Sistematika Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 4).
- BAB II Penyelidikan dan Penyidikan (Pasal 5 – Pasal 63).
- BAB III Penuntutan (Pasal 64 – Pasal 78).
- BAB IV Mekanisme Keadilan Restoratif (Pasal 79 – Pasal 88).
- BAB V Upaya Paksa (Pasal 89 – Pasal 141).
- BAB VI Hak Tersangka dan Terdakwa (Pasal 142).
- BAB VII Hak Saksi, Korban, Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Orang Lanjut Usia (Pasal 143 – Pasal 148).
- BAB VIII Advokat dan Bantuan Hukum (Pasal 149 – Pasal 155).
- BAB IX Berita Acara (Pasal 156).
- BAB X Sumpah atau Janji (Pasal 157)
- BAB XI Wewenang Pengadilan untuk Mengadili (Pasal 158 – Pasal 169).
- BAB XII Koneksitas (Pasal 170 – Pasal 172).
- BAB XIII Ganti Rugi, Rehabilitasi, Restitusi, dan Kompensasi (Pasal 173 – Pasal 188).
- BAB IV Penggabungan Perkara Ganti Rugi (Pasal 189 – Pasal 192).
- BAB XV Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 193 – Pasal Pasal 284).
- BAB XVI Upaya Hukum Biasa (Pasal 285 – Pasal 313).
- BAB XVII Upaya Hukum Luar Biasa (Pasal 314 – Pasal 325).
- BAB XVIII Korporasi (Pasal 326 – Pasal 341).
- BAB XIX Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 342 – Pasal 352).
- BAB XX Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Pasal 353 – Pasal 359).
- BAB XXI Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 360).
- BAB XXII Ketentuan Peralihan (Pasal 361).
- BAB XXIII Ketentuan Penutup (Pasal 362 – Pasal 369).