Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN


     Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman
     oleh Estomihi FP Simatupang, SH
     Mahasiswa Pascasarjana Fakulta Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu
1. struktur hukum (struktur of law);
2. substansi hukum (substance of the law);
3. dan budaya hukum (legal culture);

Cara lain untuk membayangkan ketiga subsistem hukum ini adalah dengan membayangkan struktur hukum semacam jenis mesin, subtansi adalah produsen mesin dan budaya hukum adalah apapun atau siapapun yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan[1].

1.    Struktur hukum.
Tentang struktur hukum Friedman  menjelaskan:
 to begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction  …Structure also means how the legislature is organized  …what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes the action[2].”

Struktur hukum tidak hanya lembaga (institusi) tetapi juga menyangkut kelembagaan yang didalamnya menyangkut: organisasi, ketatalaksanaan (prosedur) dan sumber daya manusia aparatur. Lembaga merupakan suatu badan (institusi) yang menjalankan suatu substistem dari sistem (yang berwenang menerapkan hukum). Organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu, ketatalaksanaan adalah cara mengurus (menjalankan). Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem.

a.    Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk  dan ukuran dari suatu organisasi. Bentuk[3] dan ukuran organisasi akan berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena setiap proses administrasi atau pengambilan keputusan akan melalui bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi.

b.    Tata laksana[4] adalah merupakan sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat dikatakan sebagai standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan. 

c.    Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam struktur maupun yang diluar struktur. Sumber daya manusia aparatur dipengaruhi oleh nilai (value) hukum bagi aparatur dan sikap (attitude) aparatur terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam memproses administrasi ataupun pengambilan keputusan.

Berdasarkan uraian diatas, struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam sistem itu.

2.    Subtansi Hukum
Subtansi hukum[5] menyangkut aturan dan norma  berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak.

Aturan atau norma sebagai das sollen yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

3.    Budaya hukum
Budaya hukum[6] menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan[7]. Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi.                 

Budaya hukum dengan kata lain, adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukumnya lembam seperti ikan mati tergeletak di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang di laut[8].

Setiap masyarakat, setiap negara, setiap komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan opini mengenai hukum. Ini bukan berarti bahwa setiap orang membagikan ide yang sama. Salah satu cabang kebudayaan yang sangat penting adalah budaya hukum orang dalam[9].
                


 Referensi :
  1. Friedman, Lawrence M. History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973
  2. Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim Jakarta: Nusa Media, 2009
  3. Kelsen, Hans. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006
  4. Sugiasturi, Yunita Natasya dan Juwana, Hikmanto. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Materi Perkuliahan Program Magister Hukum). Jakarta: Unversitas Krisnadwipayana, 2020.
  5. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2017)





[1] Friedman, Lawrence M. History of American Law. New York: Simon and Schuster, 1973
[2] Ibid
[3] Beberapa macam struktur organisasi pada umunya, yaitu 1. Struktur organisasi lini; 2. Struktur organisasi lini dan staff; 3.Struktur organisasi fungsional; 4.Struktur organisasi lini dan fungsional. “Macam-Macam Bentuk Struktur Organisasi “. http://blog.ub.ac.id/dichopradipta/2014/02/28/macam-macam-bentuk-struktur-organisasi/.
Struktur organisasi pemerintah pada umumnya mengadopsi struktur organisasi model Weberian, yaitu yaitu: (1) adanya derajat spesialisasi atau pembagian tugas yang jelas, (2) adanya struktur kewenangan hirarkhis dengan batas-batas tanggung jawab yang juga jelas, (3) hubungan antar anggota yang bersifat impersonal, (4) cara pengangkatan atau rekruitmen pagawai yang didasarkan pada kecakapan teknis, dan (5) adanya pemisahan antara urusan dinas dengan urusan pribadi yang akan menjamin pelaksanaan tugas secara efisien (Tjokrowinoto, 1995; Wright, 1992), Suwarno, “Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik”, UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008.
[4] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Laksana adalah cara mengurus (menjalankan) perusahaan. Kutipan (2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia.(hal.1681.cet.kedua)
[5] Menurut Natasya Yunita Sugiastuti  bahwa struktur hukum dipengaruhi oleh: 1.Sumber Daya Manusia; 2.    Birokasi; 3.Kebiasaan; 4.Kepentingan Politik. Disampaikan dalam Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Program Pascasarja, Tgl 29 Februari 2020.
[6] Menurut Hikmanto Juwana, bahwa ada 3 jenis budaya hukum dimasyarakat, yaitu: 1. Budaya Takut Hukum; 2. Budaya Taat Hukum; 3. Budaya Menyatu dengan Hukum. Disampaikan dalam Kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Program Pascasarja, Tgl 14 Maret 2020.
[7] Sugiasturi, Yunita Natasya dan Juwana, Hikmanto. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi (Materi Perkuliahan Program Magister Hukum). Jakarta: Unversitas Krisnadwipayana, 2020
[8] Ibid
[9] Ibid

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TEORI SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN"

Post a Comment

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE