Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi


Oleh Estomihi FP Simatupang
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana


Mahkamah konsitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki  tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa mahkamah konsitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim mahkamah konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dan secara independensi seorang hakim mahkamah konsitusi merdeka dan bebas menyatakan pendapatnya menurut keyakinannya berdasarkan bukti dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga mahkamah konsitusi dalam menyelenggarakan peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dan merdeka tanpa adanya interpensi dari pihak lain maupun adanya kepentingan pribadi dari para hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam memutus suatu perkara mahkamah konsitusi harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alat bukti dan keyakinan hakim. Dan putusan tersebut wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar pertimbangan hukum setiap hakim yang menjadi dasar putusan. Jenis amar putusan mahkamah konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat materil, permohonan dikabulkan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau permohonan ditolak jika undang-undang yang dimohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh meskipun ada penolakan (kontra) terhadap putusan tersebut maka  oleh masyarakat atau lembaga yang pro maupun kontra  terhadap putusan tersebut harus menaatinya karena secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  menjadi sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan jika ada putusan mahkamah konstitusi yang merugikan rakyat Indonesia akibat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertanyaan mendasar terkait kekhawatiran tersebut adalah apakah putusan tersebut harus ditaati ?. Sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi  maka ketika ada suatu putusan dan telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut harus ditaati meskipun ada kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Hal mengenai tidak adanya upaya hukum dalam melawan putusan tersebut maksudnya adalah bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh didalam peradilan mahkamah konstitusi. Dan untuk hal tersebut masih ada upaya lain diluar upaya hukum (melawan) yaitu dengan mengajukan revisi undang-undang yang menjadi objek permohonan uji materi di mahkamah konstitusi kepada lembaga pembentuk undang-undang.

Sejak berdiri tahun 2003, mahkamah konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan yang mana dalam setiap putusan selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang pro putusan tersebut dianggap telah mencerminkan keadilan. Dan mahkamah konstitusi telah menjalankan kewenananganya secara baik dan benar. Namun sebaliknya, berbagai kritikan, pendapat maupun komentar negatif hingga tuduhan miring datang dari masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut. Terkadang kritik, pendapat maupun komentar tersebut tidak lagi objektif. Penyampaian pendapat maupun argumentasi tersebut seringkali hanya didasari atas hak kebebasan menyatakan pendapat. Memang kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan tidak adanya larangan untuk mengkritik atau mengomentari suatu putusan. Tetapi alangkah baiknya jika penyampaian kritik, pendapat maupun komentar tersebut hendaknya didasari  pemahaman atas interpretasi suatu putusan. Membaca sebuah putusan bukanlah seperti membaca sebuah buku tetapi juga diperlukan pemahaman agar dapat mengerti secara benar arti dan makna dari putusan tersebut. Minimnya pemahaman atas interpretasi suatu putusan menimbulkan salah tafsirnya suatu putusan yang mengakibatkan prasangka buruk  terhadap putusan dan hakim mahkamah konstitusi. Sehingga putusan tersebut sulit untuk diterima dan ditaati.

Mahkamah konstitusi bukanlah sebuah lembaga pembentuk undang-undang melainkan sebuah lembaga yang sifat putusannya hanya membatalkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari pembatalan tersebut maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kekosongan hukum (status quo) atau terciptanya norma hukum baru akibat dari pembatalan tersebut. Terciptanya sebuah norma baru bukan karena adanya pembentukan norma baru atau perluasan tafsir tetapi karena  adanya pembatalan tersebut. Hal inilah yang kurang dipahami sehingga manyalahkan bahwa  mahkamah konstitusi telah memberikan putusan yang melebihi kewenangannya (ultra petita) yaitu mengambil kewenangan lembaga lain dengan memuat norma baru atau perluasan  tafsir dalam putusannya. Dilain sisi, ada juga pihak yang ingin menarik mahkamah konstitusi agar memperluas tafsir terhadap arti/makna dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon. Karena beranggapan bahwa memperluas tafsir tidaklah sama dengan memuat norma baru sehingga hal dianggap merupakan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi. Padahal dengan memperluas tafsir maka akan memuat atau memasukkan norma baru yang mana hal ini bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. Kurangnya pemahaman dan pengertian tentang wewenang mahkamah konstitusi akan menimbulkan respon salah baca. 

Suka tidak suka atau mau tidak mau bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dihormati dan ditaati karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  terlepas dari sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. Bahwa adanya penolakan dari masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah atau tidak perlu ditaati. Sahnya putusan mahkamah konstitusi ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan putusan mahkamah konstitusi harus ditaati karena sifatnya yang mengikat.

Read More
Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

oleh : Estomihi F.P Simatupang, SH
Dalam sebuah perjanjian pasti pernah kita temukan syarat dan ketentuan atau klausula mengenai pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab ini pada umumnya dibuat oleh kreditur sebagai pihak yang memiliki posisi dominan atau kuat dalam menentukan isi perjanjian sehingga debitur hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Prof. Kusumah Atmadja dalam analisis tentang Standar Kontrak dan Klausula Pengecualian Pertanggung-jawaban terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3416 L/PDT/1985 tanggal 26 Januari 1987 mengatakan ciri umum suatu kontrak standar ialah adanya klausula yang memuat pengecualian pertanggungan jawab (exoneratie clausules ataupun exclusion clauses) biasanya untuk kepentingan pemberi jasa atau produsen.


Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.


H.P Panggabean dalam buku yang berjudul Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian mengatakan bahwa salah satu indikasi tentang adanya indikasi penyalahgunaan keadaan ekonomi adalah apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan.


Menurut penulis, pengecualian tanggung jawab dalam perjanjian terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pembatasan tanggung jawab;


Pembatasan tanggung jawab atau  sering juga disebut dengan limitation of liability merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (liability based on fault), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. 

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar undang-undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan charger" dll. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur. Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata. 



2. Pengalihan tanggung jawab


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengalihan memiliki arti perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.

Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perpakiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh undang-undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang.

Dalam pasal 18 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

Menurut hemat penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya pun klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran. 

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh undang-undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan undang-undang). 



3. Pelepasan tanggung jawab;


Pelepasan tanggung jawab adalah perbuatan melepaskan atau membebaskan salah satu pihak dari tuntutan pihak lain. 

Dalam suatu perjanjian  baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. 

Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya  berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati. 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum


Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, 2015
3. Ahmadi Niru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 2017 
4. H.P Panggabean, Penyalahgunaan Kedaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan kontrak, 2010
Read More
Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya

oleh Estomihi F.P Simatupang, S.H
Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.


Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 


Asas keseimbangan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian asas keseimbangan tidak melarang atau membatasi seseorang untuk melakukan perjanjian dengan orang yang lebih lemah atau lebih unggul darinya baik secara ekonomi, kejiwaan, pengetahuan maupun kekuasaan.


Asas keseimbangan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang memiliki keunggulan dari pihak lain seperti keunggulan secara ekonomi, keunggulan secara kejiwaan, keunggulan secara pengetahuan dan keunggulan secara kekuasaan.


Pihak yang memiliki keunggulan dalam perjanjian pada umumnya adalah kreditur dan pihak yang lemah adalah debitur. Sehingga pihak yang mungkin untuk memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya sepihak adalah kreditur. Posisi yang lemah atau ketidakberdayaan debitur seringkali dimanfaatkan oleh kreditur untuk membuat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh sidebitur kepada kreditur. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur.


Ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur ini seringkali ditemukan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku pada umumnya sudah dipersiapkan dan ditentukan sepihak oleh kreditur sehingga debitur hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut atau yang sering kita dengar dengan istilah "take it or leave it".


Ketentuan Hukum

Perjanjian baku adalah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perjanjian baku juga harus sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebagai dasar hukum dalam membuat perjanjian baku namun perjanjian baku harus tetap berpedoman pada pasal 1320, 1337, 1338, 1339 KUH Perdata. 

 
Akibat Hukumnya

Memanfaatkan posisi yang lemah atau ketidakberdayaan debitur dalam bentuk membuat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan. 
Penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan sebagai kehendak cacat. 

Faktor-faktor yanng dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi :

  1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan;
  2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (dwang positie);
  3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan;
  4. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmaja dalam ceramahnya di Jakarta, pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak (Pasal 1320 KUH Perdata).


Penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan cacat kehendak yang mengandung ketidakseimbangan antara hak debitur dan kewajiban debitur dalam suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut pembatalan atas perjanjian tersebt.



Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, 2015
3. Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 2003
4. H.P Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian, 2010

Read More
Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. (baca : Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)


Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa pemutusan kontrak haruslah tetap melalui pengadilan karena pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Tindakan pembatalan kontrak tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum dan keputusan tersebut  rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.
Hirarki Perundang-undangan menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Namun dalam hal ini justru Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi (UU). Yang mana hal ini bertentangan dengan Asas lex superior derogat legi inferior.

Dalam buku ketiga KUH Perdata bagian ketiga tentang akibat persetujuan pasal 1338 disebutkan bahwa :"Suatu ..........Suatu perjanjian itu tidak dapat diatrik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian sudah sangat jelas menurut pasal 1338 ini bahwa kontrak tidak dapat ditarik dengan cara tanpa melalui kesepakatan kedua belah pihak. 


Read More
Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular




Dalam sebuah perjanjian/ kontrak mungkin kita pernah menemukan klausula tentang syarat batalnya kontrak dengan mengenyampikan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Adapun tujuan dicantumkannya syarat batalnya kontrak ini adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kontrak akan batal dengan sendirinya tanpa perlu meminta pembatalan kepada pengadilan. 

Lain hal, jika kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atau dirugikan ketika hal ini terjadi maka tentu hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi, dengan sendirinya kontrak itu terhapus karena tidak ada yang menuntut. Namun bagaimana jika salah satu pihak tidak terima dan menganggap kontrak itu belum batal sedangkan dipihak lain menganggap bahwa perjanjian telah batal karena tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai dengan syarat batal dalam perjanjian. Lalu apakah perjanjian itu batal demi hukum ataukah perjanjian itu masih mengikat kedua belah pihak ?


Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kita untuk menentukan isi dan klausula kontrak. Lalu apakah dengan adanya asas itu kita lantas bertentangan dengan undang-undang ?. 

Pasal 1267 dengan jelas mengatakan bahwa pembatalan kontrak dilakukan dengan  meminta pembatalan kepada pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apakah persetujuan yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338) dapat mengenyampingkan pasal 1267 ? Apakah persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai lex specialist derogate legi generalis? sehingga dapat mengenyampingkan KUHPerdata. Bukankah mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267  merupakan perbuatan melawan hukum ?

Kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian menurut hemat penulis adalah kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian, sepanjang isi dan klausulu tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata

Dengan demikian, menurut penulis, perjanjian yang menncatumkan klausula batalnya kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah tidak sah (batal demi hukum). tidak sah atau batal demi hukum disini bukanlah keseluruhan kontrak/ perjanjian tetapi hanya sebatas klausula yang mencantumkan syarat batal kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Referensi :

Kitab Undang Hukum Perdata


Read More
Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Menurut pasal 1381 KUHPerdata, salah satu sebab hapusnya perikatan adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan.

Jika kita membaca KUHPerdata Bab I Buku III tentang Perikatan maka kita akan menemukan kata : batal, pembatalan dan membatalkan dalam pasal : 

Pasal 1253 
Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu


Pasal 1254 

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku


Pasal 1256 

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

Pasal 1265 
Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. 



Pasal 1266 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan


Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga


Pasal 1305 

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.



Diantara pasal 1253, 1254,1256,1265,1266,1267 dan 1305 diatas yang menyinggung mengenai hapusnya perikatan adalah hanya pasal 1265 yaitu : "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan...." Syarat batal ini timbul dari Pasal 1254 dan 1256 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang jika tidak sesuai mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, 

Namun jika kita membaca 1266 diatas disebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan..." . Syarat batal yang dimaksud adalah syarat pembatalan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini batal yang dimaksud adalah batal melalui pembatalan yang diminta kepada pengadilan. Karena syarat batal berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini termasuk syarat subjektif perjanjian. Mengapa demikian ? salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka mengikatkan diri. Kata sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak untuk melakukan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan dasar terjadinya perjanjian. 


Menurut dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata



Dengan demikian disimpulkan bahwa hapusnya perikatan karena berlakunya suatu syarat pembatalan adalah : 
  1. Hapus karena Batal Demi Hukum (Pasal 1265 KUHPerdata)
  2. Hapus karena permintaan pembatalan kepada pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)




Read More
Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)

Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)

Oleh : Estomihi F.P Simatupang
Mahawasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Untuk melihat secara jelas apakah surat pernyataan masuk ranah pidana atau perdata, maka akan diuraikan sebagai berikut : 

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu :
  1. Hukum Perdata Materiil, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum 
  2. Hukum Perdata Formil, yaitu mengatur bagaimana cara seorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

Unsur-unsur tindak pidana

Unsur subjektif :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
  2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
  5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif :
  1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
  2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
  3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.


Surat Pernyataan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Surat adalah  kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya) sedangkan arti kata Pernyataan adalah : hal menyatakan; tindakan menyatakan: permakluman; pemberitahuan dan Jika digabungkan maka pengertian surat pernyataan adalah kertas dan sebagainya yang bertulis hal menyatakan/tindakan menyatakan/ permakluman/ pemberitahuan.

Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyatakan adalah menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan menunjukkan; memperlihatkan; menandakan: mengatakan; mengemukakan (pikiran, isi hati); melahirkan (isi hati, perasaan, dan sebagainya); mempermaklumkan (perang)


Orang yang mengingkari atau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan seringkali disebut wansprestasi karena surat pernyataan dikategorikan sebagai perjanjian. Apakah memang surat pernyataan termasuk sebuah perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ? mari kita kaji lagi..


Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.


Unsur-unsur Perjanjian :

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

-Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
-Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
-Suatu hal tertentu
-Suatu sebab yang halal


Secara umum

-Ada pihak-pihak =>minimal 2 pihak
-Kata sepakat/persetujuan =>Pernyataan kehendak=>Saling mengisi
-Ada objek =>berupa benda
-Ada tujuannya =>Mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian

-Bentuk tertentu =>Lisan dan tulisan.

Jika melihat unsur-unsur perjanjian diatas, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian (hukum perdata), karena : 

1. Dilakukan oleh sepihak (satu pihak)
2. Tidak ada kata sepakat, yang ada adalah pernyataan sepihak
3. Tidak ada hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak

Dengan ini disimpulkan, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata.

Dengan begitu, apakah akibat dari Surat Pernyataan masuk ranah Pidana ?

Jika melihat unsur -unsur tidak pidana, seseorang yang membuat surat pernyataan lalu mengingkari atau tidak melakukan apa yang telah dinyatakannya itu maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang dapat disangkakan adalah : 

Pasal 242 ayat (1) KUHP 
" barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Pasal 378 KUHP 
" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Apabila menggunakan pasal ini maka kita harus berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.



Referensi :

KUHPerdata
KUHP
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Read More
Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)

Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)

oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular


Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 adalah  "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-undang maka perjanjian itu adalah sah. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Antara Konsumen dan Pelaku Usaha terdapat perjanjian yang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jenis perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha ini disebut perjanjian timbal balik. Yang mana perjanjian timbal balik adalah Suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar)

Dalam melakukan perjanjian jual beli,  setiap konsumen telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut terdapat 9 point perlindungan hak konsumen yang dijamin dan dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Dan dalam UU Perlindungan Konsumen kita tidak menemukan hal apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya hak konsumen (dilindungi undang-undang). Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, namun seorang konsumen dapat kehilangan hak-nya (dilindungi undang-undang). 

Salah satu hal yang menyebabkan seorang konsumen kehilangan haknya untuk dilindungi UU Perlindungan Konsumen adalah ketika konsumen tersebut baik sengaja atau tidak dengan sengaja membeli barang palsu yang menjadi objek perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, hal ini merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu point 4 (suatu sebab yang tidak terlarang/bertentangan dengan undang-undang).

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata) terhadap sahnya suatu perjanjian

Maka akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.


Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi hal ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (sebagai turunan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)  bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah (Pasal 47 ayat 2) apabila objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.






Read More
Apakah Akibat Perjanjian yang tidak dikenakan Materai ?

Apakah Akibat Perjanjian yang tidak dikenakan Materai ?

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular



Bea Materai Menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dokumen yang dikenakan bea materai terdapat padapasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. 
Menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai bahwa surat perjanjian adalah termasuk dokumen yang dikenakan bea materai, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat 1 (a) yang  menyatakan "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata". 





Surat perjanjian yang tidak dikenakan materai maka surat perjanjian tersebut menjadi terhutang materai, hal ini dapat ditemukan pada pasal 5 point (b) "dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat" dan sanksi bagi dokumen yang seharusnya dikenakan materai menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai baik dengan cara disengaja atau tidak disengaja dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dapat dilihat pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan "Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar".
Menurut Pasal 8 ayat 2, Surat perjanjian yang terlanjur ditanda tangani tanpa dikenakan materai menjadi status terhutang materai yang dapat dilunasi atau dikenakan materai dengan cara melunasi bea materai terhutang ditambah dengan dendanya (pasal 8 ayat 1). Pengenaan materai dengan cara seperti ini dinamai dengan pemeteraian kemudian. Tata cara pemeteraian kemudian ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
Surat perjanjian yang seharusnya dikenakan materai menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai harus dikenakan materai maka Surat Perjanjian tersebut oleh Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; b. melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.

Bagi surat perjanjian yang dibuat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, maka kewajiban pemenuhan materai untuk perjanjian daluarsa atau tidak berlaku, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 yang menyatakan "Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat"
Dari uraian diatas disimpulkan bahwa :



  1. Bahwa dikenakan atau tidaknya materai pada surat perjanjian tidak mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut. Karena syarat sahnya suatu perjanjian menurut  pasal 1320 KUH Perdata.apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektik, yaitu pasal 1321, 1330, 1331,1332, 1335,1337 KUH Perdata.
  2. Bahwa dengan tidak dikenakanya materai pada surat perjanjian bukan berarti Negara tidak mengakui perjanjian atau membatalkan perjanjian tersebut tetapi negara tidak dapat ikut campur tangan terhadap perjanjian itu baik sebagai bukti dipengadilan maupun untuk dilegalesir oleh notaris dan lain sebagainya.
  3. Bahwa surat perjanjian yang dibuat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, maka kewajiban pemenuhan materai untuk perjanjian daluarsa atau tidak berlaku, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12.
  4. Bahwa Surat perjanjian yang terlanjur ditanda tangani tanpa dikenakan materai menjadi status terhutang materai yang dapat dilunasi atau dikenakan materai dengan cara melunasi bea materai terhutang ditambah dengan dendanya (pasal 8 ayat 1). Pengenaan materai dengan cara seperti ini dinamai dengan pemeteraian kemudian
referensi :
  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
  3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai




Read More