Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan

Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan

1.      Buruh/Pekerja
Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian ini agak umum, namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yag bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan usaha lainnya dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini diidentikkan denga uang, padahal ada pula buruh/pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang.
2.      Pengusaha
Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menjelaskan pengertian pengusaha yakni:
1.      Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
2.      Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan buka miliknya.
3.      Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

3.      Orgaisasi Pekerja/Buruh (Serikat Pekerja)
Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha. Keberhasilan maksud ini sangat tergantung dari kesadaran para pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, semakin baik organisasi itu, maka aka semakin kuat. Sebaliknya semakin lemah, maka semakin tidak berdaya dalam melakukan tugasnya. Karena itulah kaum pekerja di Indonesia harus menghimpun dirinya dalam suatu wadah atau organisasi.

4.      Organisasi Pengusaha
a.       KADIN
Untuk meningkatkan peran serta pengusaha nasional dalam kegiatan pembangunan, maka pemerintah melalui Undang-undang No.49 Tahun 1973 membentuk Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ). KADIN adalah wadah bagi pengusaha indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Tujuan KADIN adalah :
1.      Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan,dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.
2.      Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkankeikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.
b.      APINDO
Organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah suatu wadah kesatuan para pengusaha yang ikut serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam dunia usaha melalui kerja sama yang terpadu dan serasi antara pemerintah,pengusaha,dan pekerja.
Tujuan apindo menurut Pasal 7 Anggaran Dasar adalah :
1.      Mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan kepentingannya di dalam bidang sosial ekonomi.
2.      Menciptakan dan memelihara keseimbangan,ketenangan dan kegairahan kerja dalam lapangan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.
3.      Mengusahakan peningkatan produktivitas kerja sebagai program peran serta aktif untuk mewujudkan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial,spiritual,dan materiil.
4.      Menciptakan adanya kesatuan pendapat dalam melaksanakan kebijakan/ketenagakerjaan dari para pengusaha yang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah.
Mengakaji tujuan didirikannya organisasi pengusaha seperti di atas, jelaslah bahwa eksistensi organisasi pengusaha lebih ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para pengusaha Indonesia dalam upaya turut serta memelihara ketenangan kerja dan berusaha atau lebih pada hal-hal yang teknis menyangkut pekerjaan/kepentingannya.
5.      Pemerintah/penguasa
Campur tangan pemerintah (Penguasa) dalam hukum perburuhan/ketenagakerjaan dimaksudkan untuk terciptanya hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan/ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak.



Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Para Pihak dalam Hukum Ketenagakerjaan"

Post a Comment

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE