Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)





Oleh : Estomihi F.P Simatupang, SH
Mahasiswa  Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana

Orang yang mengingkari atau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan seringkali disebut wansprestasi karena surat pernyataan dikategorikan sebagai perjanjian atau juga dianggap sebagai suatu tindak pidana karena adanya ancaman hukuman dalam surat pernyataan tersebut. Apakah memang surat pernyataan termasuk sebuah perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata atau hukum pidana ?

Untuk melihat secara jelas apakah surat pernyataan masuk ranah pidana atau perdata, maka akan diuraikan sebagai berikut :


Surat Pernyataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya) sedangkan arti kata Pernyataan adalah : hal menyatakan; tindakan menyatakan: permakluman; pemberitahuan dan . Jika digabungkan maka pengertian surat pernyataan adalah kertas dan sebagainya yang bertulis hal menyatakan/tindakan menyatakan/ permakluman/ pemberitahuan.

Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyatakan adalah menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan menunjukkan; memperlihatkan; menandakan: mengatakan; mengemukakan (pikiran, isi hati); melahirkan (isi hati, perasaan, dan sebagainya); mempermaklumkan (perang)

Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Unsur-unsur Perjanjian :

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata :
  • -Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
  • -Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  • -Suatu hal tertentu
  • -Suatu sebab yang halal
Secara umum
  • -Ada pihak-pihak =>minimal 2 pihak
  • -Kata sepakat/persetujuan =>Pernyataan kehendak=>Saling mengisi
  • -Ada suatu hal tertentu =>berupa benda atau untuk berbuat atau tidak berbuat
  • -Ada tujuannya =>Mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian
  • -Bentuk tertentu =>Lisan dan tulisan.

Dengan demikian, apakah Surat Pernyataan termasuk ranah hukum pidana atau perdata? mari kita kaji lagi...


Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Unsur-unsur tindak pidana

Unsur subjektif :
  • Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
  • Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
  • Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
  • Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  • Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif : 
  • Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid;
  • Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  • Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
Seseorang yang membuat surat pernyataan lalu mengingkari atau tidak melakukan apa yang telah dinyatakannya itu tidak serta merta telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk dapat dikatakan seseorang itu melakukan suatu tindak pidana atau bukan, perlu melihat pernyataan yang dilanggarnya itu apakah bersifat melawan hukum (wederrechtelicjkheid) atau bukan. Sifat melawan hukum ini harus sesuai dengan asal legalitas dalam hukum pidana. Seperi apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. Asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya . Asas legalitas artinya tiga: 1. Undang-undang peraturan itu harus tertulis, sudah disebutkan tadi lex scripta; 2. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; 3. Dilarang analogi, baik analogi undang-undang maupun analogi hukum.



Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu :

  1. Hukum Perdata Materiil, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum  
  2. Hukum Perdata Formil, yaitu mengatur bagaimana cara seorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. 

Dalam hokum perdata seseorang dapat menuntut suatu tanggung jawab kepada orang lain jika orang tersebut melakukan perbuatan wansprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum.

a. Wansprestasi

Seseorang dikatakan melakukan wansprestasi jika orang tersebut tidak melakukan prestasinya. Prestasi menurut pasal 1234 KUHperdata adalah (a) memberikan sesuatu, (b) berbuat sesuatu, (c) tidak berbuat sesuatu. Jika berdasarkan pasal 1234 KUHperdata apakah surat pernyataan dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian ? Surat pernyataan dapat dikategorikan sebagai perjanjian jika memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), Namun jika Surat pernyataan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), menurut penulis maka surat pernyataan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perjanjian.


b. Perbuatan Melawan Hukum

Konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum (undang-undang) dan/atau perbuatan melawan hukum (hak orang lain) yang membawa kerugian kepada orang lain.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan bahwa Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menurut penulis, jika berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, maka konsep perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur formil (perbuatan melanggar hukum) dan unsur meteril (merugikan orang lain). Seseorang yang membuat pernyataan dapat dituntut melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jika orang tersebut mengingkari dan/atau melanggar pernyataan yang dibuatnya itu merupakan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum (undang-undang/hak orang lain) dan mengakibatkan kerugian. Melanggar hukum dalam pasal ini selain hukum yang diatur oleh undang-undang juga norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pasal pasal 1366 KUHPerdata berbunyi Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan- perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Menurut penulis, jika berdasarkan pasal 1366 KUHPerdata, maka konsep perbuatan melawan hukum tidak harus memenuhi unsur formil (perbuatan melanggar hukum) tetapi cukup memenuhi unsur meteril (merugikan orang lain).


Referensi :
  • KUHPerdata
  • KUHP
  • Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.
  • UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  • Mariam Darus 2001, Kompilasi Hukum Perdata
  • Subketi 2014, Aneka Perjanjian
  • Mariam Darus 2015, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata
  • Hans Kelsen 2006, Teori Umum tentang Hukum dan Negara
  • Putusan MK Nomor003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

Subscribe to receive free email updates:

6 Responses to "Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)"

  1. Surat pernyataan setelah pernikahan bahwa tidak akan menceraikan, tidak selingkuh dll.. Itu masuk dalam hukum apa bila dilanggar??

    ReplyDelete
  2. Tanpa adanya surat pernyataan pun, jika salah satu pihak (masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri yg sah sesuai uu perkawinan) maka pihak yg selingkuh tersebut dapat dijerat dengan pidana pasal 284 KUHP. Untuk pernyataan tidak akan menceraikan, oleh karena UU Perkawinan bahwa perceraian tidaklah dilarang maka untuk sipembuat pernyataan tersebut tidaklah dapat dipidana.

    ReplyDelete
  3. selamat malam,saya ingin tanya,saya punya anak perempuan dia hamil diluar nikah bersama pacarnya,dan setelah kehamilan menginjak 7bulan saya baru tahu (karena saya kerja pulang 1thn 1kali),dan terus dinikahkan secara agama disertakan surat peryataan diatas materai yg ditandatangani fihak pria (suami),sampai sekarang sudah 4bulan fihak suami tidak melaksanakan(wanprestasi) apa yg sudah tercantum di surat pernyatan tsb,yg saya tanyakan apa yg harus saya lakukan?

    ReplyDelete
  4. Siang..kalo suami dah ttd surat pernyataan dia tidak aka pergi lagi dari rumah ternyata dia melanggar apakah bisa dilaporkan secara pidan.. Mksh

    ReplyDelete
  5. Siang.. Kalo suami sdh ttd surat pernyataan bahwa dia berjanji tdk pergi lagi dari rumah tapi ternyata di langgar apakah bisa dilaporkan secara pidana

    ReplyDelete
  6. Siang.. Kalo suami sdh ttd surat pernyataan bahwa dia berjanji tdk pergi lagi dari rumah tapi ternyata di langgar apakah bisa dilaporkan secara pidana

    ReplyDelete

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE