Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

1. struktur hukum (struktur of law), 
2. substansi hukum (substance of the law)
3. dan budaya hukum (legal culture).


Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. 

Substansi hukum (substance of the law) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 


Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.



Read More
Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi

Ketaatan pada Putusan Mahkamah Konstitusi


Oleh Estomihi FP Simatupang
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipayana


Mahkamah konsitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang memiliki  tugas dan wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti bahwa mahkamah konsitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim mahkamah konsitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dan secara independensi seorang hakim mahkamah konsitusi merdeka dan bebas menyatakan pendapatnya menurut keyakinannya berdasarkan bukti dalam memutus suatu perkara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sehingga mahkamah konsitusi dalam menyelenggarakan peradilan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dan merdeka tanpa adanya interpensi dari pihak lain maupun adanya kepentingan pribadi dari para hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam memutus suatu perkara mahkamah konsitusi harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alat bukti dan keyakinan hakim. Dan putusan tersebut wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar pertimbangan hukum setiap hakim yang menjadi dasar putusan. Jenis amar putusan mahkamah konstitusi adalah permohonan tidak dapat diterima jika permohonan tidak memenuhi syarat materil, permohonan dikabulkan jika materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau permohonan ditolak jika undang-undang yang dimohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh meskipun ada penolakan (kontra) terhadap putusan tersebut maka  oleh masyarakat atau lembaga yang pro maupun kontra  terhadap putusan tersebut harus menaatinya karena secara yuridis putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir dan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  menjadi sebuah kekhawatiran. Dikhawatirkan jika ada putusan mahkamah konstitusi yang merugikan rakyat Indonesia akibat kekeliruan hakim dalam memberikan putusan maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Pertanyaan mendasar terkait kekhawatiran tersebut adalah apakah putusan tersebut harus ditaati ?. Sebagai negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi  maka ketika ada suatu putusan dan telah berkekuatan hukum tetap maka putusan tersebut harus ditaati meskipun ada kekeliruan hakim dalam memberikan putusan. Hal mengenai tidak adanya upaya hukum dalam melawan putusan tersebut maksudnya adalah bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh didalam peradilan mahkamah konstitusi. Dan untuk hal tersebut masih ada upaya lain diluar upaya hukum (melawan) yaitu dengan mengajukan revisi undang-undang yang menjadi objek permohonan uji materi di mahkamah konstitusi kepada lembaga pembentuk undang-undang.

Sejak berdiri tahun 2003, mahkamah konstitusi telah banyak mengeluarkan putusan yang mana dalam setiap putusan selalu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang pro putusan tersebut dianggap telah mencerminkan keadilan. Dan mahkamah konstitusi telah menjalankan kewenananganya secara baik dan benar. Namun sebaliknya, berbagai kritikan, pendapat maupun komentar negatif hingga tuduhan miring datang dari masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut. Terkadang kritik, pendapat maupun komentar tersebut tidak lagi objektif. Penyampaian pendapat maupun argumentasi tersebut seringkali hanya didasari atas hak kebebasan menyatakan pendapat. Memang kebebasan menyatakan pendapat telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan tidak adanya larangan untuk mengkritik atau mengomentari suatu putusan. Tetapi alangkah baiknya jika penyampaian kritik, pendapat maupun komentar tersebut hendaknya didasari  pemahaman atas interpretasi suatu putusan. Membaca sebuah putusan bukanlah seperti membaca sebuah buku tetapi juga diperlukan pemahaman agar dapat mengerti secara benar arti dan makna dari putusan tersebut. Minimnya pemahaman atas interpretasi suatu putusan menimbulkan salah tafsirnya suatu putusan yang mengakibatkan prasangka buruk  terhadap putusan dan hakim mahkamah konstitusi. Sehingga putusan tersebut sulit untuk diterima dan ditaati.

Mahkamah konstitusi bukanlah sebuah lembaga pembentuk undang-undang melainkan sebuah lembaga yang sifat putusannya hanya membatalkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibat dari pembatalan tersebut maka ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu kekosongan hukum (status quo) atau terciptanya norma hukum baru akibat dari pembatalan tersebut. Terciptanya sebuah norma baru bukan karena adanya pembentukan norma baru atau perluasan tafsir tetapi karena  adanya pembatalan tersebut. Hal inilah yang kurang dipahami sehingga manyalahkan bahwa  mahkamah konstitusi telah memberikan putusan yang melebihi kewenangannya (ultra petita) yaitu mengambil kewenangan lembaga lain dengan memuat norma baru atau perluasan  tafsir dalam putusannya. Dilain sisi, ada juga pihak yang ingin menarik mahkamah konstitusi agar memperluas tafsir terhadap arti/makna dari materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohon. Karena beranggapan bahwa memperluas tafsir tidaklah sama dengan memuat norma baru sehingga hal dianggap merupakan bagian dari kewenangan mahkamah konstitusi. Padahal dengan memperluas tafsir maka akan memuat atau memasukkan norma baru yang mana hal ini bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. Kurangnya pemahaman dan pengertian tentang wewenang mahkamah konstitusi akan menimbulkan respon salah baca. 

Suka tidak suka atau mau tidak mau bahwa putusan mahkamah konstitusi harus dihormati dan ditaati karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh  terlepas dari sudut pandang masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. Bahwa adanya penolakan dari masyarakat yang kontra terhadap putusan mahkamah konstitusi tidak menjadikan putusan tersebut tidak sah atau tidak perlu ditaati. Sahnya putusan mahkamah konstitusi ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dan putusan mahkamah konstitusi harus ditaati karena sifatnya yang mengikat.

Read More
Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

oleh : Estomihi F.P Simatupang, SH
Dalam sebuah perjanjian pasti pernah kita temukan syarat dan ketentuan atau klausula mengenai pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab ini pada umumnya dibuat oleh kreditur sebagai pihak yang memiliki posisi dominan atau kuat dalam menentukan isi perjanjian sehingga debitur hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Prof. Kusumah Atmadja dalam analisis tentang Standar Kontrak dan Klausula Pengecualian Pertanggung-jawaban terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3416 L/PDT/1985 tanggal 26 Januari 1987 mengatakan ciri umum suatu kontrak standar ialah adanya klausula yang memuat pengecualian pertanggungan jawab (exoneratie clausules ataupun exclusion clauses) biasanya untuk kepentingan pemberi jasa atau produsen.


Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.


H.P Panggabean dalam buku yang berjudul Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian mengatakan bahwa salah satu indikasi tentang adanya indikasi penyalahgunaan keadaan ekonomi adalah apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan.


Menurut penulis, pengecualian tanggung jawab dalam perjanjian terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pembatasan tanggung jawab;


Pembatasan tanggung jawab atau  sering juga disebut dengan limitation of liability merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (liability based on fault), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. 

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar undang-undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan charger" dll. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur. Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata. 



2. Pengalihan tanggung jawab


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengalihan memiliki arti perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.

Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perpakiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh undang-undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang.

Dalam pasal 18 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

Menurut hemat penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya pun klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran. 

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh undang-undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan undang-undang). 



3. Pelepasan tanggung jawab;


Pelepasan tanggung jawab adalah perbuatan melepaskan atau membebaskan salah satu pihak dari tuntutan pihak lain. 

Dalam suatu perjanjian  baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. 

Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya  berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati. 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum


Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, 2015
3. Ahmadi Niru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 2017 
4. H.P Panggabean, Penyalahgunaan Kedaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan kontrak, 2010
Read More