Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibatnya

Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibatnya

oleh Estomihi F.P Simatupang, S.H
Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.


Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

Asas keseimbangan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian asas keseimbangan tidak melarang atau membatasi seseorang untuk melakukan perjanjian dengan orang yang lebih lemah atau lebih unggul darinya baik secara ekonomi, kejiwaan, pengetahuan maupun kekuasaan.

Asas keseimbangan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang memiliki keunggulan dari pihak lain seperti keunggulan secara ekonomi, keunggulan secara kejiwaan, keunggulan secara pengetahuan dan keunggulan secara kekuasaan.

Pihak yang memiliki keunggulan dalam perjanjian pada umumnya adalah kreditur dan pihak yang lemah adalah debitur. Sehingga pihak yang mungkin untuk memanfaat keadaan untuk keuntungannya sepihak adalah kreditur. Posisi debitur yang dalam keadaan lemah seringkali dimanfaatkan oleh debitur untuk membuat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh sidebitur dalam bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh sidebitur kepada kreditur. 

Ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur inilah yang disoroti oleh asas keseimbangan

bersambung












Referensi :
Read More
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

oleh Estomihi FP Simatupang, S.H


Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum[1]. Ia misalnya harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hokum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hokum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hokum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hokum privat. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. 

Penerapan tanggung jawab, menurut Mariam Darus tanggung jawab diterapkan terhadap orang yang dapat ditagih untuk memenuhi utang debitur karena pihak tersebut telah mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitur yang terkait[2]. Tagihan untuk membayar utang debitur dapa diajukan kepada setiap yang bertanggung jawab termasuk didalamnya kepada debitur. Namun jika pihak yang bertanggung jawab menolak membayar utang debitur yang terkait, kewajiban membayar utang itu menjadi beban dari debitur karena mempunyai kewajiban tanggung gugat (draagjalicht) dan tanggung jawab/aansprakilijk). 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan[3]. Teknik hokum primitive ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantasipasi atau mengkehendaki akibat dari perbuatannya itu. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya itu menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab mutlak[4]. Meski demikian hokum modern juga mengenakan sanksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan akibat yang membahayakan tanpa terlebih dahulu dikehendaki atau benar-benar diantisipasi , khususnya jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan itu. Karena hokum modern mewajibkan tindakan yang demikian guna menghindari akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hokum disebu kehilafan (negligence) dan kehilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (culpa) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan. Kehilafan merupakan delik omii, dan tanggung jawab atas kehilafan lebih merupakan jenis tanggung jawab absolute ketimbang jenis kesalahan (culpability)[5]

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault). 
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability). 
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability). 
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). 
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Dalam KUHPerdata terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab karena wansprestasi;
2. Tanggung jawa karena melakukan perbuatan hukum;


[1] Janus Sidababalok, Op. cit., h. 37 
[2] Mariam Darus, Op. cit., h. 4 
[3] Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung, Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 96 
[4] Ibid. h. 96 
[5] Ibid. h. 97

sumber gambar:https://beritatransparansi.com
Read More
Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. (baca : Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)


Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa pemutusan kontrak haruslah tetap melalui pengadilan karena pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Tindakan pembatalan kontrak tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum dan keputusan tersebut  rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.
Hirarki Perundang-undangan menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Namun dalam hal ini justru Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi (UU). Yang mana hal ini bertentangan dengan Asas lex superior derogat legi inferior.

Dalam buku ketiga KUH Perdata bagian ketiga tentang akibat persetujuan pasal 1338 disebutkan bahwa :"Suatu ..........Suatu perjanjian itu tidak dapat diatrik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian sudah sangat jelas menurut pasal 1338 ini bahwa kontrak tidak dapat ditarik dengan cara tanpa melalui kesepakatan kedua belah pihak. 


Read More