Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

1. struktur hukum (struktur of law), 
2. substansi hukum (substance of the law)
3. dan budaya hukum (legal culture).


Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 

Substansi hukum (substance of the law) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 


Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.



Read More
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi


Oleh Estomihi FP Simatupang
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana


Mahkamah konsitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki  tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa mahkamah konsitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim mahkamah konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dan secara independensi seorang hakim mahkamah konsitusi merdeka dan bebas menyatakan pendapatnya menurut keyakinannya berdasarkan bukti dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga mahkamah konsitusi dalam menyelenggarakan peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dan merdeka tanpa adanya interpensi dari pihak lain maupun adanya kepentingan pribadi dari para hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam memutus suatu perkara mahkamah konsitusi harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alat bukti dan keyakinan hakim. Dan putusan tersebut wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar pertimbangan hukum setiap hakim yang menjadi dasar putusan. Jenis amar putusan mahkamah konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat materil, permohonan dikabulkan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau permohonan ditolak jika undang-undang yang dimohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh meskipun ada penolakan (kontra) terhadap putusan tersebut maka  oleh masyarakat atau lembaga yang pro maupun kontra  terhadap putusan tersebut harus menaatinya karena secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  menjadi sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan jika ada putusan mahkamah konstitusi yang merugikan rakyat Indonesia akibat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertanyaan mendasar terkait kekhawatiran tersebut adalah apakah putusan tersebut harus ditaati ?. Sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi  maka ketika ada suatu putusan dan telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut harus ditaati meskipun ada kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Hal mengenai tidak adanya upaya hukum dalam melawan putusan tersebut maksudnya adalah bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh didalam peradilan mahkamah konstitusi. Dan untuk hal tersebut masih ada upaya lain diluar upaya hukum (melawan) yaitu dengan mengajukan revisi undang-undang yang menjadi objek permohonan uji materi di mahkamah konstitusi kepada lembaga pembentuk undang-undang.

Sejak berdiri tahun 2003, mahkamah konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan yang mana dalam setiap putusan selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang pro putusan tersebut dianggap telah mencerminkan keadilan. Dan mahkamah konstitusi telah menjalankan kewenananganya secara baik dan benar. Namun sebaliknya, berbagai kritikan, pendapat maupun komentar negatif hingga tuduhan miring datang dari masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut. Terkadang kritik, pendapat maupun komentar tersebut tidak lagi objektif. Penyampaian pendapat maupun argumentasi tersebut seringkali hanya didasari atas hak kebebasan menyatakan pendapat. Memang kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan tidak adanya larangan untuk mengkritik atau mengomentari suatu putusan. Tetapi alangkah baiknya jika penyampaian kritik, pendapat maupun komentar tersebut hendaknya didasari  pemahaman atas interpretasi suatu putusan. Membaca sebuah putusan bukanlah seperti membaca sebuah buku tetapi juga diperlukan pemahaman agar dapat mengerti secara benar arti dan makna dari putusan tersebut. Minimnya pemahaman atas interpretasi suatu putusan menimbulkan salah tafsirnya suatu putusan yang mengakibatkan prasangka buruk  terhadap putusan dan hakim mahkamah konstitusi. Sehingga putusan tersebut sulit untuk diterima dan ditaati.

Mahkamah konstitusi bukanlah sebuah lembaga pembentuk undang-undang melainkan sebuah lembaga yang sifat putusannya hanya membatalkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari pembatalan tersebut maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kekosongan hukum (status quo) atau terciptanya norma hukum baru akibat dari pembatalan tersebut. Terciptanya sebuah norma baru bukan karena adanya pembentukan norma baru atau perluasan tafsir tetapi karena  adanya pembatalan tersebut. Hal inilah yang kurang dipahami sehingga manyalahkan bahwa  mahkamah konstitusi telah memberikan putusan yang melebihi kewenangannya (ultra petita) yaitu mengambil kewenangan lembaga lain dengan memuat norma baru atau perluasan  tafsir dalam putusannya. Dilain sisi, ada juga pihak yang ingin menarik mahkamah konstitusi agar memperluas tafsir terhadap arti/makna dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon. Karena beranggapan bahwa memperluas tafsir tidaklah sama dengan memuat norma baru sehingga hal dianggap merupakan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi. Padahal dengan memperluas tafsir maka akan memuat atau memasukkan norma baru yang mana hal ini bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. Kurangnya pemahaman dan pengertian tentang wewenang mahkamah konstitusi akan menimbulkan respon salah baca. 

Suka tidak suka atau mau tidak mau bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dihormati dan ditaati karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  terlepas dari sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. Bahwa adanya penolakan dari masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah atau tidak perlu ditaati. Sahnya putusan mahkamah konstitusi ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan putusan mahkamah konstitusi harus ditaati karena sifatnya yang mengikat.

Read More
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

oleh Estomihi FP Simatupang, S.H


Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum[1]. Ia misalnya harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hokum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hokum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hokum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hokum privat. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. 

Penerapan tanggung jawab, menurut Mariam Darus tanggung jawab diterapkan terhadap orang yang dapat ditagih untuk memenuhi utang debitur karena pihak tersebut telah mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitur yang terkait[2]. Tagihan untuk membayar utang debitur dapa diajukan kepada setiap yang bertanggung jawab termasuk didalamnya kepada debitur. Namun jika pihak yang bertanggung jawab menolak membayar utang debitur yang terkait, kewajiban membayar utang itu menjadi beban dari debitur karena mempunyai kewajiban tanggung gugat (draagjalicht) dan tanggung jawab/aansprakilijk). 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan[3]. Teknik hokum primitive ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantasipasi atau mengkehendaki akibat dari perbuatannya itu. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya itu menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab mutlak[4]. Meski demikian hokum modern juga mengenakan sanksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan akibat yang membahayakan tanpa terlebih dahulu dikehendaki atau benar-benar diantisipasi , khususnya jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan itu. Karena hokum modern mewajibkan tindakan yang demikian guna menghindari akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hokum disebu kehilafan (negligence) dan kehilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (culpa) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan. Kehilafan merupakan delik omii, dan tanggung jawab atas kehilafan lebih merupakan jenis tanggung jawab absolute ketimbang jenis kesalahan (culpability)[5]

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault). 
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability). 
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability). 
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). 
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Dalam KUHPerdata terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab karena wansprestasi;
2. Tanggung jawa karena melakukan perbuatan hukum;


[1] Janus Sidababalok, Op. cit., h. 37 
[2] Mariam Darus, Op. cit., h. 4 
[3] Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung, Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 96 
[4] Ibid. h. 96 
[5] Ibid. h. 97

sumber gambar:https://beritatransparansi.com
Read More
Konsumen dan Klausula Baku

Konsumen dan Klausula Baku

Dr. David M L Tobing, S.H., M.Kn. 
Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI

Hari ini 20 April 2016 tepat 17 tahun disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Salah satu hal yang penting diatur dalam UUPK adalah larangan pencantuman klausula baku tertentu oleh pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 18, disertai dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) (pasal 62 ayat 1). Faktanya klausula baku yang dilarang tersebut hingga saat ini masih dicantumkan oleh pelaku usaha tanpa adanya sanksi yang dikenakan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap keberadaan klausula baku, ketaatan pelaku usaha terhadap aturan dan ketegasan aparatur Negara dalam menegakan aturan dan sanksi. 

Penulis melakukan penelitian lapangan pada awal tahun 2014 hingga awal tahun 2015 dengan menyebarkan kuisioner kepada 720 konsumen di 4 (empat) kota di Indonesia yaitu Padang, Jakarta, Yogyakarta dan Makasar. Dilakukan juga penyebaran kuisioner kepada 85 pelaku usaha di 6 (enam) bidang usaha jasa perbankan, jasa pembiayaan, jasa asuransi, jasa pengiriman barang, penjualan ritel dan jasa perparkiran dan mewawancarai 15 Pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pejabat di Direktorat Pengawasan barang Beredar dan Jasa (DPBBJ) Kementrian Perdagangan. 

Tidak nrimo namun apatis 

Istilah “Klausula Baku” ternyata hampir tidak dikenal oleh konsumen, hanya 25 % dari 720 responden yang mengetahui istilah klausula baku. Namun ketika diberikan contoh klausula baku seperti : 
- “Penabung menyatakan tunduk kepada ketentuan Bank, baik yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.” 
- “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” 
- “Pengelola Parkir tidak bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan unit kendaraan ” 
- “Klaim garansi tidak berlaku untuk baterai, charger, dan cashing” 

78,5 % Responden menganggapnya sebagai sebuah perjanjian yang tidak adil. 

Konsumen sadar akan haknya dan tidak lagi bersikap nrimo apabila ada Klausula Baku, tetapi berubah menjadi apatis kalau harus menyelesaikan di Pengadilan. Konsumen sebenarnya sudah sadar akan haknya untuk mendapatkan keadilan dalam bertransaksi dengan pelaku usaha karena ketika diberikan kalimat yang memuat klausula baku yang tidak adil hampir 80% konsumen menyatakan keberatan. Kesadaran ini sekaligus menimbulkan sikap yang berani untuk mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi langsung kepada pelaku usaha apabila dirugikan klausula baku pengalihan tanggungjawab yang diterapkan oleh pelaku usaha. Keberanian konsumen untuk mengajukan keberatan dan meminta ganti rugi langsung ke pelaku usaha menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi bersikap nrimo. 

Sikap masyarakat yang kurang memberikan “perlawanan” ketika harus menempuh upaya hukum ke pengadilan dapat disebabkan oleh; pertama, masyarakat sudah mengetahui bilamana jaminan perlindungan atau pengayoman secara hukum terhadap konsumen yang dirugikan masih “vakum”, kedua, persoalan (kerugian) yang menimpa konsumen bukan termasuk kerugian yang bernilai memberatkan, baik secara fisik, psikis maupun material, dan ketiga, karena ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mekanisme gugatan dan meminta ganti kerugian atas perilaku produsen yang telah merugikannya, serta keempat, masyarakat merasa kalah sebelum “bertanding” di pengadilan dengan kalangan pemilik modal (produsen) karena dianggap dari kalangan inilah yang mampu “menyetir” dan “menghitam-putihkan” atau mengendalikan dunia peradilan 

Ketaatan hukum yang semu 

Di lain pihak 92% dari 85 responden pelaku usaha menganggap berhak mencantumkan klausula baku dalam dokumen dan atau perjanjian yang akan diberlakukan terhadap konsumen. Pelaku Usaha sudah mengetahui aturan mengenai Klausula Baku tetapi menyalahgunakan keadaan. Hal ini dapat terlihat dari Pendapat 78,8% pelaku usaha yang merasa perlu meminta persetujuan konsumen terhadap klausula baku yang dibuatnya namun 67.10% Pelaku usaha mengaku tidak memiliki pengalaman merubah klausula baku atas permintaan konsumen dan sisanya sebanyak 32.90% menyatakan pernah merubah klausula baku. Dari fakta tersebut terbukti bahwa persetujuan pemberlakukan klausula baku yang diminta oleh pelaku usaha kepada konsumen adalah persetujuan yang semu karena 67.10% menyatakan tidak bisa dirubah. 

Aturan yang belum jelas 

Dalam UUPK yang berwenang mengawasi klausula baku adalah BPSK dan DPBBJ Kementrian Perdagangan. Hasil wawancara terhadap pengurus 15 BPSK terbaik di Indonesia ternyata sangat mengejutkan karena dicapai kesimpulan dari 15 BPSK belum satupun yang pernah mengawasi klausula baku hingga menindak pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang dilarang. Hal ini pun senada dengan jawaban dari DPBBJ Kementrian Perdangangan. DPBBJ Kementerian Perdagangan juga belum maksimal menangani klausula baku dibandingkan dengan pengawasan-pengawasan lain yang merupakan kewenangan DPBBJ. Kerjasama yang dilakukan oleh DPBBJ dengan beberapa instansi dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa menunjukkan bahwa DPBBJ juga tidak dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh terhadap setiap jenis barang dan jasa yang beredar di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa DPBBJ walaupun berada di bawah Kementerian yang bertangung jawab langsung pada perlindungan konsumen tidak mampu menjalankan pengawasan karena luasnya cakupan dan banyaknya jenis barang dan jasa yang beredar 

Faktor pengaturan lebih lanjut tentang fungsi pengawasan mengindikasikan terjadinya kelemahan hukum. Seringkali terjadi peraturan pelaksanaan suatu Undang-Undang tidak segera dibuat padahal mungkin sangat dibutuhkan untuk menerapkan hukum atau menyelesaikan kasuskasus hukum. Selain itu, ketidakjelasan arti kata-kata (bahasa) dalam rumusan Undang-Undang bisa mengakibatkan multitafsir dalam pelaksanaan. Lembaga Pengawas juga sudah dibentuk akan tetapi masih kurang dalam menjalankan tugas pengawasannya. Faktor sumber daya manusia anggota BPSK sangat berpengaruh dalam menjalankan fungsi pengawasan. Permasalahan tersebut menandakan bahwa anggota BPSK tidak memahami hukum acara pengawasan klausula baku yang diatur. Faktor lain yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya pengawasan klausula baku secara maksimal oleh BPSK adalah keberadaan BPSK yang berdiri di Kabupaten /Kota atau hanya dalam lingkup regional sempit sementara klausula baku berada dalam lingkup nasional bahkan internasional. 

Peran Negara mengawasi Klausula Baku 

Sangat diperlukan peran Negara untuk mengawasi klausula baku karena substansi pengaturan larangan klausula baku dalam UUPK masih sangat minim dan multi penafsiran dan Konsumen apatis dalam mengambil langkah hukum sementara Pelaku Usaha menyalahgunakan keadaan. Di lain pihak Lembaga Pengawas tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. Perwujudan peran Negara dapat berbentuk (pertama) Standarisasi substansi, bentuk dan format klausula baku yang akan dituangkan dalam dokumen atau perjanjian. (kedua) dibuatnya aturan tentang besar dan jenis huruf yang digunakan dan format penempatan klausula baku dalam perjanjian atau dokumen dan (ketiga) pembentukan kelembagaan pengawas klausula baku, dengan memberikan kewenangan memeriksa klausula baku sebelum diberlakukan, dan menjatuhkan sanksi administratif serta sanksi ganti kerugian. Kewenangan pengawasan klausula baku yang diberikan kepada BPSK harus dicabut, hal ini juga diperlukan agar BPSK dapat fokus menjalankan fungsi penyelesaian sengketa. 

sumber http://bpkn.go.id
Read More
Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.
Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).
Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi dan Restoratif Justice
Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :
  1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters)
  2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challanges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
  3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice)pada butir 32 :"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)"
Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014
Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:
  1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
  2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
  3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
  4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
  5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.
Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.
Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodfikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.
Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.
Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :
  1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
  2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
  3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.
Kesimpulan
Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manus
ia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta.
Kasus kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.
Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.
Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional dan 20 November adalah Hari Anak Sedunia. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentarasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.
Selamat menyelenggarakan Pembaharuan Hukum Pidana.
Semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua.
Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak
Read More
Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak

Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak

Anugerah itu senantiasa dikabarkan, bahkan sukacita yang dirayakan. Jangan heran jika seorang ibu melahirkan anak, sang ayah mengabarkan ke segenap kerabat, keluarga dan komunitas sosial. Waras dan manusiawi apabila peristiwa kebahagiaan itu dikabar-kabarkan. Idemditto,pemberitahuan kelahiran anak, peristiwa perkawinan juga kesukacitaan. Masuk logika jika peristiwa perkawinan maupun peristiwa kelahiran anak dikabarkan, sebagai cara mencatatkan peristiwa ke dalam “memori publik”.


Itulah alasan logis maupun sosiologis yang paling inti mengapa mencatatkan perkawinan dan kelahiran anak. Tidak logis dan janggal sosial jika perkawinan disembunyikan atau tidak dicatatkan, walaupun sekedar ke dalam “memori publik”. Hukum diakui sebagai sistem norma yang mengutamakan “norm and logic” (Austin dan Kelsen) yang terwujud sebagai sistem perilaku.


Kua-normatif dalam ajaran agama Islam, perkawinan adalah sunnah Rasullulah dan perbuatan itu dalam rangka mencapai taqwa dan beribadah kepada Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkannya sebagai “untuk menaati perintah Allah” dan sebagai sarana “ibadah” kepada Allah. Perbuatan yang mulia, sukacita dan waras jika dikabarluaskan.


Sebagai suatu perbuatan mengikuti sunnah, maupun peristiwa kontraktual yang tidak biasa namun bersifat sakral maka tidak relevan jika perkawinan sengaja dirancang sehingga menimbukan mudharat, dengan menyembunyikan (pencatatan) peristiwa hukum perkawinan itu. Menurut Prof.Dr.T.Jafizham,SH., perkawinan bukan suatu hubungan secara diam-diam. Perkawinan menurut agama Islam salah satu tandanya mengumumkan berita perkawinan secara terbuka, bahkan dibenarkan dengan suatu upacara dan permainan music [T.Jafizham, “Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam”, Mestika, Jakarta, 2006, hal. 272].


Apalagi jika dengan menyelundupkan hukum untuk memperoleh keabsahan perkawinan. Adalah faktual dan bukan persangkaan, masih banyak anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Tentu saja hal itu vis a vis dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).


Dalam menganalisis permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat. Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.


Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (rights of the child) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi. Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang serata (equality on the rights of the child).


Apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab orangtuanya, walaupun akibat dari perkawinan tidak dicatatkan, bahkan non marital child sekalipun. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.


Pun demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi manusia yang direalisasikan kepada setiap anak.


Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak anak. Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (every child), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya – yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak. Tanpa menoleh status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya. John Gray dalam buku “Children are from Heaven” menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.


Asas atau prinsip non discrimination ini berkelindan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam memahami, membedah dan membangun hukum. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak sudah menegaskan prinsip the best interest of the child sebagai pertimbangan paling puncak (paramount consideration).


Elaborasi dan analisis dalam makalah ini menggunakan kedua prinsip atau asas tersebut untuk membedah permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan dan dampaknya terhadap anak.


Bentuk dan Konstruksi Kasus.


Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata, defacto dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana dan tunggal. Bahkan, dalam bentuk tertentu sudah merupakan perbuatan sindikasi yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan orang yang terungkap ke media, ternyata perkawinan yang tidak dicatatkan karena pernikahan paksa, atau perbudakan berkedok pernikahan (servile marriage) sebagai modus perdagangan anak dan perempuan.


Mencermati berbagai kasus konkrit, perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara:
Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dukungan biaya kebutuhannya, diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami). 
Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penerlantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadangkala diceraikan. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum “kawin kontrak”, atau modus penjualan bayi dengan ciri dan keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab, setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya (hampir mirip non marital child). 
Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya. 


Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:
Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik. 
Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata. 


Pendapat KPAI disampaikan saat bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, yang disampaikan oleh Hadi Supeno (Ketua KPAI saat itu) yang diterima oleh segenap jajaran pengurus MUI Pusat diantaranya K.H. Ma’ruf Amin, K.H. Kholil Ridwan, Dr. Anwar Abbas, dan Sekretaris Umum MUI Pusat Ichwan Syam [Warta KPAI, “KPAI Ingatkan Pernikahan Siri – Dampak Problem Sosial Anak”, Jakarta, Edisi II, 2010, hal. 21].


Pembedaan ini berguna untuk identifikasi permasalahan hukumnya, dan menelaah bagaimana pencatatan kembali atau pengakuan dan pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, yang berimplikasi pada pengakuan status hukum, status sosial, hak pewarisan, dukungan biaya hidup, hak atas identitas serta hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan.


Dalam hal perkawinan yang tidak dicatatkan yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak”, mengandung kontroversi perihal anak yang dilahirkan karena itu secara sosiologis maupun yuridis tipis sekali perbedaannya dengan non marital child. Perihal anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan karena “kawin kontrak” ini hampir mirip dengan non marital child yang status hukum dan sosialnya lemah, mengalami diskriminasi dan memiliki dampak buruk atau mudharatbagi anak maupun ibunya.


Dari bentuk dan konstruksi kasus perkawinan tidak dicatatkan tersebut, yang dalam berbagai modus menggunakan legalisasi hukum formil untuk mengesahkan perkawinan, namun maksud aslinya untuk eksploitasi seksual. Oleh karena itu, menelaah perkawinan tidak dicatatkan adalah tidak tepat jika hanya mengandalkan pengujiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai itsbatnikah, namun lebih dalam menelaah system nilai dan hak konstitusional perlindungan anak Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai acuannya.


Mengulas Prinsip Hak Anak, Mencermati Dampak.


Asas atau prinsip adalah pemberi arah dan indikasi otentiknya bagi suatu norma hukum. Apabila hendak merujuk dan takluk kepada aliran hukum alam, menurut Mahadi, norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh disebut norma hukum. Jika norma hukum yang dibuatkan sesuai dengan asas, maka laksana seorang bayi dalam kandungan, norma hukum itu telah masak untuk dilahirkan, telah matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat.


Prinsip Non Diskriminasi.


Alinea pertama dari Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental negara peserta (fundamental obligations of state parties) yang mengikatkan diri dengan KHA untuk menghormati dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip nondiskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM utama, seperti Universal Declaration of Human rights, International Covenant on Civil and Political Rights, and Covenan on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW).


Baca juga : Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak


Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan (distiction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (proverty), kelahiran atau status lain.


Prinsip nondiskriminasi yang terdapat pada berbagai konvensi internasional mengindikasikan pemahaman bahwa kerapkali diskriminasi dalam setiap aspek dan kelompok manusia, termasuk anak-anak.


Acuan terhadap rumusan diskriminasi dapat pula dikutip dari Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang memberikan definisi atas “racial discrimination”, sebagai berikut: “any distinction, exclusion, restriction or preference base on race, colour, descent or national ethnic origin wich has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life”.


Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi dapat diperoleh dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.


Bahkan, dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, dirumuskan secara eksplisit hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.


Prinsip nondiskriminasi menjadi sentral dalam setiap konvensi HAM internasional, dan senantiasa dipertanyakan dalam evaluasi pelaksanaan dan kemajuan konvensi, termasuk pelaksanaan KHA. Berdasarkan evaluasi atas sejumlah 168 Initial Report Negara peserta KHA yang dilakukan Komite PBB tentang Hak Anak (United Nations’s Committee on the Rights of the Child), teridentifikasi lingkup diskriminasi dan kelompok yang terkena dampak diskriminasi termasuk anak dari perkawinan tidak dicatatkan yang menimbulkan anak yang tidak dicatatkan kelahiran (children not registered at birth), non-marital child, dan sebagainya.


Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak


Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.


Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly-society).


Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip the best interest of the child ini pertama kali dikemukakan pada Declaration of the Rights of the Child tahun 1959. Dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip the best interest of the child sebagai paramount consideration yang berbunyi sebagai berikut, “The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enacment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount considerations”.


Menurut Lord McDermont, “paramountcy means more than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter in question…”. Dengan demikian, kepentingan kesejahteraan anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang.


Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya. Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.


Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (“savety net”). Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23/2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.


Bahkan dengan rumusan Pasal 3 ayat (3) KHA, Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggung-jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya. Maksudnya, tidak semestinya anak berjuang sendiri namun Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak, karena Negara berkepentingan akan mutu warganya.


Evolusi kapasitas anak.


KHA memposisikan peran penting dan strategis dari orangtua (parent) dalam memastikan realisasi hak-hak anak. Beberapa pasal relevan dengan isu ini, yakni pasal 5, 9, 12, 14, 18 KHA. Pasal 5 KHA menghormati tanggungjawab, hak, dan kewajiban orangtua. Bahkan, keluarga besar (extended family) atau komunitas yang disediakan dalam adat setempat, wali ataupun orang-orang lain yang secara hokum yang bertanggungjawab atas anak. Pasal 5 KHA menentukan peran orangtua, yakni: memberikan pengarahan (direction) dan panduan (guidance) guna pelaksanaan hak anak dalam KHA, sesuai dengan perkembangan kemampuan anak (evolving capacities of the child).


Dengan demikian, pasal 5 KHA, mengemukakan konsep orangtua (parent), dan konsepn “responsibilities” for their child. Dalam Implementation handbook of CRC, pasal 5 KHA menjelaskan esensi parental direction and guidance adalah tidak tak terbatas (not unlimited). Hal ini mesti dipahami secara konsisten dengan “evolving capacitities of the child”. Dalam hal pelaksanaan peran orangtua ini (pasal 5), maka negara peserta (state party) mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orangtua (ibu dan bapak) memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak.


Konsep “Evolving capacities” dari anak adalah satu dari konsep penting KHA yang mengakui dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa yang independen mesti dengan penghormatan dan pemajuan masa kanak-kanak. Menurut The Manual on Human Rights Reporting (1977), memberikan keterkaitan antara “evolving capacities” anak dengan pasal 12 ( hak membentuk pandangan sendiri – own views the right to express those view freely) dan 13 KHA (hak secara bebas menyatakan pendapat = right to freedom of expression).


Pasal 9 ayat 3 KHA, negara menjamin hak anak yang terpisah dari orangtuanya (separated children) untuk mempertahankan hubungan pribadi (personal relations) dan hubungan langsung (direct contact) secara tetap dengan orangtuanya.


Pasal 12 KHA, menjamin hak anak berpendapat secara bebas dalam segala masalah (all matters), namun pandangan anak itu dilakasanakan dengan mempertimbangkan 2 kriteria kembar (twin criteria), yakni: umur (age) dan kematangan anak (maturity).


Pasal 14 ayat 2 KHA, menghormati hak dan kewajiban orangtua memberikan pengarahan kepada anak (provide direction the child) dalam menerapkan haknya sesua dengan perkembangan kemampuan anak (evolving capacities of the child).


Pasal 18 KHA, mengupayakan secara ternaik agar prinsip kewajiban dan tanggungjawab kedua orangtua (both parent) yakni ibu dan bapak secara bersama-sama– untuk membesarkan dan mengembangkan anak.


Namun pengakuan peran orangtua, dalam KHA dipahami sebagai bentuk dukungan untuk realisasi dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi, bukan dipahami sebagai bentuk dari pengakuan atas hak absolut orangtua atas anaknya.


Tidak diterima peradigma “non intervention” terhadap tanggungjawab orangtua atas anaknya. Sehingga, diakui adanya ruang bagi Negara dan masyarakat untuk memberikan intervensi melindungi anak, jika hak-hak anak terabaikan. Dalam konteks ini, yang dipertimbangkan paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.


Prinsip the best interest of the child ini, memberikan ruang bagi Negara dan masyarakat untuk intervensi, dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi. KHA sebagai instrumen hak anak juga memikirkan pengurangan hak orangtua dan keluarga untuk mengakomodir proses “evolving capacities of the child”. Karenanya, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang utama.


Dalam kasus atau keadaan kontras, argumentasi atupun prinsip the best interest of the child ini, penting dan relevan dalam memberikan hak-hak privat anak, misalnya hak atas pemeliharaan (hadhonah) anak yang masih mumayyiz, yang (demi kepentingan terbaik bagi anak) tidak absolut dan imperatif HANYA diberikan kepada ibu saja.


Implikasi Perkawinan Tidak Dicacatkan pada Anak


Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (child’s rights are human rights).


Hak dalam hukum keluarga.


Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara ovum si ibu dengan spermatozoa si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (coitus) atau cara lain sesuai teknologi, namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan (apalagi yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan non marital child), berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode evolusi kapasitas yang membutuhkan peran ganda orangtua menjaga keturunannya.


Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari hak asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, dalam pendapat al Ghazali menyebutkan al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah, atau 5 (lima) hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (Hifdz an-Nafs); (2) berhubungn dengan perlindungan akal (Hifdz al-Aql); (3) perlindungan atas agama/keyakinan (Hifdz ad-Din); (4) perlindungan atas harta benda (Hifdz al-Mal); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (Hifdz al-Irdl wa al-Nasl). [Masdar Farid Mas’udi, “Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam”, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Jakarta, 2011, hal. 141-142].


Kemungkinan besar terjadinya penerlantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, serta pengasuhan.


Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan.


Lebih parah lagi terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan indikasi eksploitatatif, atau yang tidak diakui nasab dan dikucilkan dari pergaulan sosial dengan keluarga/kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak dari ayahnya, maka mungkin sekali keadaan sedemikian seakan-akan merupakan non marital child.


Secara faktual, realitas anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dikualifikasi non marital child merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan dan tidak tersembunyikan. Karena itu Negara tidak semestinya abai dan tidak melindungi dengan regulasi. Kenyataan itu sudah seperti kebiasaan dunia manusia, karena tak cuma permasalahan spesifik Indonesia.


Bahkan, dalam berbagai kasus yang dilaporkan kepada KPAI justru perkawinan tidak dicatatkan untuk poligami dilakukan oleh orang yang berpendidikan, memiliki jabatan, dan kemampuan ekonomi yang akhirnya berakibat panjang terhadap masalah hukum lainnya.


Hak mengetahui asal usul orangtua dan pengasuhan anak.


Anak berhak mengetahui (asal usul) orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri [Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002]. Dalam banyak kasus, kerabat non marital child mengadukan dan meminta pengakuan dan tanggungjawab orangtua biologis. Hal ini yang bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.


Sebaliknya kerapkali terjadi pula perebutan anak dan pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun mengubah identitas anak yang tidak diinginkan (unwanted child) dengan menitipkan pada orang atau lembaga yang tidak berizin, sehingga dalam berbagai kasus terjadi pemalsuan asal usul anak, identitas dan bahkan penjualan anak/bayi. Tak jarang juga dilakukan dengan modus pengangkatan anak yang tidak sah, karena tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Hak atas identitas.


Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena rezim hukum administrasi kependudukan versi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati mengenai akte kelahiran menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.


Alih-alih untuk anak yang dari perkawinan tidak dicatatkan, pemenuhan hak identitas yakni akte kelahiran atas anak dari perkawinan yang sah (dicatatkan) saja masih belum memadai atau cenderung gagal dilaksanakan. Anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran sekitar 54,79 persen, dari jumlah tersebut 14,57 persen tidak dapat menunjukkan akta kelahiran, sedangkan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran 44,09 persen (Susenas 2010, BPS). Jika dibanding dengan data kependudukan tahun 2005, pencatatan kelahiran setelah disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 bisa dikatakan gagal. Karena tidak ada kenaikan signifikan dalam pencatatan kelahiran anak yang menggunakan asas “Stelsel Aktif bagi Penduduk”, sebagaimana data berikut ini. Data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi (Sensus BPS, 2005), sebelum UU No. 23 Tahun 2006 disahkan, sebanyak 42,82%. Sedangkan data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, (BPS, Susenas 2011), setelah UU Nomor 23/2006 disahkan sebanyak 59%.


Terbukti pula dengan pengakuan Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri RI perihal kegagalan stelsel aktif pada Penduduk, dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa “anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus akta kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”.


Jika ditelaah secara mendalam UU Nomor 23 Tahun 2006, maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, yakni:
Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”. 
Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte perkawinan, KK, KTP). 
Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan menjalani prosedur lebih panjang. 
Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan. 
Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah. 
Tidak adanya tindakan affirmatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri. 
Belum bebas biaya akte kelahiran. 


Hak atas jaminan sosial, dan pendidikan.


Oleh karena akte kelahiran adalah yang yang pertama, maka ketiadaan akte kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akte kelahiran karena tiadanya perkawinan tidak dicatatkan akan semakin tersingkirkan dari akese jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun non marital child karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya.


Formalitas dokumen, syarat dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akte kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak.


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyatakan sekitar 70% anak yang belum memiliki akte kelahiran itu adalah anak usia sekolah. Itulah sebabnya Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri RI perihal kegagalan stelsel aktif pada Penduduk, dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa “anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus akta kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”. Walaupun kebijakan ini tidak banyak membantu karena hanya “jembatan darurat” saja, yang tidak mengatasi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak identitas anak. Oleh karena itu tidak memadai mengatasi kegagalan pencatan kelahiran di Indonesia.


Hak perlindungan dari eksploitasi dan pernikahan dini.


Dalam berbagai bentuk eksploitasi anak, termasuk perdagangan anak, penyebab terjadinya termasuk tidak adanya akte kelahiran anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akibat tidak adnya dokumen identitas yang sah.


Selain itu, perkawinan usia dini juga berkorelasi dengan praktik perkawinan tidak dicatatkan, sehingga berdampak pula pada anak dan eksploitasi anak. Mencegah pernikahan pada usia anak-anak atau perkawinan dini merupakan kewajiban orangtua yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002, karena dikuatirkan menjadi pintu masuk berbagai bentuk eksploitasi anak. Oleh karena itu perlu merevisi batas usia perkawinan agar mencegah perkawinan usia anak-anak.


Menurut data, secara nasional sebesar 1,59 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun berstatus kawin dan pernah kawin (Perdesaan 2,17%; Perkotaan 0,98%), dari jumlah tersebut kawin pertama usia 


Diskusi


Masalah perkawinan tidak dicatatkan bukan masalah sederhana, dan urusan personal namun menjadi isu hak-hak anak dan HAM, yang karenanya tidak lepas dari tanggungjawab dan peran Negara. Berbagai situasi dan analisis terhadap masalah perkawinan tidak dicatatkan dalam kaitan dengan dampaknya pada anak, dapat kemukakan beberapa butir diskusi:
Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai akibat langsung pada anak sebagai subyek hukum dan pribadi yang dijamin, diakui, dan dilindungi hak-haknya. Karena itu, permasalahan tersebut bukan hanya berkisar hukum keluarga semata namun berkenaan HAM dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah sebagai penanggungjawab pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945; 
Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan mendukung pemenuhan dan hak anak. Perkawinan secara diam-diam tidak kompatibel dengan hak anak, karenanya perkawinan tidak dicatatkan itu vis a vis dengan segenap aspek perlindungan anak, baik dalam relasi dan hal ihwal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak. 
Akibat dan hambatan yuridis yang timbul dari perkawinan tidak dicatatkan tidak adil jika dibebankan kepada anak-anak, oleh karena akibat dan resiko atas perkawinan tidak dicatatkan itu tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak. Negara mesti membuat melakukan perubahan hukum yang masih membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan pada anak. 
Kekosongan hukum dalam berbagai persoalan yang muncul dari/akibat perkawinan tidak dicatatkan harus diatasi. Karenanya perlu kajian hukum dan harmonisasi hukum mengatasi permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk segala aspek yang melingkupinya termasuk perkawinan usia anak, penyelundupan hukum atas nama perkawinan, eksploitasi anak, anak tanpa akte kelahiran, penerlantaran anak, dan reaktualisasi hukum keluarga. 
Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatatkan tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, dan tidak dapat dihapuskan atau dipungkiri dengan penyeludupan hukum. Alih-alih anak dari perkawinan tidak dicatatkan, anak yang merupakan non marital child sekalipun mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, kerabat ibunya, dengan ayah biologisnya dan kerabat ayah biologisnya. 


Demikian disampaikan.


#Makalah disiapkan dan disajikan pada Seminar bertajuk “Quo Vadis Itsbat Nikah dalam UU Perkawinan Tahun 1974”, diselenggarakan Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) dan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, di Yokjakarta, 25 Januari 2013






sumber : http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/
Read More