantuan Hukum
Bab VI - Tersangka dan Terdakwa
Bab V - Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Sura
Bab IV - Penyidik dan Penuntut Umum
Bab III - Dasar Peradilan
Bab II - Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang
Bab I - Ketentuan Umum

Penjelasan Buku I - II - III
Buku III Hukum Perwakafan - Bab V Ketentuan Peralihan
Buku III Hukum Perwakafan - Bab IV Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab III Cara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab Fungsi, Unsur, Syarat Wakaf
Buku III Hukum Perwakafan - Bab I Ketentuan Umum
Buku II Hukum Kewarisan - Bab VI Hibah
Buku II Hukum Kewarisan - Bab IV Wasiat
Buku II Hukum Kewarisan - Bab IV Aul dan Rad
Buku II Hukum Kewarisan - Bab III Besar Bahagian
Buku II Hukum Kewarisan - Bab II Ahli Waris
Buku II Hukum Kewarisan - Bab I Ketentuan Umum
Daftar Isi Kompilasi Hukum Islam
Buku I Hukum Perkawinan - Bab XI Batalnya Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab X Pencegahan Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab IX Beristri Lebih Satu Orang
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VIII Kawin Hamil
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VII Perjanjian Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab VI Larangan Kawin
Buku I Hukum Perkawinan - Bab V Mahar
Buku I Hukum Perkawinan - Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab III Peminangan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab II Dasar-Dasar Perkawinan
Buku I Hukum Perkawinan - Bab I Ketentuan Umum
Kompilasi Hukum Islam PDF Lengkap

Perubahan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Perubahan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Perubahan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Perubahan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2
Perubahan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Perubahan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Perubahan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Perubahan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Perubahan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang
Perubahan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Perubahan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Perubahan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, da
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perubahan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal
Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Perubahan UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
Perubahan UU Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Himpunan Turunan UU Cipta Kerja

KUHP Baru Versi Lengkap
PERMA No 02 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
UU No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP Berkiatan Kejahatan Terhadap Negara
UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Berapa Pasal
UU No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan KUHP
UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya UU No. 1 Tahun 1946
UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana

UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan
PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan He
UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Uji Materi MK Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
PP No. 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Pe
PP No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 1 Tahun 1987 Tentang Kadin
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
UU No. 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2004
Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

PP No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat
PP No. 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

PP Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Per
PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
PP Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK
Keputusan Gubernur DKI No 151 Tahun 2022 Tentang Standar Upah Jasa Lainnya Perorangan
Keputusan Gubernur DKI Nomor 1153 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2023
Perpu No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya U
UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948 Nr. 12
UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
UU Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
UU Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
UU No 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
UU No 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
UU No 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 Pengawasan Ketenagakerjaan Industri dan P
UU No 15 tahun 2016 Pengesahan Maritime Labour Convention 2006
Perpres 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
SE Menakertranskop Nomor 482 Tahun 1973
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
KUH Perdata
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PP No 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017
UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008
UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perpres No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Hukum Adat di Bali tidak melarang adanya penghibahan antara suami istri
Dalam hal hibah jangan sampai ada pihak yang dirugikan
Hibah dari suami kepada istri mengenai barang asal tidak dapat disahkan
Pengibahan kepada ahli waris yang merugikan ahli waris lainnya tidak sah (Priangan)
Hukum Adat di Jawa Timur Harta warisan yang bersifat gana-gini
Menurut adat di jawa anak angkat berhak mewarisi apabila telah memenuhi syarat
Warisan yang dari harta gana gini dibagi secara adil kepada semua ahli warisnya.
Harta warisan yang belum terbagi berlaku hukum adat (yurisprudensi) sewaktu meninggalnya pewaris
Anak angkat pewaris berhak atas barang gawan yang diperoleh dari usaha pewaris sendiri
Persamaan kedudukan antara pria dan wanita serta penetapan janda sebagai ahli waris
Kedudukan Janda terhadap Warisan Suami (Adat Minangkabau)
Kedudukan Janda/Balu terhadap Warisan Suami/Istri (Perkawinan Nyeburin)
Janda cerai mempunyai hak yang sama dengan janda mati terhadap Warisan yang belum dibagi
janda selama tidak kawin lagi berhak menguasai harta gana gini selama hidupnya
Kedudukan Janda terhadap Warisan Suami (harta tepatan) menurut ada Minangkabau
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Warisan Orangtua Angkat (Sumatera Timur)
Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Warisan Orangtua (Adat Batak)
Kedudukan Anak Perempuan Terhadap Harta Pusaka (Tapanuli)
Hak anak perempuan atas tanah yang bukan merupakan tanah pusaka (Bapak/Tapanuli)
Barang gana gini harus jatuh pada anak kandung, bukan kepada anak gawan
Hukum waris bagi orang keturunan Arab
Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang tidak beragama islam
Ahli Waris Pengganti (Cucu)
Tuntutan pengembalian harta warisan tidak diharuskan diajukan oleh semua ahli waris
Hibah wasiat baru berlaku setelah orang yang menghibah-wasiatkan meninggal dunia
Penerima wasiat belum menjadi pemilik barang selama pemberi wasiat masih hidup
Perceraian dan hak atas harta bawaan dari hadiah atau warisan
Khususnya di Jawa Barat, Hanya Dikenal Wakaf Milik dan Wakaf Jama'
Menurut hukum adat Minangkabau bahwa suami tidak berhak atas harta bawaan istrinya
Pembagian Waris menurut Hukum Adat Ambon
Penentuan Ahli Waris menurut Hukum Adat
Pembagian Waris Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Adat Batak
Hak Anak Angkat Menurut Hukum Adat Yang Berlaku di Sumatera Timur

Denda keterlambatan yang bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat
Harus ada kesepakatan harga bila jaminan tanah diganti menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan
Hakim dapat menentukan waktu untuk pengembalian pinjaman
Barang yang dapat difiduciakan hanya berlaku untuk benda bergerak
Bersifat memaksa jika pengembalian gadai tanah pertanian setelah 7 tahun tanpa pembayaran
Risiko atas perubahan nilai uang pada utang piutang dinilai menurut harga emas
Hutang-Piutang atas Perubahan Nilai Uang dilakukan dengan menggunakan harga emas
Perjanjian Gadai tidak Tunduk Pada Kadaluarsa.
Rumah yang digadaikan menjadi milik mutlak bertentangan dengan hukum

Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa harus diukur dengan UU

Terhadap gugatan dimana objek perkara dan terguggatnya berbeda harus diajukan secara terpisah
Penyewa tidak berhak mengajukan bantahan terhadap eksekusi
Apabila kasasi perdata diajukan oleh seorang wakil maka harus secara khusus dikuasakan untuk itu
Sumpah Suppletoir
Hakikat dari asas ne bis in idem
Pengajuan gugatan oleh perkumpulan yang telah dibubarkan
Perselisihan luas wilayah hukum kampung serta pemekarannya.

Batas waktu kewajiban Pemberian Nafkah Bekas Istri
Gugatan Perceraian dengan Tuntutan Nafkah Hidup dan Pembagian Harta harus diajukan terpisah
Kantor catatan sipil yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan beda agama
Gugatan perceraian yang tunduk pada BW dengan onheelbare tweespalt bukan alasan untuk bercerai
Dalam gugatan perceraian, ibu kandung dan pembantu dapat didengar sebagai saksi
Status pengangkatan anak yang menelantarkan orangtua angkatnya
Pembagian Harta Perkawinan setelah Perceraian
Pembagian Harta Perkawinan setelah Perceriaan (dalam pembagian guna kaya)
Tidak sahnya perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri
Gugatan cerai tidak dapat diterima jika perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri tidak sah

Cek kosong dapat dikualifisir sebagai penipuan
Kerugian Keuangan Negara atas pencairan pembayaran proyek yang belum selesai

Wanprestasi yang masuk dalam ranah pidana
Tidak sahnya perjanjian kredit karena tidak sepakatnya jumlah utang dan barang jaminannya
Apabila terbukti Penggugat yang Wanprestasi maka gugatannya harus ditolak
Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum

Putusan Inkrah dalam Perkara Pidana dapat sebagai dasar mengajukan gugatan ganti rugi
Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar

Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum
Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi
Suatu perjanjian jual beli adalah sah apabila benda yang menjadi objek itu ada dan tidak gugur
Jual Beli Menurut Hukum Adat Sudah Terjadi Sejak Di Ikuti Pencicilannya
Pembelian kendaraan tanpa surat seharusnya patut menduga kendaraan tersebut berasaldari kejahatan
Purchase Order (PO) sebagai kontrak bagi kedua belah pihak
Pembelian dengan harga yang tidak wajar patut diduga berasal dari tindak pidana

Tanggung Jawab Perusahaan (PT) Terhadap Pihak Ketiga
Yang berhak menentukan untung rugi suatu perusahaan

Jual beli sebelum UU Pokok Agraria masih berlaku sistem BW
Bantahan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima
Hak atas tanah yang dibuka dari hutan lebat
Jual beli dengan hak membeli kembali
Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Didahului Akta Jual Beli
PN tidak berwenang menilai tindakan Pemda atas Tanah Dibawah pengawasannya
Buku letter C desa bukan merupakan hak milik

Calon Presiden dan Wakil Presiden
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
Pengganti (Kekosongan) Presiden
Kekosongan Wakil Presiden
Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden
Kekuasaan Presiden
Kewenangan Presiden
Ketidakwenangan Presiden
Tugas Wakil Presiden
Fungsi Wakil Presiden
Wewenang Wakil Presiden

Kementerian Negara
Menteri
Syarat menjadi Menteri
Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri
Tugas dan Wewenang Menteri

Anggta DPR
Fungsi DPR
Sejarah DPR
Wewenang DPR
Tugas DPR
Hak Anggota DPR
Kewajiban Anggota DPR
Alat Kelengkapan DPR

Mahkamah Agung
Badan Peradilan Militer
Badan Peradilan Tata Usaha Negara
Badan Peradilan Agama
Badan Peradilan Umum

Sumpah dan Janji Hakim
Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan, Kewenangan dan Kewajiban
Sejarah dan Perkembangan

Sejarah Pembentukan
Visi dan Misi Komisi Yudisial
Sasaran Strategis Komisi Yudisial
Dasar Hukum Dibentuknya Komisi Yudisial
Wewenang dan Tugas
Keanggotaan

Belum ada artikel.

Eksaminasi Jaksa/ Penuntut Umum
Hak Jaksa
Kode Perilaku Jaksa
Tugas dan Wewenang Jaksa
Pemberhetian Jaksa
Syarat Pengangkatan Jaksa
Sejarah Kejaksaan
Pengertian Jaksa

Tindak Pidana Profesi Advokat
Organisasi Advokat
Advokat Asing
Bantuan Hukum Cuma-Cuma
Honorarium Advokat
Pemberhentian Advokat
Penindakan Terhadap Advokat
Syarat Menjadi Advokat
Pengangkatan Advokat
Pengertian Advokat
Sumpah Advokat
Hak dan Kewajiban Advokat
Sejarah Advokat Indonesia
UU Advokat No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Kode Etik Advokat
Try Out Ujian Advokat Bagian 1
Try Out Ujian Advokat
Draft Rancangan Undang-Undang Advokat Dan Organisasi Advokat

Kode Etik dan Perilaku Hakim
Pengangkatan Hakim dan Hakim Konstitusi
Pengertian Hakim
Eksaminasi Putusan Peradilan

Larangan Bagi Notaris
Tempat Kedudukan Notaris
Kewajiban Notaris
Kewenangan Notaris
Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
Pengertian Notaris

Pengertian dalam Kepolisian
Fungsi Kepolisian
Tugas dan Wewenang Kepolisian
Anggota Kepolisian
Pemberhentian Anggota Kepolisian
Batas Usia Pensiun Anggota Kepolisian
Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sektor Perbankan

Contoh Surat Kuasa Menawarkan-Jual Rumah
Contoh Surat Kuasa Biasa

Contoh Permohonan Surat Kuasa Insidentil
Contoh 2 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)
Contoh 1 Surat Kuasa Khusus (Badan Hukum)
Contoh Surat Kuasa Khusus (Perorangan)

Dasar Hukum Surat Kuasa
Contoh Permasalahan Surat Kuasa
Surat Kuasa Khusus di Pengadilan TUN
Surat Kuasa Khusus Yang Dibuat Di Luar Negeri
Pengertian Surat Kuasa
Surat Kuasa di Pengadilan
Hak-hak Dalam Surat Kuasa khusus
Legalitas Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa
SEMA No 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus
Kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa

Contoh Format Cerai Talak
Contoh Format Cerai Talak Ghoib ( tidak diketahui alamat )
Contoh Format Cerai Gugat Tengkar
Contoh Format Cerai Gugat Tengkar Ghoib ( tidak diketahui alamat )
Contoh Format Cerai Gugat Pelanggaran Taklik Talak
Contoh Format Cerai Gugat Pelanggaran Taklik Talak Ghoib
Contoh Format Permohonan Itsbat Nikah Voluntair
Contoh Permohonan Pembukaan Surat Wasiat Tertutup Rahasia
Contoh Permohonan Pendaftaran Surat Wasiat
Contoh Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris

Contoh Gugatan Sederhana Perbuatan Melawan Hukum
Contoh Gugatan Sederhana Wansprestasi

Istilah Hukum dalam Pengadilan Agama
Bedanya Biaya Perkara dan Ongkos Perkara
Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri

Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsignasi
Putusan Non Executable
Penangguhan Eksekusi
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)
Perlawanan Terhadap Eksekusi
Lelang (Penjualan Umum)
Sita Jaminan
Pembuktian
Pengunduran Diri Hakim
Eksepsi/ Tangkisan
Hal-Hal Yang Dapat Terjadi Selama Pemeriksaan Perkara
Pengunduran Sidang
Penggugat/ Tergugat Meninggal Dunia
Perdamaian
Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Perkara
Penggabungan dan Kumulasi Gugatan
Gugat Balik atau Gugat Balasan (Dalam Rekonpensi)
Perubahan Gugatan
Pencabutan Gugatan
Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
Perkara Verstek
Perkara Gugur
Kuasa/ Wakil
Wewenang Peradilan Umum
Perkara Prodeo
Gugatan
Permohonan
Putusan Condemnatoir
Putusan Constitutief
Putusan Declaratoir
Putusan Akhir (eind vonnis)
Putusan Provisioneel
Putusan Incidenteel
Putusan Interlocutoir
Putusan Preparatoir
Putusan Sela (tussen vonnis)
Gugatan Voluntair atau Gugatan Permohonan
Sita Eksekusi
Sita Marital
Sita Terhadap Barang Milik Penggugat (Revindicatoir Beslag)
Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat (Conservatoir Beslag)
Sita Persamaan
Gugatan Sederhana
Prosedur Pendaftaran Gugatan/ Permohonan
Gugatan Perwakilan Kelompok
Gugatan Untuk Kepentingan Umum
Eksekusi Jaminan Fidusia
Eksekusi Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Incrach)
Eksekusi Grosse Akta
Eksekusi Hak Tanggungan

Perkara Partai Politik
Perkara Keberatan Terhadap Penetapan KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/ Kota
Arbitrase
Perkara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Perkara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Peradilan Hubungan Industrial (PHI)
Peradilan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Peradilan Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU

Karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN
Titik Singgung Wewenang Pengadilan
Pembatasan Upaya Hukum Kasasi
Pembayaran Uang Paksa, Sanksi Administrasi dan Pengumuman Pejabat
Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Eksekusi Putusan
Upaya Hukum
Pembacaan, Isi dan Amar Putusan
Dasar Pengujian dan Dasar Pembatalan Keputusan TUN
Saksi
Pembuktian
Eksepsi
Intervensi
Pencabutan Gugatan
Tergugat Tidak Hadir
Perkara Gugur
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa
Pemeriksaan Dengan Acara Cepat
Pemeriksaan Dengan Acara Singkat
Penetapan Penundaan Keputusan TUN
Proses Dismisal
Kompetensi Peradilan TUN
Subjek Gugatan TUN
Objek Gugatan TUN
Perkara Prodeo TUN
Gugatan TUN
Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara di PTUN Jakarta

Pemanggilan atau Permintaan Keterangan terhadap Pejabat Pengadilan
Hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kasasi Langsung terhadap Putusan Bebas
Biaya Perkara
Putusan
Praperadilan
Penyitaan
Penggeledahan
Penangguhan Penahanan
Pengalihan Penahanan
Pembantaran (Stuitting)
Status Tahanan
Penahanan
Sidang Tertutup Untuk Umum
Koneksitas
Banding
Barang Bukti
Rehabilitasi
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
Saksi
Surat Dakwaan
Bantuan Hukum
Perubahan Surat Dakwaan
Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
Pemeriksaan Perkara Pidana Dengan Acara Singkat
Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa

Tindak Pidana HAKI
Tindak Pidana Perdagangan Orang
Tindak Pidana Terorisme
Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak Pidana Pers
Tindak Pidana Kehutanan
Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perlindungan Anak
Pengadilan Anak
Peradilan Perikanan
Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Pengadilan Hak Asasi Manusia (Ham)

Pewujudan Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pemerintahan Prabowo Gibran
Direktur Karyawan atau Bukan ?
Penambahan Masa Jabatan Presiden Menjadi 3 Periode Merupakan Tindakan Inkonstitusional
Akibat (Hukum) Ketidaktahuan Produk Yang di Endorse
Barang Hilang Oleh Kurir, Tanggung Jawab Siapa ??
Solusi Atas Pelanggaran Suatu Kontrak (Remedies of Breach Contract In Business)
Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan
Tindak Pidana Penipuan Yang Berlindung Dibalik Perjanjian
Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUH Perdata
Hak (Apa dan untuk Apa ?)
Pemutusan Kontrak Sepihak Termasuk Dalam Perbuatan Melawan Hukum
Implikasi COVID19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak
Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang
Akibat Perjanjian Yang Tidak di Materai
Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)
Akibat Pemutusan Kontrak Barang/ Jasa Tanpa Melalui Pengadilan (Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa)
Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian
Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak
Implikasi Covid19 Sebagai Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak (Bagi Pelaku Usaha)

Organ Utama Negara dan Organ Negara Tambahan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Termasuk Kekuasaan Legislatif
Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata (Dari Sudut Hukum Bisnis)
Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa

Organ Perseroan Melakukan Tindakan Hukum Tanpa Melalui RUPS Merupakan Perbuatan Melawan Hukum
Uji Materiil UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Syarat dan Mekanisme Eksekusi Grose Akta Hipotik
Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia
Kerugian Immaterial Yang Tidak Dapat Dikabulkan
Paradikma Baru Amar Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perwalian Anak
RUU KUHP FINAL 4 JULI 2022
Pencantuman Gelar Yang Berakibat Pidana
Isu Krusial RUU KUHP
Hubungan Cuti Bersama dengan Cuti Tahunan Bagi Karyawan Swasta
Kedudukan (Hukum) Pelaku Endorsement
Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Perdata
Klausula Baku Dalam Jual-Beli Online
Pedoman Implementasi Penegakan Hukum Pasal Tertentu dalam UU ITE No 11 Tahun 2008
Dilarang !! Uang Kembalian Dikasih Permen
(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market
Menjadi Kreditor yang Efektif dalam Perkara Kepailitan dan PKPU
Membeli Barang Murah Yang Dapat Berakibat Pidana
Hak Pejalan Kaki Yang Dirampas
Malpraktek Medis
Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Internasional Law and Relations
Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah. Sertifikat Mana Yang Diakui Legalitasnya?
Itikad Baik Sebagai Kunci Dalam Upaya Renegosiasi Kontrak Akibat Implikasi Covid19
Penegakan Hukum Di Saat Pandemic Virus Corona
Bolehkah Jaksa Mengajukan PK ?
Malpraktek pada Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek
Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan serta Tantangannya dalam Era Globalisasi
Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis
Fenomena Lelang Jabatan dan Tujuan Yang Hilang
Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (Sebuah Kebijakan yang (tidak) berdampak)
Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)
Pembatalan Perjanjian Tanpa Melalui Pengadilan (mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)
Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata
Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentan
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Itikad Baik dalam Perjanjian
Relevansi Filsafat Hukum Masa Romawi Terhadap Penyelenggaraan Hukum di Indonesia
Lawan menjadi Kawan dikala Kawan menjadi Lawan (Realitas Politik)
Politik Jampi-Jampi
Akrobat Politik vs Politik Akrobat
Moral dan Hukum
Upaya Indonesia Sebagai Welfare State Terhadap Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Impl
Dampak Perkawinan Tidak Dicatatkan Bagi Anak
Konsumen dan Klausula Baku
Politik Adu Domba, Masih-kah Manjur ?
Politik Bak Sebuah Seni Lukis

Bolehkah Meminta Pengembalian Uang Muka Bila Terjadi Wanprestasi ?
Subtansi Mediasi Dalam Proses (Dalil dan Bukti) di Persidangan Perdata
Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Yang Tercepat Dikalahkan Yang Lebih Lambat
Rasa takut yang menjadi ketakutan baru
Pohon besar ditopang oleh akar-akar kuat yang tak terlihat
Ranting dan buahnya

Wadah untuk belajar hukum, menambah wawasan, dan berbagi tentang hukum.

Informasi

About Us
Contact Us
Privacy Policy
Disclaimer
Our Partners
Daftar Pertanyaan
Kontak

Ikuti Kami

copyright © 2014 - 2026 berandahukum.com