Malpraktek pada Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek

oleh Estomihi Simatupang

Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular

Kasus malraktek pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh klinik tersebut apakah masuk dalam ranah hokum perdata atau hokum pidana atau mungkin pelanggaran terhadap hokum perdata dan pidana. Sehingga penyelesaiannya dapat ditentukan apakah melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen atau secara perdata dan pidana pada peradilan umum atau secara pidana pada kepolisian dan kejaksaan.

Maka dengan ini akan diuraikan perbuatan-perbuatan yang mempunyai akibat hukum bila dilakukan oleh Klinik Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek sebagai berikut : Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek merupakan perbuatan melawan hukum

Pengertian malpraktek adalah sebuah praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi baik yang dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Klinik Pengobatan Tradisional Chriopraktek merupakan pengobatan tradisional sebagaimana chiroterapi merupakan salah satu pengobatan secara tradisional yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan kesehatan diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT).

Praktek Pengobatan Tradisional Chriopraktek dengan tidak memiliki ijin praktek jelas merupakan perbuatan melawan hokum . Maka dengan demikian Pengobatan Tradisional Chriopraktek yang tidak memiliki ijin telah melakukan perbuatan melawan hokum dengan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan praktek pengobatan tradisional dalam hal ini melakukan praktek illegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek dapat berakibat Malpraktek Pidana

Praktek Klinik Pengobatan Tradisional jenis Chriopraktek yang dilakukan tanpa Ijin bukan merupakan malpraktek kedokteran karena tidak memeuhi unsure-unsur dalam malpraktek kedokteran. Dan Malpraktek yang terjadi pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis Chriopraktek merupakan malpraktek pengobatan tradisional yang dapat menjadi malpraktek pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana.

Yang mana dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain :

1. Syarat sikap batin,

Syarat sikap batin ini telah terpenuhi unsurnya dengan adanya kesengajaan dan kelalaian untuk mengurus Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT) sehingga melakukan praktek illegal.

2. Syarat dalam perlakuan medis,

Syarat dalam perlakuan medis ini telah terpenuhi adanya kesengajaan atau kelalaian dalam mengambilan tindakan terhadap pasien yaitu dengan melakukan tindakan diluar kemampuan dan ketrampilan sehingga menyebabkan kematian pasiennya.

3. Syarat dalam hal akibat.

Syarat ini telah terpenuhi yaitu Kealfaan yang menyebabkan kematian (pasal 359).

Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) Pengobatan Tradisional Chiropraktek merupakan perbuatan melawan hokum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun in materil.

Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi , disamping didasarkan pada ketentuan hokum kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 yang menentukan setiap orang untuk menuntut rugi terhadap seseorang yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian akibat pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Dalam hal kerugian yang dialami pasien yang mengakibatkan kematian akibat praktek yang dilakukan oleh sebuah Klinik Pengobatan Tradisional Chriopraktek sebagaimana ditentukan oleh pasal 1243 KUHPerdata adalah :

Biaya (scaden) yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan 

Rugi (scaden) berkurangnya harta kekayaan kreditur akibat wansprestasi 

Bunga (interessen) yaitu keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh karena adanya wansprestasi 

Melihat uraian tersebut diatas Malpraktek yang dilakukan oleh sebuah Pengobatan Tradisional Chriopraktek yang mengakibatkan meninggalnya pasien akibat kesengajaan maupun kelalaian telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana dan unsure wanprestasi sebagaimana dalam KUHPerdata pasal 1365, Pasal 1366, pasal 1367 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 58.

Read More

KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

SEBUAH KEBIJAKAN YANG KURANG (TIDAK) BERDAMPAK*

Oleh : Estomihi Simatupang

Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas MPU Tantular

Dalam rangka untuk mengurangi sampah kantong plastik, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebuah kebijakan baru untuk mengurangi sampah kantong plastik melalui Surat Edaran (SE)

Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 tentang Penerapan Kantong Plastik berbayar yang uji coba penerapannya dimulai 21 Februari 2016 yang lalu hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah sebagaimana Pasal 6 dan 7 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan pasal 19 dan 20 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kebijakan penerapan kantong plastik berbayar ini tidak berlaku bagi semua konsumen tetapi hanya masih sebatas konsumen yang berbelanja dipasar modern saja dengan membayar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima dan uji coba penerapan kebijakan ini juga belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia hanya masih terbatas pada beberapa daerah saja yaitu : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Papua[1]

Kebijakan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran (SE) Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 yang mengharuskan konsumen yang berbelanja dipasar modern membayar kantong plastik sebesar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima tidak banyak mendapat penolakan, karena hal itu tidaklah memberatkan konsumen yang berbelanja dipasar modern. Justru kritikan datang dari orang yang peduli akan lingkungan dengan  sikap tidak yakin akan dapat mengurangi pemakaian kantong plastik oleh konsumen yang berbelanja di pasar modern.

Kini kebijakan kantong plastik berbayar telah berlangsung kurang lebih 4 bulan sampai saat tulisan ini dibuat. Timbul sebuah pertanyaan : Apakah kebijakan kantong plastik berbayar ini mempunyai dampak terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik ?. Ternyata tidak, kenapa ? karena konsumen yang berbelanja dipasar modern bersedia membayar kantong plastik dan rata-rata konsumen yang berbelanja dipasar modern adalah konsumen dengan golongan mampu. 

Kita patut mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik yang berakibat timbulnya sampah plastik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah. Namun kebijakan kantong plastik berbayar itu perlu dikritisi karena kebijakan itu kurang (tidak) memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian kantong plastik.

Fakta bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok[2] tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kita. Diperlukan sebuah langkah konkrit berupa kebijakan yang benar-benar dapat memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian plastik mengingat kondisi saat ini yang cukup meresahkan.  Dalam hal ini penulis menyarankan agar kebijakan penerapan kantong plastik berbayar yang masih berlangsung saat ini agar ditinjau kembali dan penulis menyarankan sebaiknya  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mengeluarkan sebuah kebijakan pelarangan pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengah karena pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengahlah yang paling banyak menyumbang sampah plastik. 

1) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html.
2) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html

Tulisan ini bersifat penilaian pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap Lingkungan Hidup.

Read More

FENOMENA LELANG JABATAN DAN TUJUAN YANG HILANG

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Lelang Jabatan kini bukanlah sesuatu yang baru dikalangan PNS yang jika sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan PNS. Pada sebagian ini hanyalah sebuah permainan baru atau cara yang baru dalam mengelabui masyarakat yang dianggap sebagai pencitraan karena dipastikan bahwa yang nantinya terpilih dan diangkat adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, akses dan uang yang akan lulus dalam seleksi lelang jabatan. Namun bagi sebagian lagi berpendapat bahwa lelang jabatan ini adalah suatu langkah terobosan baru yang memberikan kesempatan bagi semua orang (bagi yang memenuhi syarat) untuk bersaing secara sehat dan terbuka dalam memperebutkan jabatan yang ditawarkan. 

Konsep lelang jabatan ini sebelumnya juga pernah didengungkan oleh Mantan Menteri BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Namun konsepnya pada saat itu agak berbeda dengan konsep lelang jabatan sekarang. Jika maksud lelang jabatan pada waktu itu adalah untuk menginvetarisir dan memilah pegawai sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya sehingga semua pegawai yang lulus dalam lelang jabatan akan dikumpulkan (seperti bank namun menyimpan nama-nama calon pejabat) dan dibuatkan suatu pemeringkatan. Sehingga setiap kekosongan atau pergantian pejabat akan diisi dari Bank tersebut. Hal ini diharapkan akan memicu semangat para PNS dalam bersaing secara sehat dan terbuka. Selain memacu semangat para PNS dalam mencapai karier, hal ini juga memudahkan pimpinan dalam memilih dan menempatkan bawahannya sesuai dengan bidang keahliahnya seperti apa yang sering kita dengar the right man on the right place. Namun hal ini tidak mendapat respon sehingga ide yang cukup cemerlang ini berangsur-angsur hilang.

Ketika Jokowi Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 (mengalahkan rivalnya Fauzi Bowo), melakukan suatu gebrakan untuk melakukan lelang jabatan secara terbuka, tentu hal ini membuat geger seluruh PNS DKI Jakarta, berbagai kritik dan pendapat terlontar terhadap kebijakan Gubernur yang baru sebagaimana disampaikan diatas. Harus diakui ini merupakan suatu gebrakan revolusi baru dalam tata pemerintahan daerah yang tak tanggung-tanggung dilakukan tanpa adanya sebuah pilot project dalam melakukan lelang jabatan. 

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) No. 16 tahun 2012 menjadi dasar hukum bagi Instasi Pemerintah untuk melakukan lelang jabatan. 

Read More

MORAL DAN HUKUM

Oleh :

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Moral berhubungan dengan manusia sebagai individu sedangkan hukum (kebiasaan, sopan santun) berhubungan dengan manusia sebagai makluk sosial.

Antara hukum dan moral terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya dan daya kerjanya.

1. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan:

• Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu.
• Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat

2. Perbedaan antara moral dan hukum dalam han isi :

• Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah (ditujukan kepada sikap lahir).
• Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah.

Read More

Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis

oleh Estomihi F.P Simatupang

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita tentang vaksin palsu, dan yang mengejutkan lagi adalah ternyata vaksin palsu ini telah berlangsung dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang. Bagaimana sebenarnya kasus vaksin palsu ini jika  ditinjau dari sudut pandang hukum kesehatan khususnya tentang malpraktek medis ? 

Menurut Coughlin’s Dictionary Law, Malpraktek adalah sikap tindak professional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hokum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, sedangkan menurut Menurut The Oxford Illustrated Dicionary, Malpraktek adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah : tindakan dokter/ dokter gigi atau tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur dan informed consent yang mengakibatkan kematian atau cacat dan/atau kerugian materi pada pasien baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi jika merujuk pada kesimpulan pengertian tentang malpraktek diatas maka kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktek yang dapat dilakukan oleh dokter, perawat atau Rumah Sakit.

Terhadap perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu terdapat dua hubungan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum (hukum perdata) dan Perbuatan tindak pidana (hukum pidana). 

Dalam hal hubungan hukum perdata dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi teraupetik (kontrak traupetik) yaitu hubungan hokum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak [1]. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien dapat kita lihat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kontrak Traupetik antara dokter dan pasien maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara Perdata

Hubungan hukum pidana dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan. yaitu dengan memberikan vaksin palsu kepada bayi yang mengakibatkan bayi tidak memiliki system kekebalan tubuh yang dikemudian hari dapat mengakibatkan bayi mudah sakit. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau dengan 50jt sesuai dengan Pasal 79 huruf (c).   

Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 15 ayat (3) yang menyatakan  "Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu" dan Pasal 29 yang menyatakan "memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit". Sehingga dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi tidak boleh hanya menyalahkan dokter atau perawat saja, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya karena ini juga merupakan kelalaian dari pada Rumah Sakit. Salah satu sanksi terhadap pelanggaran dalam melaksanaan kewajiban Rumah Sakit (Pasal 17 dan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) adalah denda dan pecabutan izin Rumah Sakit. Terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban Rumah sakit berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit sebagaimana dalam UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 32 huruf (q)yang menyatakan "pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana";

1] Bahder Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta ,2005, hlm 11

Read More

HAK PEJALAN KAKI YANG DI RAMPAS (Pembiaran atau Ketidakpedulian)

 Trotoar yang berubah Fungsi

oleh Estomihi Simatupang

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

  Trotoar berfungsi sebagai Jalur yang ditujukan bagi Pejalan Kaki (Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat satu (1) tentang Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki adalah ”Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa TROTOAR,tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”. Tetapi pada kenyataannya trotoar di Jakarta telah disalahkan fungsikan dan tidak sesuai dengan tujuan pembangunan trotoar itu sendiri. Selain tidak sesuai dengan fungsinya perubahan fungsi atau double fungsi yang ilegal juga telah merusak keindahan dan menjadi kumuh.

Hampir 60% dari trotoar yang ada di Jakarta tidak berfungsi dengan baik atau disalah fungsikan. Trotoar telah dipakai sebagai tempat berjualan, tempat parkir motor maupun mobil, sehingga hak daripada pejalan kaki telah dirampas. Meskipun para penyerobot fungsi trotoar maupun para pejabat di pemda DKI yang bertanggung jawab langsung atas trotoar tersebut telah mengetahui Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 131 ayat satu (1) tentang Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki adalah ”Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa TROTOAR, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain”. Namun hal ini hanyalah sebatas teori dan kurang tegasnya Pemda DKI dalam penertiban untuk mengembalikan fungsi trotoar yang sebenarnya.

Memang diakui, Pemda DKI tidak mudah dalam upaya melakukan penertiban terhadap para penyerobot fungsi trotoar yang juga seringkali mendapat perlawanan (tidak mau ditertibkan) dengan berbagai alasan. Dan kadang juga penertiban itu hanya di indahkan atau dalam sehari. seolah-olah mereka sadar dan mau ditertibkan tetapi setelah penertiban berlalu mereka kembali lagi. Kedua hal inilah yang menjadi dilema bagi pemda DKI dalam upaya penertiban trotoar. 

Tentu hal ini tidak perlu terjadi jika Pemda DKI melakukan penertiban secara berkala/teratur melalui patroli bila perlu setiap 3 atau 4 kali sehari. Namun Pemda DKI juga perlu memperhatikan kelengkapan dari para personil yang hendak melakukan penertiban, karena seringkali penertiban hanya mengandalkan personil dari pada satpol PP tanpa melibatkan instansi perhubungan, kepolisian maupun TNI.

Walikota sebagai penguasa wilayah ditambah camat maupun lurah sebagai perwakilannya memegang peranan penting dalam mengurangi dan mengendalikan penyerobotan fungsi trotoar dengan melakukan pendataan dan kontrol (patroli) secara berkala/teratur bila perlu setiap 3 atau 4 kali sehari. 

Seandainya itu dilakukan para penyerobot baru yang hendak mengalihfungsikan trotoar dapat terdeteksi dan ditindak sebelum alih fungsi terjadi. 

*) Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas MPU Tantular.

Read More