Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market

(Hukum) Membeli Barang-Barang Black Market


  • Pertanyaan
  • saya seorang mahasiswa yang berasal dari luar Jakarta. Saya sering membeli barang-barang elektronik seperti handphone dan laptop yang merupakan barang-barang black market. Terkadang jika ada teman saya yang ingin membeli, saya juga kadang menjual barang-barang tersebut, karena saya sudah kenal dengan orang yang biasa memasok barang-barang black market tersebut. Pertanyaan saya, apakah saya bisa dihukum karena membeli barang-barang black market ataupun menjual barang-barang black market? Terimakasih.
    Edo, Bekasi

    Jawaban:
    Terimakasih saudara Edo atas pertanyaannya. Saya akan menjawab terkait pertanyaan saudara. Istilah black market jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti “Pasar Gelap”. “Pasar Gelap” berarti semua kegiatan jual beli atas sejumlah barang yang tidak memiliki ijin maupun barang-barang hasil kejahatan, yang meliputi barang-barang hasil pencurian, penyelundupan, pemalsuan yang kesemuanya tidak dikenakan pajak, atau secara singkat disebut barang-barang illegal.
     Seseorang yang menampung atau membeli barang-barang yang berasal dari hasil kejahatan biasa disebut penadahanPasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
    “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:
    1.    Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
    2.    Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”
    Dari isi pasal di atas, apabila saudara Edo mengetahui atau sepatutnya menduga jika barang-barang black market yang dibelinya itu berasal dari hasil kejahatan,  maka hal tersebut dapat saja digolongkan sebagai sebuah tindakan penadahan. Dalam hal ini, apabila saudara melakukan perbuatan tersebut tidak hanya sekali, bahkan telah menjadi kebiasaan, Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:
    “(1)  Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
    (2)   Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1-4 dan haknya melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”
    Selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan:

    “Setiap orang yang:
    a.    Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
    b.    Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
    c.    Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
    d.    Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102;
    dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

    Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan di atas, maka terjawab sudah pertanyaan dari saudara Edo. Demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi saudara untuk mengambil kebijakan. Terimakasih.
Read More
Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

1. struktur hukum (struktur of law), 
2. substansi hukum (substance of the law)
3. dan budaya hukum (legal culture).


Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 

Substansi hukum (substance of the law) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 


Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.



Read More
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi


Oleh Estomihi FP Simatupang
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana


Mahkamah konsitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki  tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa mahkamah konsitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim mahkamah konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dan secara independensi seorang hakim mahkamah konsitusi merdeka dan bebas menyatakan pendapatnya menurut keyakinannya berdasarkan bukti dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga mahkamah konsitusi dalam menyelenggarakan peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dan merdeka tanpa adanya interpensi dari pihak lain maupun adanya kepentingan pribadi dari para hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam memutus suatu perkara mahkamah konsitusi harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alat bukti dan keyakinan hakim. Dan putusan tersebut wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar pertimbangan hukum setiap hakim yang menjadi dasar putusan. Jenis amar putusan mahkamah konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat materil, permohonan dikabulkan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau permohonan ditolak jika undang-undang yang dimohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh meskipun ada penolakan (kontra) terhadap putusan tersebut maka  oleh masyarakat atau lembaga yang pro maupun kontra  terhadap putusan tersebut harus menaatinya karena secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  menjadi sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan jika ada putusan mahkamah konstitusi yang merugikan rakyat Indonesia akibat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertanyaan mendasar terkait kekhawatiran tersebut adalah apakah putusan tersebut harus ditaati ?. Sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi  maka ketika ada suatu putusan dan telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut harus ditaati meskipun ada kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Hal mengenai tidak adanya upaya hukum dalam melawan putusan tersebut maksudnya adalah bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh didalam peradilan mahkamah konstitusi. Dan untuk hal tersebut masih ada upaya lain diluar upaya hukum (melawan) yaitu dengan mengajukan revisi undang-undang yang menjadi objek permohonan uji materi di mahkamah konstitusi kepada lembaga pembentuk undang-undang.

Sejak berdiri tahun 2003, mahkamah konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan yang mana dalam setiap putusan selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang pro putusan tersebut dianggap telah mencerminkan keadilan. Dan mahkamah konstitusi telah menjalankan kewenananganya secara baik dan benar. Namun sebaliknya, berbagai kritikan, pendapat maupun komentar negatif hingga tuduhan miring datang dari masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut. Terkadang kritik, pendapat maupun komentar tersebut tidak lagi objektif. Penyampaian pendapat maupun argumentasi tersebut seringkali hanya didasari atas hak kebebasan menyatakan pendapat. Memang kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan tidak adanya larangan untuk mengkritik atau mengomentari suatu putusan. Tetapi alangkah baiknya jika penyampaian kritik, pendapat maupun komentar tersebut hendaknya didasari  pemahaman atas interpretasi suatu putusan. Membaca sebuah putusan bukanlah seperti membaca sebuah buku tetapi juga diperlukan pemahaman agar dapat mengerti secara benar arti dan makna dari putusan tersebut. Minimnya pemahaman atas interpretasi suatu putusan menimbulkan salah tafsirnya suatu putusan yang mengakibatkan prasangka buruk  terhadap putusan dan hakim mahkamah konstitusi. Sehingga putusan tersebut sulit untuk diterima dan ditaati.

Mahkamah konstitusi bukanlah sebuah lembaga pembentuk undang-undang melainkan sebuah lembaga yang sifat putusannya hanya membatalkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari pembatalan tersebut maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kekosongan hukum (status quo) atau terciptanya norma hukum baru akibat dari pembatalan tersebut. Terciptanya sebuah norma baru bukan karena adanya pembentukan norma baru atau perluasan tafsir tetapi karena  adanya pembatalan tersebut. Hal inilah yang kurang dipahami sehingga manyalahkan bahwa  mahkamah konstitusi telah memberikan putusan yang melebihi kewenangannya (ultra petita) yaitu mengambil kewenangan lembaga lain dengan memuat norma baru atau perluasan  tafsir dalam putusannya. Dilain sisi, ada juga pihak yang ingin menarik mahkamah konstitusi agar memperluas tafsir terhadap arti/makna dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon. Karena beranggapan bahwa memperluas tafsir tidaklah sama dengan memuat norma baru sehingga hal dianggap merupakan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi. Padahal dengan memperluas tafsir maka akan memuat atau memasukkan norma baru yang mana hal ini bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. Kurangnya pemahaman dan pengertian tentang wewenang mahkamah konstitusi akan menimbulkan respon salah baca. 

Suka tidak suka atau mau tidak mau bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dihormati dan ditaati karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  terlepas dari sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. Bahwa adanya penolakan dari masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah atau tidak perlu ditaati. Sahnya putusan mahkamah konstitusi ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan putusan mahkamah konstitusi harus ditaati karena sifatnya yang mengikat.

Read More