Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Itikad Baik dalam Perjanjian

Itikad Baik dalam Perjanjian

Oleh Estomihi F.P Simatupang, SH
Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Hukum
Universitas Krisnadwipayana




Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas itikad baik. Itikad baik merupakan fundamental (bersifat dasar/pokok) dalam sebuah perjanjian. Itikad menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah maksud atau kemauan. Itikad baik dapat diartikan sebagai suatu maksud/tujuan atau kemauan yang baik. Jadi itikad baik merupakan suatu keharusan atau jika tidak maka perjanjian tersebut akan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 


Secara subjektif itikad baik diartikan sebagai suatu sikap bathin atau bentuk kejiwaan yang melekat pada seseorang. Sedangkan secara objektif itikad baik diartikan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang.

Menurut penulis, bahwa itikad baik harus ada dalam setiap tahapan perjanjian, yaitu :
1. Tahap pra perjanjian (itikad baik sebelum mengadakan perjanjian)
2. Tahap menyusun perjanjian (itikad baik pada saat mengadakan perjanjian) 
3. Tahap pelaksanaan perjanjian (itikad baik dalam pemenuhan perjanjian)
4. Tahap Pasca Perjanjian (itikad baik setelah berakhirnya perjanjian)


ad.1 Itikad Baik Pra Perjanjian

Mengenai itikad baik, dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (3) dikatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPerdata. Yang mana salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengadakan perjanjian. Sepakat bukan karena kehilafan, paksaan ataupun tipu muslihat sesuai dengan pasal 1321 KUHPerdata. Ini artinya bahwa itikad baik harus sudah ada sebelum (pra) perjanjian. 

Jika memperhatikan pasal 1321 KUH Perdata, ada beberapa unsur yang membuat suatu perjanjian tidak sah yaitu :

a. Kehilafan

Dalam pasal 1322 KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian yang terjadi karena adanya suatu kekhilafan maka perjanjian tersebut menjadi batal apabila menyangkut objek yang diperjanjikan. Dan dapat dibatalkan (pembatalan dapat dilakukan melalui pengadilan atau kesepakatan bersama) jika kekhilafan tersebut menyangkut diri orang yang melakukan perjanjian.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kehilafan adalah kekeliruan, kesalahan yang tak disengaja. Kehilafan dapat terjadi pada salah satu pihak atau bahkan pada kedua belah pihak. Kehilafan dapat menyangkut dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Kehilafan karena unsur subjektif yaitu kehilafan mengenai kecakapan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak dalam membuat suatu perikatan. Kehilafan yang terjadi karena unsur subjektif ini dapat dibatalkan melalui pengadilan atau melalui kesepakatan bersama. Sedangkan kehilafan karena unsur objektif adalah kehilafan mengenai objek yang diperjanjikan yaitu objek yang diperjanjikan ternyata sudah tidak ada, tidak mungkin berbuat atau tidak mungkin tidak berbuat atau oleh suatu sebab yang tidak halal yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma agama ataupun kesusilaan untuk diperjanjikan. 

Kehilafan merupakan suatu bentuk kejiwaan yang dapat melekat pada seseorang secara subjektif. Kehilafan adalah kekeliruan, kesalahan yang tak disengaja. Dengan demikian bahwa terjadinya kehilafan dalam suatu perjanjian bukanlah merupakan suatu itikad jahat

b. Paksaan 

Paksaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil memaksa, tekanan atau desakan. Suatu perjanjian juga dapat terjadi karena adanya suatu paksaan. Paksaan tersebut dapat terjadi karena dua hal yaitu :
1. Paksaan berupa ancaman fisik dan/atau psikis 
2. Paksaan oleh karena keadaan (bukan fisik atau fisikis)

Melakukan pemaksaan dengan ancaman fisik dan/atau psikis adalah suatu perbuatan yang tidak memiliki itikad yang baik. Perjanjian tersebut dibuat bukan karena adanya konsensus (kesepakatan) tetapi karena adanya paksaan dari salah satu pihak berupa ancaman fisik dan/atau psikis sehingga pihak lain terpaksa melakukan perjanjian itu sedangkan pihak yang dipaksa tersebut tidak menginginkan perjanjian itu terjadi. Terhadap perjanjian yang dilakukan dengan paksaan berupa ancaman fisik dan/atau psikis tersebut dapat dibatalkan (dimintakan pembatalan) melalui pengadilan. 

Paksaan oleh karena keadaan (bukan fisik atau fisikis) adalah paksaan oleh karena keadaan salah satu pihak (ebitur) terpaksa mengadakan perjanjian karena dipaksa oleh keadaan (pada umumnya karena keadaan ekonomi). Memang tidak ada aturan yang melarang seseorang yang sedang dalam ekonomi yang tidak baik dilarang untuk melakukan perjanjian. Namun demikian perjanjian tersebut juga harus mencerminkan asas-asas dalam hukum perjanjian seperti asas itikad baik, asas kepercayaan, asas persamaan hukum,asas keseimbangan, asas moral asas kepatutan. Terhadap perjanjian yang tidak mencerminkan asas-asas dalam hukum perjanjian yang dilakukan oleh debitur oleh karena keadaan terpaksa (keadaan ekonomi) maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (dimintakan pembatalan) melalui pengadilan.

c. Tipu muslihat. 

Selain karena kehilafan atau paksaan, suatu perjanjian juga dapat terjadi karena adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lain sehingga perjanjian tersebut dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;kecoh sedangkan arti kata muslihat adalah siasat, ilmu. Dengan demikian tipu muslihat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menggunakan siasat atau ilmu dengan cara melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung;kecoh dari pihak lain. 

Tipu muslihat hampir mirip dengan penipuan namun tidak sama. Menurut penulis, tipu muslihat adalah suatu rangkaian yang dilakukan salah satu pihak untuk membuat pihak lain agar mau melakukan perjanjian meskipun dari awal tidak pernah mau untuk melakukan perjanjian. Tetapi karena bujuk rayu salah satu pihak tersebut akhirnya pihak lain tersebut mau melakukan perjanjian. Perbedaan tipu muslihat dengan penipuan adalah terletak pada objek yang diperjanjikan, dalam perjanjian yang dilakukan dengan cara tipu muslihat bahwa objek yang diperjanjikan adalah benar-benar nyata namun perjanjian tersebut menguntungkan pihak yang membuat tipu muslihat sedangkan penipuan adalah bahwa objek yang diperjanjikan itu memang benar-benar tidak ada. Perjanjian itu memang dibuat untuk menipu salah satu pihak agar menyerahkan kewajibannya sedangkan haknya tidak akan pernah diserahkan karena memang tidak ada maka terhadap yang demikian termasuk pidana murni. Perjanjian yang dilakukan dengan cara tipu muslihat dapat dibatalkan (dimintakan pembatalan) melalui pengadilan


ad.2 Itikad Baik dalam membuat Perjanjian

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian bebas untuk menentukan isi atau klausul perjanjian serta bebas untuk menentukan bentuk perjanjian. Kebebasan dalam menentukan isi atau klausul ini seringkali disalahgunakan salah satu pihak yang memiliki keunggulan dari pihak lain seperti keunggulan secara ekonomi, keunggulan secara kejiwaan, keunggulan secara pengetahuan dan keunggulan secara kekuasaan dalam membuat/menyusun isi atau klausul perjanjian untuk membuat syarat atau ketentuan untuk kepentingannya sepihak atau mengandung tipu muslihat. Perilaku seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan ini tentu bertentangan dengan pasal 1338 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam hal ini juga termasuk dalam membuat/ menyusun isi atau klausul perjanjian. Itikad baik dalam membuat perjanjian harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terhadap perjanjian yang dibuat dengan menyalahgunakan keadaan pihak lain maka perjanjian ini dapat dituntut pembatalannya melalui pengadilan. baca juga "Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya"


ad.3 Itikad Baik dalam pemenuhan Perjanjian

Hasil akhir dari sebuah perjanjian adalah prestasi. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu, (c) tidak berbuat sesuatu. Pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan suatu kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah. 

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban oleh salah satu pihak seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Wansprestasi dapat terjadi apabila :
1. Salah satu pihak sama sekali tidak melakukan perjanjian;
2. Salah satu pihak melakukan perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
3. Salah satu pihak melakukan perjanjian tetapi melampau waktu yang diperjanjikan
4. Salah satu pihak melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan dalam perjanjikan. 

Dari pengertian prestasi dan wansprestasi diatas, bahwa sudah jelas bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melakukan prestasinya masing-masing.

Itikad baik dalam pemenuhan perjanjian adalah melakukan perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Tidak adanya itikad baik dalam pemenuhan perjanjian maka akan dimungkinan terjadinya gugatan ganti rugi kepada salah satu pihak. 


ad.4 Itikad Baik setelah berakhirnya Perjanjian

Setelah berakhirnya suatu perjanjian bukan berarti tidak adalagi ikatan antara debitur dan kreditur. Ikatan ini dapat dikatakan sebagai sebuah itikad baik bilamana  ternyata setelah berakhirnya perjanjian timbul hal-hal yang tidak sesuai atau melenceng dari yang diperjanjikan tersebut. Seperti contoh dalam perjanjian jual-beli bahwa perjanjian berakhir jika pihak debitur menyerahkan uang dan kreditur menyerahkan barang. Perjanjian tersebut secara otomatis berakhir karena kedua belah pihak telah melakukan kewajibannya dan juga telah menerima haknya. Ternyata setelah barang diterima oleh kreditur barang tersebut adalah barang palsu atau mengandung cacat tersebut atau ternyata uang yang diberikan oleh debitur adalah uang palsu. 


Referensi

Kitab Undang Hukum Perdata
Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 2003
H.P Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian, 2010
Mariam Darus, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga, 2015
https://kbbi.web.id/khilaf
https://www.berandahukum.com/2018/04/ketidakseimbangan-dalam-perjanjian-dan.html
Yusprudensi Mahkamah Agung No 3641 K/Pdt/2001
Read More
Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang ?

Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang ?

Oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukkum Universitas MPU Tantular

Berdasarkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 
Syarat-syarat perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2)

Suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4).

Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata) terhadap sahnya suatu perjanjian. 

Maka akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan

Oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukkum Universitas MPU Tantular

Referensi :
Kitab Undang Hukum Perdata



Read More
Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase

Pembatalan dan Penolakan Putusan Arbitrase

PEMBATALAN DAN PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE

Dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, dijelaskan mengenai pembatalan / annulment atas putusan arbitrase yang dikarenakan mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan dinyatakan palsu.

2. Putusan tersebut diambil dari hasul tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

3. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Sedangkan pembatalan (refusal) atas putusan Arbitrase dilakukan dengan alasan-alasan, sebagai berikut :[45]

1. Tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut ketentuan hukum Indonesia.

2. Bertentangan dengan ketertiban umum / public policy (ketentuan sendi-sendi, pokok hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa).

Untuk putusan Arbitrase Nasional, didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak putusan diucapkan, dan selanjutnya salah satu pihak mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui panitera, dan Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah pelaksanaan eksekusi.[46]



Terkait dengan putusan Arbitrasi Internasional, harus didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase tersebut, maka terhadap putusan itu tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi. Sedangkan dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut, maka dapat diajukan kasasi.


Read More
Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958)

Arbitrase Internasional (Konvensi New York 1958)

ARBITRASE INTERNASIONAL (KONVENSI NEW YORK 1958)

Pada awalnya, putusan arbitrase asing / Internasional tidak mendapatkan pengakuan serta tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, putusan arbitrase di Indonesia mulai mendapat pengakuan dengan diberlakukannya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :[44]

1. Konvensi New York 1958, Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

2. Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 1981

Keluarnya Keputusan Presiden RI No 34 Tahun 1981 dimaksudkan bahwa Pemerintah Indonesia mengesahkan “Convention on Recognition and enforcement of Foreign Arbitral Award” atau disingkat New York Convention tahun 1958, yaitu konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang di prakarsai oleh PBB.

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1990

Selanjutnya, dengan disahkannya konvensi New York dengan Keputusan Presiden RI No 34 tahun 1981, oleh Mahkamah Agung dikeluarkan PERMA No 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 Maret 1990 yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

4. Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Diundangkannya UU No 30 Tahun 1999, adalah sebagai pertauran perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan ini juga diatur mengenai putusan arbitrase Internasional.

Syarat putusan Arbitrase asing untuk dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, antara lain :

a. Negara tersebut harus terikat perjanjian dengan Indonesia baik bilateral mapun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

b. Termasuk ruang lingkup hukum perdagangan menurut ketentuan hukum Indonesia.

c. Pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

d. Apabila menyangkut negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, maka harus memperoleh eksekuatur dari Ketua Mahkamah Agung RI yang selanjutnya melimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

e. Telah mendapat eksekuatur / perintah pelaksanaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.




Read More
Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi

Pengertian, Bentuk dan Sanksi Wanprestasi

PENGERTIAN, BENTUK DAN SANKSI WANPRESTASI

Munir Fuady mengemukakan[33] wanprestasi adalah suatu keadaan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dari debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang ditentukan dalam perjanjian. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa :[34]

a. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan

b. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

c. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; dan

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Oleh karena itu, terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, sanksi yang dapat diterapkan adalah :[35]

a. Pemenuhan / pelaksanaan perjanjian ( Pasal1320, 1338, 1340 KuhPerdata)

b. Pemutusan / pembatalan perjanjian / Outbinding (pasal 1266, 1267 KuhPerdata)

c. Peralihan resiko ( pasal 1237, 1460 KuhPerdata);

d. Ganti rugi / schade vergoeding (pasal 1243, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 KuhPerdata); dan

e. Membayar biaya perkara (181 ayat (1) HIR)

Dalam hal tuntutan ganti rugi, undang-undang mengatur mengenai tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi, yakni :[36]

a. Unsur :

1. Biaya / kosten yaitu segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh debitur.

2. Rugi / schaden yaitu kerugian karena kerusakan barang kepunyaan kreditur akibat kesalahan debitur atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat wanprestasi debitur;

3. Bunga / interseten yaitu kerugian berupa kehilangan keuntungan yang telah dibayangkan oleh Debitur.

Beberapa jenis bunga, antara lain :[37]

· Bunga Konvensional ialah bunga yang diperjanjikan para pihak di perjanjian.

· Bunga Moratoir ialah bunga yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

· Bunga Kompensatoir ialah bunga yang harus dibayar oleh debitur untuk mengganti bunga yang harus dibayarkan oleh kreditur.

· Bunga Anactoisme atau bunga berganda ialah bungan yang harus dibayarkan oleh debitur untuk mengganti bunga yang telah dibayarkan debitur yang lain (bunga berganda).

b. Bentuk :

1. Uang / benda

2. Pemulihan kepada keadaan semula;

3. Larangan untuk mengulangi perbuatan.

c. Pedoman

1. Besarnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Sebesar kerugian yang diderita kreditur/ tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun kurang dari jumlah tersebut (kecuali disepakati sebaliknya).

3. Kerugian tersebut harus nyata dan dapat diduga / diperkirakan.

4. Merupakan akibat langsung dari wanprestasi Debitus.

5. Jumlah ditentukan dengan suatu perbandingan kekayaan Kerditur sebelum dan setelah terjadinya wanprestasi.

Namun demikian, debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya dapat membela diri dengan mengajukan tangkisan, diantaranya : [38]

1. Pelepasan Hak / Rechtsverwerking, yaitu mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli (kreditur), meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, namun ia tidak menegur si penjual (debitur) atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya, atau bahkan ia memesan kembali barang seperti itu. Dari sikap tersebut maka dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli/kreditur, singkatnya kreditur telah melepaskan hak untuk menuntut si debitur.

2. Keadaan memaksa / overmacht / force majure (pasal 1244 dan 1245 KuhPerdata). Dalam hal ini debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.[39] Misalnya, karena alam, huru-hara, diluar dugaan, perang, adanya pemberlakuan undang-undang baru, epidemi, hujan, dan sebagainya.

3. Exeptio non Adimpleti Contractus yaitu mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai terlebih dahulu (pasal 1478 KuhPerdata). Hal ini didasari suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajiban masing-masing, dengan demikian debitur yang dituduh lalai dan dituntut ganti rugi dapat mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya.[40]

Disamping, mengenai wanprestasi di atas, perlu juga diketahui bahwa kreditur dapat melakukan pembatalan perjanjian atas debiturnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1341 KuhPerdata mengenai hak dari pada kreditur untuk mengajukan suatu pembatalan terhadap segala perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh debiturnya, yang disebabkan adanya tindakan debitur yang merugikan hak daripada kreditur (Actio Paulina). Untuk dapat dilakukan pembatalan tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut harus merupakan perbuatan hukum, misalnya : merusak yang mengakibatkan kurangnya kekayaan debitur atau perbuatan melawan hukum, tidak dapat dimintakan pembatalan oleh debitur.

2. Hanya kreditur yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan.



3. Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui bahwa perbuatannya merugikan debitur. 


Read More
Hapusnya Perikatan

Hapusnya Perikatan


Dalam KUHpdt (BW) tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam Bab IV buku III BW hanya hapusnya perikatan. Pasal 1381 secara tegas menyebutkan sepuluh cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah:
· Pembayaran.
· Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (konsignasi).
· Pembaharuan utang (novasi).
· Perjumpaan utang atau kompensasi.
· Percampuran utang (konfusio).
· Pembebasan utang.
· Musnahnya barang terutang.
· Batal/ pembatalan.
· Berlakunya suatu syarat batal.
· Dan lewatnya waktu (daluarsa).


Terkait dengan Pasal 1231 perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, pembatalan dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang–undang diantaranya; konsignasi, musnahnya barang terutang dan daluarsa.






Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting, perihal defenisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya sehinga suatu perikatan/ kontrak dikatakan berakhir:


Pembayaran
Berakhirnya kontrak karena pembayaran dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1382 BW sampai dengan Pasal 1403 BW. Pengertian pembayaran dapat ditinjau secara sempit dan secara yuridis tekhnis.
Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur atau guru privat.
Suatu maslah yang sering muncul dalam pembayaran adalah masalah subrogasi. Subrogasi adalah penggantian hak-hak siberpiutang (kreditur) oleh seorang ketiga yang membayar kepada siberpiutang itu. Setelah utang dibayar, muncul seorang kreditur yang baru menggantikan kreditur yang lama. Jadi utang tersebut hapus karena pembayaran tadi, tetapi pada detik itu juga hidup lagi dengan orang ketiga tersebut sebagai pengganti dari kreditur yang lama.


Konsignasi
Konsignasi terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

Novasi
Novasi diatur dalam Pasal 1413 Bw s/d 1424 BW. Novasi adalah sebuah persetujuan, dimana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan, yang ditempatkan di tempat yang asli. Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan suatu novasi atau pembaharuan utang yakni:
Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya. Novasi ini disebut novasi objektif.
Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh siberpiutang dibebaskan dari perikatannya (ini dinamakan novasi subjektif pasif).
Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya (novasi subjektif aktif)







Kompensasi
Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 BW s/d Pasal 1435 BW. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur (vide: Pasal 1425 BW). Contoh: A menyewakan rumah kepada si B seharga RP 300.000 pertahun. B baru membayar setengah tahun terhadap rumah tersebut yakni RP 150.000. Akan tetapi pada bulan kedua A meminjam uang kepada si B sebab ia butuh uang untuk membayar SPP untuk anaknya sebanyak Rp 150.000. maka yang demikianlah antara si A dan si b terjadi perjumpaan utang.


Konfusio
Konfusio atau percampuran utang diatur dalam Pasal 1436 BW s/d Pasal 1437 BW. Konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (vide: Pasal 1436). Misalnya si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau sidebitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin.


Read More
Subjek Hukum Kontrak

Subjek Hukum Kontrak


Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum.

Subjek Hukum dibagi atas 2 bagian, yaitu :



1. Manusia (orang)

    Adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku
pendukung hak dan kewajiban.     Pada prinsipnya orang sebagai subjek
hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia.

    (termasuk anak dalam kandungan (umur lebih dari 2 minggu dianggap telah lahir meskipun belum

    lahir, bilamana juga kepentingan si anak menghendaki). Contoh untuk kepentingan warisan.



2. Badan Hukum

    Menurut Pasal 1653 KUHPerdata badan hokum adalah perhimpunan orang-orang yang diakui oleh

    undang-undang atau yang diadakan oleh kekuasaan umum dan yang
didirikan untuk suatu maksud     tertentu yang tidak bertentangan dengan
undang-undang atau kesusilaan”



Read More
Objek Hukum Kontrak

Objek Hukum Kontrak

Pengertian Objek Hukum adalah Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.



Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni:



1. Benda Bergerak

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud.






2. Benda Tidak Bergerak

Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat
dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan,




Read More
Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, seperti berikut ini.

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya


Kesepakatan yang dimaksud disini adalah adanya rasa iklas saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuatnya dan perjanjian dibuat tanpa paksaan, penipuan atau kekhilafan.


b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Para pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang cakap (Pasal 1329 KUH Perdata dan orang yang tidak cakap dalam Pasal 1330 KUH Perdata ) sebagai subjek hukum untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum.








c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu maksudnya adalah objek yang menjadi perjanjian harus jelas dan pasti tidak boleh sama-samar atau tidak pasti.


Menurut KUH Perdata yang digolongkan objek perjanjian adalah :


Pasal 1332 

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”


Pasal 1333 

“ suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”




Pasal 1334 

“barang-barang yang baru akan ada diketahui kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, dan 178.”




Pasal 169 

“Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibanya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”



Pasal 176 

“Baik dengan perjanjian perkawinan, maupun dengan akta notaries tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada calon suami-istri atau salah seorang dari mereka, dengan tidak mengurangi kemungkinan akan dikuranginya hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak.”









Pasal 178 

“Tiap-tiap hibah yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya, betapapun dilakukan hanya untuk kebahagian suami dan istri saja, atau salah seorang dari mereka, selamanya dianggap berlangsung untuk kebahagian anak dan keturunan mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya, dan jika dalam akta tiada ketentuan lain.
Hibah yang sedemikian sementara itu akan menjadi gugur, apabila si pemberi hibah hidup lebih lama juga daripada anak-anak dan keturunan yang terakhir ini selanjutnya.”

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah apa yang menjadi objek perjanjian adalah bukan hal yang terlarang atau dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum.


Sebab terlarang terdapat pada Pasal 1337 KUH Perdata
“suatu sebab adalah terlarang, atau apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan abik atau ketertiban umum.”
Read More
Hukum Perikatan

Hukum Perikatan

HUKUM PERIKATAN

Dalam Buku III tentang Perikatan (van verbintennisen), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. 







Hukum Harta Kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.

Hak dan kewajiban itu timbul karena ada hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara sesama objek hukum tersebut berkaitan dengan benda sebagai objek hukumnya dan benda tersebut dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan antara sesama objek hukum tersebut adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu :
  1. Hukum benda berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya
  2. Hukum Perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas satu prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi. Contoh Perikatan dalam perjanjian jual-beli
Dalam hukum perikatan, sebagai objek perikatan adalah prestasi.
Ada tiga macam bentuk prestasi, yaitu :
  1. Prestasi untuk memberi sesuatu, misalnya menyerahkan barang, membayar harga
  2. Prestasi untuk berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang rusak
  3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak menggunakan merk dagang tertentu.

Read More
Jenis-jenis Perjanjian

Jenis-jenis Perjanjian

A. PERJANJIAN KONSENSUIL DAN PERJANJIAN FORMIL

1. Perjanjian Konsensuil
Perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu. 
2. Perjanjian Formil
Suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada


B. PERJANJIAN SEPIHAK DAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK
1. Perjanjian Sepihak
Suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. (misal : perjanjian hibah/pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang member, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi).
2. Perjanjian Timbal balik
Suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dll.).









C. PERJANJIAN OBLIGATOIR DAN PERJANJIAN ZAKELIJK
1. Perjanjian Obligatoir
Suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkkan perikatan (misal : pada perjanjian jual-beli, maka dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada levering/penyerahan, baik secara yuridis maupun empiris) .
2. Perjanjian Zakelijk
Perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.


D. PERJANJIAN POKOK DAN PERJANJIAN ACCESSOIR
1. Perjanjian Pokok
Suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, dll.).
2. Perjanjian Accessoir
Suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanay perjanjian pokok (misal : perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perjanjian penjaminan, dll.).



E. PERJANJIAN BERNAMA DAN PERJANJIAN TIDAK BERNAMA
1. Perjanjian Bernama
Perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dai dlam Buku III KUHPerdata atau di dalam KUHD, seperti : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dll.
2. Perjanjian tidak Bernama
Perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.


Kedua perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Bab I, Bab II dan Bab IV Buku III KUHPerdata pasal 1319. 
- Bab I : mengatur ketentuan-ketentuan tentang perikatan pada umumnya.
- Bab II : mengatur ketentuan-ketentuan tentang perjanjian sebagai sumber daripada perikatan.
- Bab IV : mengatur ketentuan-ketentuan tentang hapusnya perikattan. Bab I, II, dan IV dalam hukum perdata disebut sebagai ajaran umum daripada perikatan.

Read More
Prestasi, Wanprestasi dan Ganti Rugi

Prestasi, Wanprestasi dan Ganti Rugi

PRESTASI
Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPdt ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu, (c) tidak berbuat sesuatu. Pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan suatu kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual-beli, sewa-menyewa, hibah.


Dalam perikatan yang objeknya “berbuat sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan berupa membangun gedung. Kemudian dalam perikatan yang objeknya “tidak berbuat sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya debitur tidak boleh melakukan aktivitas berjualan selama perikatan berlangsung, jika perbuatan debitur berlawanan maka ia bertanggung jawab karena telah melanggar ketetapan.


Prestasi adalah objek perikatan. Supaya objek itu dapat dicapai, dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perlu diketahui sifat-sifatnya sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata ayat (3), yaitu:


  • Barang atau perbuatannya harus sudah ditentukan
  • Harus mungkin, artinya prestasi itu mungkin dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya
  • Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang
  • Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan dan memanfaatkannya.







WANPRESTASI
Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban oleh debitur seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu:

a) Kesalahan debitur, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian. Menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdt debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka cara untuk memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasinya yaitu, debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi.
Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan yang berwenang, yang disebut sommatie. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut ingebreke stelling.

b) Keadaan memaksa (overmacht/force majeure), artinya diluar kemampuan debitur. Unsur-unsur keadaan memaksa adalah sebagai berikut:
  • Terjadi peristiwa yang membinasakan/memusnahkan benda objek perikatan
  • Terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi
  • Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan
Dalam hal keadaan memaksa yang memenuhi unsur satu dan tiga, maka keadaan memaksa ini disebut “keadaan memaksa objektif”. Dasarnya adalah ketidakmungkinan memenuhi prestasi, karena bendanya lenyap atau musnah. Misalnya seorang pelukis tidak bisa menyerahkan lukisan yang telah dipesan kepada si pemesan karena tiba-tiba ada musibah berupa kebakaran, sehingga melenyapkan seluruh lukisannya. Dengan peristiwa ini, maka perikatan diyatakan “batal”.
Dalam hal keadaan memaksa yang memenuhi unsur dua dan tiga, keadaan memaksa ini disebut keadaan memaksa yang subjektif. Dasarnya ialah debitur kesulitan memenuhi prestasi karena ada peristiwa yang menghalanginya. Misalnya seseorang membeli barang dari seorang pedagang yang disanggupi untuk dikirimkan dalam waktu satu minggu. Namun kapal yang mengangkut barang itu membentur karang sehingga harus masuk dok untuk perbaikan. Di sini debitur mengalami kesulitan memenuhi prestasi. jika prestasi itu sudah tidak berarti lagi bagi debitur karena lamanya waktu pengiriman, maka perikatan “gugur”.
Perbedaan antara perikatan “batal” dan “gugur” teretak pada ada dan tidaknya objek perikatan dan kemungkinan pemenuhan objek. Pada perikatan batal, objek perikatan tidak ada karena musnah, sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh debitur. Sedangkan pada perikatan “gugur”, objek perikatan ada, sehingga mungkin dipenuhi dengan segala macam 








GANTI RUGI
Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Kerugian tersebut waib dipenuhi oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu:

  1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan;
  2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Misalnya busuknya buah-buahan karena pengirirmannya telat;
  3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi).
Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:
  • Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPdt)
  • Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUHPdt)
  • Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat diakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganati kerugian (pasal 1267 KUHPdt)
  • Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan, dan debitur dinyatakan bersalah
Read More
Pengertian Hukum Kontrak

Pengertian Hukum Kontrak

Pengertian Hukum Kontrak.
 
Salim. H,S, Hukum Kontrak: Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang   mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih   berdasarkan   kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
Charles L Knapp dan  Nathan M Crystal, Hukum Kontrak : Mekanisme   hukum   dalam masyarakat untuk melindungi harapan-harapan yang timbul   dalam pembuatan persetujuan demi perubahan masa yang akan   datang yang bervariasi kinerja, seperti pengangkutan kekayaan   (yang nyata maupun yang tidak nyata), kinerja pelayanan, dan   pembayaran dengan uang.








Lawrence M. Friedman, Hukum Kontrak: Perangkat hukum yang hanya   mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis   perjanjian tertentu.


Michael D Bayles, Hukum kontrak: Aturan hukum yang berkaitan dengan   pelaksanaan perjanjian atau persetujuan.
Read More