Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. (baca : Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)


Selain memutuskan kontrak PPK juga memiliki wewenang untuk menuntut a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. (Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015)


Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa tindak seperti itu rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.
 
mengapa ?

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Dalam hal ini pengaturan tentang pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Dengan demikian Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikesampingkan dengan Asas lex superior derogat legi inferior. 
Read More
Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular




Dalam sebuah perjanjian/ kontrak mungkin kita pernah menemukan klausula tentang syarat batalnya kontrak dengan mengenyampikan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Adapun tujuan dicantumkannya syarat batalnya kontrak ini adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kontrak akan batal dengan sendirinya tanpa perlu meminta pembatalan kepada pengadilan. 

Lain hal, jika kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atau dirugikan ketika hal ini terjadi maka tentu hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi, dengan sendirinya kontrak itu terhapus karena tidak ada yang menuntut. Namun bagaimana jika salah satu pihak tidak terima dan menganggap kontrak itu belum batal sedangkan dipihak lain menganggap bahwa perjanjian telah batal karena tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai dengan syarat batal dalam perjanjian. Lalu apakah perjanjian itu batal demi hukum ataukah perjanjian itu masih mengikat kedua belah pihak ?


Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kita untuk menentukan isi dan klausula kontrak. Lalu apakah dengan adanya asas itu kita lantas bertentangan dengan undang-undang ?. 

Pasal 1267 dengan jelas mengatakan bahwa pembatalan kontrak dilakukan dengan  meminta pembatalan kepada pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apakah persetujuan yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338) dapat mengenyampingkan pasal 1267 ? Apakah persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai lex specialist derogate legi generalis? sehingga dapat mengenyampingkan KUHPerdata. Bukankah mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267  merupakan perbuatan melawan hukum ?

Kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian menurut hemat penulis adalah kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian, sepanjang isi dan klausulu tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata

Dengan demikian, menurut penulis, perjanjian yang menncatumkan klausula batalnya kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah tidak sah (batal demi hukum). tidak sah atau batal demi hukum disini bukanlah keseluruhan kontrak/ perjanjian tetapi hanya sebatas klausula yang mencantumkan syarat batal kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Referensi :

Kitab Undang Hukum Perdata


Read More
Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Menurut pasal 1381 KUHPerdata, salah satu sebab hapusnya perikatan adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan.

Jika kita membaca KUHPerdata Bab I Buku III tentang Perikatan maka kita akan menemukan kata : batal, pembatalan dan membatalkan dalam pasal : 

Pasal 1253 
Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu


Pasal 1254 

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku


Pasal 1256 

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

Pasal 1265 
Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. 



Pasal 1266 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan


Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga


Pasal 1305 

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.



Diantara pasal 1253, 1254,1256,1265,1266,1267 dan 1305 diatas yang menyinggung mengenai hapusnya perikatan adalah hanya pasal 1265 yaitu : "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan...." Syarat batal ini timbul dari Pasal 1254 dan 1256 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang jika tidak sesuai mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, 

Namun jika kita membaca 1266 diatas disebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan..." . Syarat batal yang dimaksud adalah syarat pembatalan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini batal yang dimaksud adalah batal melalui pembatalan yang diminta kepada pengadilan. Karena syarat batal berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini termasuk syarat subjektif perjanjian. Mengapa demikian ? salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka mengikatkan diri. Kata sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak untuk melakukan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan dasar terjadinya perjanjian. 


Menurut dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata



Dengan demikian disimpulkan bahwa hapusnya perikatan karena berlakunya suatu syarat pembatalan adalah : 
  1. Hapus karena Batal Demi Hukum (Pasal 1265 KUHPerdata)
  2. Hapus karena permintaan pembatalan kepada pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)




Read More
Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)

Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)

Oleh : Estomihi F.P Simatupang
Mahawasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Untuk melihat secara jelas apakah surat pernyataan masuk ranah pidana atau perdata, maka akan diuraikan sebagai berikut : 

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu :
  1. Hukum Perdata Materiil, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum 
  2. Hukum Perdata Formil, yaitu mengatur bagaimana cara seorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

Unsur-unsur tindak pidana

Unsur subjektif :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
  2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
  5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif :
  1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
  2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
  3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.


Surat Pernyataan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Surat adalah  kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya) sedangkan arti kata Pernyataan adalah : hal menyatakan; tindakan menyatakan: permakluman; pemberitahuan dan Jika digabungkan maka pengertian surat pernyataan adalah kertas dan sebagainya yang bertulis hal menyatakan/tindakan menyatakan/ permakluman/ pemberitahuan.

Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyatakan adalah menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan menunjukkan; memperlihatkan; menandakan: mengatakan; mengemukakan (pikiran, isi hati); melahirkan (isi hati, perasaan, dan sebagainya); mempermaklumkan (perang)


Orang yang mengingkari atau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan seringkali disebut wansprestasi karena surat pernyataan dikategorikan sebagai perjanjian. Apakah memang surat pernyataan termasuk sebuah perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ? mari kita kaji lagi..


Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.


Unsur-unsur Perjanjian :

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

-Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
-Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
-Suatu hal tertentu
-Suatu sebab yang halal


Secara umum

-Ada pihak-pihak =>minimal 2 pihak
-Kata sepakat/persetujuan =>Pernyataan kehendak=>Saling mengisi
-Ada objek =>berupa benda
-Ada tujuannya =>Mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian

-Bentuk tertentu =>Lisan dan tulisan.

Jika melihat unsur-unsur perjanjian diatas, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian (hukum perdata), karena : 

1. Dilakukan oleh sepihak (satu pihak)
2. Tidak ada kata sepakat, yang ada adalah pernyataan sepihak
3. Tidak ada hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak

Dengan ini disimpulkan, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata.

Dengan begitu, apakah akibat dari Surat Pernyataan masuk ranah Pidana ?

Jika melihat unsur -unsur tidak pidana, seseorang yang membuat surat pernyataan lalu mengingkari atau tidak melakukan apa yang telah dinyatakannya itu maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang dapat disangkakan adalah : 

Pasal 242 ayat (1) KUHP 
" barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Pasal 378 KUHP 
" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Apabila menggunakan pasal ini maka kita harus berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.



Referensi :

KUHPerdata
KUHP
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
Read More
Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)

Hilangnya Hak Konsumen (akibat membeli barang palsu)

oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular


Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 

Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 adalah  "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-undang maka perjanjian itu adalah sah. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Antara Konsumen dan Pelaku Usaha terdapat perjanjian yang merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Jenis perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha ini disebut perjanjian timbal balik. Yang mana perjanjian timbal balik adalah Suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar)

Dalam melakukan perjanjian jual beli,  setiap konsumen telah dijamin dan dilindungi oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal tersebut terdapat 9 point perlindungan hak konsumen yang dijamin dan dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Dan dalam UU Perlindungan Konsumen kita tidak menemukan hal apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya hak konsumen (dilindungi undang-undang). Meskipun hal tersebut tidak diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, namun seorang konsumen dapat kehilangan hak-nya (dilindungi undang-undang). 

Salah satu hal yang menyebabkan seorang konsumen kehilangan haknya untuk dilindungi UU Perlindungan Konsumen adalah ketika konsumen tersebut baik sengaja atau tidak dengan sengaja membeli barang palsu yang menjadi objek perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha, hal ini merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu point 4 (suatu sebab yang tidak terlarang/bertentangan dengan undang-undang).

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata) terhadap sahnya suatu perjanjian

Maka akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.


Sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi hal ini juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (sebagai turunan dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)  bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah (Pasal 47 ayat 2) apabila objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.






Read More
Apakah Akibat Perjanjian yang tidak dikenakan Materai ?

Apakah Akibat Perjanjian yang tidak dikenakan Materai ?

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular



Bea Materai Menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Benda meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dokumen yang dikenakan bea materai terdapat padapasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. 
Menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai bahwa surat perjanjian adalah termasuk dokumen yang dikenakan bea materai, hal ini dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat 1 (a) yang  menyatakan "Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata". 





Surat perjanjian yang tidak dikenakan materai maka surat perjanjian tersebut menjadi terhutang materai, hal ini dapat ditemukan pada pasal 5 point (b) "dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak, adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat" dan sanksi bagi dokumen yang seharusnya dikenakan materai menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai baik dengan cara disengaja atau tidak disengaja dikenakan sanksi denda administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dapat dilihat pada pasal 8 ayat 1 yang menyatakan "Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200 % (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar".
Menurut Pasal 8 ayat 2, Surat perjanjian yang terlanjur ditanda tangani tanpa dikenakan materai menjadi status terhutang materai yang dapat dilunasi atau dikenakan materai dengan cara melunasi bea materai terhutang ditambah dengan dendanya (pasal 8 ayat 1). Pengenaan materai dengan cara seperti ini dinamai dengan pemeteraian kemudian. Tata cara pemeteraian kemudian ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
Surat perjanjian yang seharusnya dikenakan materai menurut UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai harus dikenakan materai maka Surat Perjanjian tersebut oleh Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan a. menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; b. melekatkan dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan; c. membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang Bea Meterai-nya tidak atau kurang dibayar; d. memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterai-nya.

Bagi surat perjanjian yang dibuat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, maka kewajiban pemenuhan materai untuk perjanjian daluarsa atau tidak berlaku, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12 yang menyatakan "Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terhutang menurut Undang-undang ini daluwarsa setelah lampau waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat"
Dari uraian diatas disimpulkan bahwa :



  1. Bahwa dikenakan atau tidaknya materai pada surat perjanjian tidak mengakibatkan tidak sahnya perjanjian tersebut. Karena syarat sahnya suatu perjanjian menurut  pasal 1320 KUH Perdata.apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektik, yaitu pasal 1321, 1330, 1331,1332, 1335,1337 KUH Perdata.
  2. Bahwa dengan tidak dikenakanya materai pada surat perjanjian bukan berarti Negara tidak mengakui perjanjian atau membatalkan perjanjian tersebut tetapi negara tidak dapat ikut campur tangan terhadap perjanjian itu baik sebagai bukti dipengadilan maupun untuk dilegalesir oleh notaris dan lain sebagainya.
  3. Bahwa surat perjanjian yang dibuat 5 tahun sejak tanggal perjanjian dibuat, maka kewajiban pemenuhan materai untuk perjanjian daluarsa atau tidak berlaku, hal ini dapat dilihat pada Pasal 12.
  4. Bahwa Surat perjanjian yang terlanjur ditanda tangani tanpa dikenakan materai menjadi status terhutang materai yang dapat dilunasi atau dikenakan materai dengan cara melunasi bea materai terhutang ditambah dengan dendanya (pasal 8 ayat 1). Pengenaan materai dengan cara seperti ini dinamai dengan pemeteraian kemudian
referensi :
  1. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
  3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai




Read More
Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang ?

Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Bertentangan dengan Undang-Undang ?

Oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukkum Universitas MPU Tantular

Berdasarkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 
Syarat-syarat perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat obyektif.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2)

Suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4).

Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Sedangkan yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan.

Dalam Pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

Terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang telah memenuhi syarat batal (Pasal 1265 KUHPerdata) dan tidak sesuai dengan syarat objektif (point 3 dan 4 Pasal 1320 KUHPerdata) terhadap sahnya suatu perjanjian. 

Maka akibat hukum perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang adalah bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan

Oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukkum Universitas MPU Tantular

Referensi :
Kitab Undang Hukum Perdata



Read More
Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (Sebuah Kebijakan yang (tidak) berdampak)

Kebijakan Kantong Plastik Berbayar (Sebuah Kebijakan yang (tidak) berdampak)

SEBUAH KEBIJAKAN YANG (TIDAK) BERDAMPAK*

Oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas MPU Tantular

Dalam rangka untuk mengurangi sampah kantong plastik, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebuah kebijakan baru untuk mengurangi sampah kantong plastik melalui Surat Edaran (SE)

Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 tentang Penerapan Kantong Plastik berbayar yang uji coba penerapannya dimulai 21 Februari 2016 yang lalu hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah sebagaimana Pasal 6 dan 7 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan pasal 19 dan 20 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.




Kebijakan penerapan kantong plastik berbayar ini tidak berlaku bagi semua konsumen tetapi hanya masih sebatas konsumen yang berbelanja dipasar modern saja dengan membayar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima dan uji coba penerapan kebijakan ini juga belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia hanya masih terbatas pada beberapa daerah saja yaitu : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Papua[1]

Kebijakan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran (SE) Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 yang mengharuskan konsumen yang berbelanja dipasar modern membayar kantong plastik sebesar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima tidak banyak mendapat penolakan, karena hal itu tidaklah memberatkan konsumen yang berbelanja dipasar modern. Justru kritikan datang dari orang yang peduli akan lingkungan dengan  sikap tidak yakin akan dapat mengurangi pemakaian kantong plastik oleh konsumen yang berbelanja di pasar modern.

Kini kebijakan kantong plastik berbayar telah berlangsung kurang lebih 4 bulan sampai saat tulisan ini dibuat. Timbul sebuah pertanyaan : Apakah kebijakan kantong plastik berbayar ini mempunyai dampak terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik ?. Ternyata tidak, kenapa ? karena konsumen yang berbelanja dipasar modern bersedia membayar kantong plastik dan rata-rata konsumen yang berbelanja dipasar modern adalah konsumen dengan golongan mampu. 

Kita patut mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik yang berakibat timbulnya sampah plastik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah. Namun kebijakan kantong plastik berbayar itu perlu dikritisi karena kebijakan itu kurang (tidak) memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian kantong plastik.





Fakta bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok[2] tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kita. Diperlukan sebuah langkah konkrit berupa kebijakan yang benar-benar dapat memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian plastik mengingat kondisi saat ini yang cukup meresahkan.  Dalam hal ini penulis menyarankan agar kebijakan penerapan kantong plastik berbayar yang masih berlangsung saat ini agar ditinjau kembali dan penulis menyarankan sebaiknya  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mengeluarkan sebuah kebijakan pelarangan pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengah karena pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengahlah yang paling banyak menyumbang sampah plastik. 

1) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html.
2) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html

Tulisan ini bersifat penilaian pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap Lingkungan Hidup.

Read More
FENOMENA LELANG JABATAN DAN TUJUAN YANG HILANG

FENOMENA LELANG JABATAN DAN TUJUAN YANG HILANG

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Lelang Jabatan kini bukanlah sesuatu yang baru dikalangan PNS yang jika sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan PNS. Pada sebagian ini hanyalah sebuah permainan baru atau cara yang baru dalam mengelabui masyarakat yang dianggap sebagai pencitraan karena dipastikan bahwa yang nantinya terpilih dan diangkat adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, akses dan uang yang akan lulus dalam seleksi lelang jabatan. Namun bagi sebagian lagi berpendapat bahwa lelang jabatan ini adalah suatu langkah terobosan baru yang memberikan kesempatan bagi semua orang (bagi yang memenuhi syarat) untuk bersaing secara sehat dan terbuka dalam memperebutkan jabatan yang ditawarkan. 





Konsep lelang jabatan ini sebelumnya juga pernah didengungkan oleh Mantan Menteri BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Namun konsepnya pada saat itu agak berbeda dengan konsep lelang jabatan sekarang. Jika maksud lelang jabatan pada waktu itu adalah untuk menginvetarisir dan memilah pegawai sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya sehingga semua pegawai yang lulus dalam lelang jabatan akan dikumpulkan (seperti bank namun menyimpan nama-nama calon pejabat) dan dibuatkan suatu pemeringkatan. Sehingga setiap kekosongan atau pergantian pejabat akan diisi dari Bank tersebut. Hal ini diharapkan akan memicu semangat para PNS dalam bersaing secara sehat dan terbuka. Selain memacu semangat para PNS dalam mencapai karier, hal ini juga memudahkan pimpinan dalam memilih dan menempatkan bawahannya sesuai dengan bidang keahliahnya seperti apa yang sering kita dengar the right man on the right place. Namun hal ini tidak mendapat respon sehingga ide yang cukup cemerlang ini berangsur-angsur hilang.

Ketika Jokowi Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 (mengalahkan rivalnya Fauzi Bowo), melakukan suatu gebrakan untuk melakukan lelang jabatan secara terbuka, tentu hal ini membuat geger seluruh PNS DKI Jakarta, berbagai kritik dan pendapat terlontar terhadap kebijakan Gubernur yang baru sebagaimana disampaikan diatas. Harus diakui ini merupakan suatu gebrakan revolusi baru dalam tata pemerintahan daerah yang tak tanggung-tanggung dilakukan tanpa adanya sebuah pilot project dalam melakukan lelang jabatan. 

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) No. 16 tahun 2012 menjadi dasar hukum bagi Instasi Pemerintah untuk melakukan lelang jabatan. 





Read More
HAK PEJALAN KAKI YANG DI RAMPAS (Pembiaran atau Ketidakpedulian)

HAK PEJALAN KAKI YANG DI RAMPAS (Pembiaran atau Ketidakpedulian)

 Trotoar yang berubah Fungsi

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular


Hasil gambar untuk trotoar dipenuhi kaki lima
  Trotoar berfungsi sebagai Jalur yang ditujukan bagi Pejalan Kaki (Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat satu (1) tentang Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki adalah ”Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa TROTOAR,tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Tetapi pada kenyataannya trotoar di Jakarta telah disalahkan fungsikan dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan trotoar itu sendiri. Selain tidak sesuai dengan fungsinya perubahan fungsi atau double fungsi yang ilegal juga telah merusak keindahan dan menjadi kumuh.




Hampir 60% dari trotoar yang ada di Jakarta tidak berfungsi dengan baik atau disalah fungsikan. Trotoar telah dipakai sebagai tempat berjualan, tempat parkir motor maupun mobil, sehingga hak daripada pejalan kaki telah dirampas. Meskipun para penyerobot fungsi trotoar maupun para pejabat di pemda DKI yang bertanggung jawab langsung atas trotoar tersebut telah mengetahui Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat satu (1) tentang Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki adalah ”Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa TROTOAR, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”. Namun hal ini hanyalah sebatas teori dan kurang tegasnya Pemda DKI dalam penertiban untuk mengembalikan fungsi trotoar yang sebenarnya.

Memang diakui, Pemda DKI tidak mudah dalam upaya melakukan penertiban terhadap para penyerobot fungsi trotoar yang juga seringkali mendapat perlawanan (tidak mau ditertibkan) dengan berbagai alasan. Dan kadang juga penertiban itu hanya di indahkan atau dalam sehari. seolah-olah mereka sadar dan mau ditertibkan tetapi setelah penertiban berlalu mereka kembali lagi. Kedua hal inilah yang menjadi dilema bagi pemda DKI dalam upaya penertiban trotoar. 

Tentu hal ini tidak perlu terjadi jika Pemda DKI melakukan penertiban secara berkala/teratur melalui patroli bila perlu setiap 3 atau 4 kali sehari. Namun Pemda DKI juga perlu memperhatikan kelengkapan dari para personil yang hendak melakukan penertiban, karena seringkali penertiban hanya mengandalkan personil dari pada satpol PP tanpa melibatkan instansi perhubungan, kepolisian maupun TNI.

Walikota sebagai penguasa wilayah ditambah camat maupun lurah sebagai perwakilannya memegang peranan penting dalam mengurangi dan mengendalikan penyerobotan fungsi trotoar dengan melakukan pendataan dan kontrol (patroli) secara berkala/teratur bila perlu setiap 3 atau 4 kali sehari. 

Seandainya itu dilakukan para penyerobot baru yang hendak mengalihfungsikan trotoar dapat terdeteksi dan ditindak sebelum alih fungsi terjadi. 

*) Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas MPU Tantular.

Read More
Apakah Perjanjian Tidak Tertulis Sah ? dan Bagaimanakah Akibat Hukumnya ?

Apakah Perjanjian Tidak Tertulis Sah ? dan Bagaimanakah Akibat Hukumnya ?

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular

Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 adalah  "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-undang maka perjanjian itu adalah sah. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; 4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Oleh karena perjanjian adalah suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan, maka suatu perjanjian harus menyebutkan apakah perjanjian itu dilakukan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Terhadap perjanjian dengan memberatkan maka perlu disebutkan dan dijelaskan apa saja yang harus diberikan, dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 1319 KUHPerdata "Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu"

Suatu perjanjian sebaiknya dilakukan dengan tertulis meskipun suatu perjanjian tidak harus dilakukan dengan tertulis. KUHPerdata tidak mengatur apakah suatu perjanjian harus dilakukan dengan tertulis atau tidak tertulis sehingga KUHPerdata memberikan kebebasan bagi mereka yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian dengan tertulis atau tidak dengan tertulis.




Perjanjian tidak tertulis adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam KUHPerdata Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Akan tetapi perjanjian tidak tertulis ini akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian terhadap gugatan yang diajukan ke pengadilan manakala  pihak yang digugat tidak mengakui adanya perjanjian tersebut (ingkar) dihadapan hakim (Pasal 1927 KUHPerdata "Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan."). Hal mengenai pengakuan yang dapat dijadikan sebagai pembuktian ini dapat kita lihat pada KUHPerdata Pasal 1923 s/d Pasal 1928. Disamping tidak adanya pengakuan dari pihak yang digugat, kendala yang mungkin akan dihadapi adalah saksi-saksi (lebih dari satu orang) yang mendengar dan melihat langsung ketika perjanjian itu diadakan (Pasal 1905 KUHPerdata "Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya"). Hal tentang pembuktian dengan saksi ini terdapat pada Pasal 1906 s/d Pasal 1912 KUHPerdata. Secara keseluruhan mengenai pembuktian ini dapat kita lihat pada KUHPerdata Buku ke IV (keempat) tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa, yaitu 1) Pembuktian dengan Tuliasan, 2) Pembuktian dengan saksi-saksi, 3) Pembuktian dengan Persangkaan, 4) Pembuktian dengan Pengakuan dan 5) Sumpah dihadapan Hakim.

Kesulitan dan kendala serta minimnya alat bukti yang diajukan dalam pembuktian di pengadilan akan berakibat ditolaknya gugatan tersebut.

Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)




Read More
Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis

Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis

oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita tentang vaksin palsu, dan yang mengejutkan lagi adalah ternyata vaksin palsu ini telah berlangsung dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang. Bagaimana sebenarnya kasus vaksin palsu ini jika  ditinjau dari sudut pandang hukum kesehatan khususnya tentang malpraktek medis ? 

Menurut Coughlin’s Dictionary Law, Malpraktek adalah sikap tindak professional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hokum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, sedangkan menurut Menurut The Oxford Illustrated Dicionary, Malpraktek adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah : tindakan dokter/ dokter gigi atau tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur dan informed consent yang mengakibatkan kematian atau cacat dan/atau kerugian materi pada pasien baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi jika merujuk pada kesimpulan pengertian tentang malpraktek diatas maka kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktek yang dapat dilakukan oleh dokter, perawat atau Rumah Sakit.




Terhadap perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu terdapat dua hubungan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum (hukum perdata) dan Perbuatan tindak pidana (hukum pidana). 

Dalam hal hubungan hukum perdata dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi teraupetik (kontrak traupetik) yaitu hubungan hokum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak [1]. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien dapat kita lihat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kontrak Traupetik antara dokter dan pasien maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara Perdata

Hubungan hukum pidana dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan. yaitu dengan memberikan vaksin palsu kepada bayi yang mengakibatkan bayi tidak memiliki system kekebalan tubuh yang dikemudian hari dapat mengakibatkan bayi mudah sakit. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau dengan 50jt sesuai dengan Pasal 79 huruf (c).   

Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 15 ayat (3) yang menyatakan  "Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu" dan Pasal 29 yang menyatakan "memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit". Sehingga dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi tidak boleh hanya menyalahkan dokter atau perawat saja, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya karena ini juga merupakan kelalaian dari pada Rumah Sakit. Salah satu sanksi terhadap pelanggaran dalam melaksanaan kewajiban Rumah Sakit (Pasal 17 dan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) adalah denda dan pecabutan izin Rumah Sakit. Terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban Rumah sakit berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit sebagaimana dalam UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 32 huruf (q)yang menyatakan "pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana";


1] Bahder Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta ,2005, hlm 11
Read More