Himpunan Peraturan Berkaitan Agraria Pertanahan

by Estomihi FP Simatupang, SH.,MH

Posted on September 10, 2025 12:34

UNDANG-UNDANG
  1. UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
  2. Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air
  3. UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  4. UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Uu 21-1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  5. UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
  6. UU Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  7. UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur-Ordonnantie” (S. 1918 No. 88) Dan “Vorstenlandschgrondhuurreglement” (S. 1918 No. 20)
  8. Penjelasan UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah S. 1918 No. 88 Dan S. 1918 No. 20
  9. UU Nomor 14 Tahun 1951 Tentang Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Peralihan 1944
  10. UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan dan Pemakaian Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa
  11. UU Nomor 5 Tahun 1952 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 6 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl. 1918 Nr 20) Sebagai UU
  12. UU Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat
  13. UU Nomor 24 Tahun 1954 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah Sebagai UU
  14. UU Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri
  15. UU Darurat Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri
  16. UU Nomor 28 Tahun 1956 Tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-Tanah Perkebunan
  17. UU Nomor 29 Tahun 1956 Tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan-Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan
  18. UU Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Penetapan UU Darurat No. 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
  19. UU Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir
  20. UU Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Peralihan Tugas dan Wewenang Agraria
  21. UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
  22. UU Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu
  23. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
  24. UU Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya
PERATURAN PEMERINTAH
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1955 Tentang Penunjukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Sebagai Pegawai Pencatat Balik Nama untuk Kapal-kapal
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1964 Tentang Peruntukkan dan Penggunaan Tanah-tanah untuk Lintas-lintas Kereta Api dalam Wilayah Jakarta Raya
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 Tentang Laporan Atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Hibah Wasiat
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956 Tentang Peraturan dan Tindakan Mengenai Tanah Perkebunan Konsesi
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Peruntukan dan Penggunaan Tanah Ancol
  30. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah
  31. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah
  32. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Waris dan Hibah Wasiat
  33. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 Tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan
  34. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 Tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  35. Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2021 Tentang Modal Badan Bank Tanah
  36. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa
  37. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
  38. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
  39. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  40. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
  41. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah da atau Bangunan
  42. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan atau Hak Atas Tanah
  43. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah
PERATURAN PRESIDEN
  1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah
  3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional
  5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
  6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional
  7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
  9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres 36-2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  10. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara
  11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  12. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
  13. Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional
KEPUTUSAN PRESIDEN
  1. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1953 Tentang Pencabutan Hak Erfpacht untuk Pertanian Besar Atas Tanah yang Dikenal dengan Nama Persilerfpacht Pasilian
  2. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1950 Tentang Penugasan Ir. Vkr. Ehrencron untuk Menyelidiki Contoh Tanah Veen
PERATURAN PENGGANTI PERUNDANG-UNDANGAN
  1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU 21-1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 38 Tahun 1960 Tentang Penggunaan dan Penetapan Lusa Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu
  3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya
PERATURAN DAERAH
 
PERATURAN MENTERI - KEPUTUSAN MENTERI - SURAT EDARAN MENTERI
  1. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Keagamaan
  2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik
  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Kasus Pertanahan
  6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah
  7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilai Pertanahan
  8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan
  10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembiayaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Oleh Badan Usaha
YURISPRUDENSI
  1. Jual beli sebelum UU Pokok Agraria masih berlaku sistem BW
  2. Bantahan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima
  3. Hak atas tanah yang dibuka dari hutan lebat
  4. Jual beli dengan hak membeli kembali tanah/bangunan
  5. Di Jawa Barat hanya Dikenal Wakaf Milik dan Wakaf Jama'
  6. Suatu perjanjian jual beli adalah sah apabila benda yang menjadi objek itu ada dan tidak gugur
  7. Bersifat memaksa jika pengembalian gadai tanah pertanian setelah 7 tahun harus dikembalikan tanpa pembayaran uang tebusan
  8. Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah
  9. PN tidak berwenang menilai tindakan Pemda atas Tanah Dibawah pengawasannya
  10. Jual-Beli Tanah Yang Dilakukan Dengan Terang-Terangan di Muka Pejabat Desa
  11. Buku letter C desa bukan merupakan hak milik
  12. Tidak Sah Penerbitan Sertifikat Tanah Tanpa Didahului Akta Jual Beli
UJI MATERI
  1.  Uji Materi Tahun 2018 terhadap Peraturan Kepala BPN No. 13 Tahun 2017
PERATURAN LAIN-NYA
  1. Ketetapan MPR RI Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
PENGANTAR HUKUM AGRARIA PERTANAHAN
  1. Pengertian Hukum Agraria
  2. Ruang Lingkup Hukum Agraria
  3. Fungsi dan Tujuan UU Pokok Agraria
  4. Hukum Agraria Sebelum Berlakunya UUPA
  5. Hukum Adat Sebagai Dasar Berlakunya Hukum Tanah Nasional
  6. Sumber-sumber Hukum Tanah Nasional
  7. Asas-Asas Hukum Tanah Nasional
  8. Peraturan-peraturan yang Dicabut oleh UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)
  9. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA
  10. Pencabutan Hak
  11. Hak Milik
  12. Hak Pakai
  13. Hak Guna Bangunan (HGB)
  14. Hak Guna Usaha (HGU)
  15. Hak Pengelolaan
  16. Perwakafan
  17. Rumah Susun
  18. Tanah Sebagian Jaminan Kredit
  19. Tata cara memperoleh tanah
ARTIKEL-OPINI
 

 

Daftar Referensi Bacaan

Total Views : 911

Responsive image
Related Post
× Harap isi Nama dan Komentar anda!
berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Komentar pada artikel ini
Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image Responsive image
Pengantar Ilmu Hukum
Lembaga Peradilan
Profesi Hukum
Contoh Surat-Surat
Lingkup Praktek
Essay
Responsive image