Wewenang IDI Keluarkan Sertifikasi Dokter Digugat ke MK

Wewenang IDI Keluarkan Sertifikasi Dokter Digugat ke MK



Jakarta - Tiga dokter yakni Judilherry Justam, Nurdadi Saleh, dan Pradana Soewondo menggugat UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter ke MK. Gugatan dilayangkan karena menilai adanya praktik monopoli yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam mengeluarkan sertifikasi profesi dokter.

Ketiga dokter itu lalu menguji ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran. Pemohon juga menguji ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Dokter.

Mereka memandang tidak perlu ada sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia (KDI) yang dibentuk IDI. Sebab, setiap lulusan Fakultas Kedokteran yang telah diuji kompetensi sesuai UU Pendidikan Kedokteran, mendapat sertifikat berupa ijazah dokter. Selain itu para pemohon juga meminta dipisahkan KDI dari IDI.

"Ini monopoli IDI di dunia pendidikan dan profesi," ujar pemohon Judilherry Justam usai persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2017).

PB IDI sendiri menjadi pihak terkait dalam kasus itu. Di dalam agenda sidang kelima, pemohon menghadirkan saksi Ketua Kolegium Bedah Indonesia (KBI) Kiki Lukman, anggota KDI Riyani Wikaningrum, Ketua Perhimpunan Dokter Layanan Primer Indonesia (PDLPI) Dhanasari Vidiawati Trisna Sanyoto dan ahli hukum tata negara Taufiqurrohman Syahuri.

"Sekarang kolegium di bawah profesi, ini yang kita lihat tidak tepat. Karena kalau profesi urus pendidikan, dia menguasai dari hulu ke hilir dan punya wewenang besar, (dari) rekomendasi praktik, sertifikat kompetensi, tanpa itu enggak bisa dapat tanda registrasi, tanpa itu tidak bisa dapat izin praktik. Jadi ada semacam monopolistik behaviour. Itu tidak sehat," papar Judilherry.

Judilherry menilai dari segi UU, kolegium harus berbadan hukum pendidikan, sedangkan bentuk organisasi IDI adalah perkumpulan. Sedangkan dalam praktik organisasi kewenangan KDI di bawah IDI.

"Tadi sengaja kita undang Ketua Kolegium Bedah Indonesia dokter Kiki Luqman. Beliau sangat jelas (paparannya). Kalau di ilmu bedah , kolegium dan persatuan ahli bedah terpisah tetapi ada kerja sama, namun secara organisasi terpisah itu yang sehat," tuturnya.

Judilherry juga menyesalkan kedudukan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) yang ikut ambil bagian sebagai komisioner di Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Padahal fungsi KKI sendiri untuk melindungi masyarakat dari pelayanan dokter tidak benar.

"Ada konflik kepentingan. Fungsi KKI melindungi masyarakat dari fungsi dokter. Nah bagaimana kalau ketuanya saja duduk di (komisioner) KKI. Duduk di organisasi yang duduk (menjalankan) regulasi, ini kan jadi doubel," pungkasnya. 

SUMBER : https://news.detik.com/berita/d-3573287/wewenang-idi-keluarkan-sertifikasi-dokter-digugat-ke-mk
Read More
Larangan Kawin dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

Larangan Kawin dengan Teman Sekantor Digugat ke MK


Jakarta - Perusahaan swasta pada umumnya melarang karyawannya menikah dengan teman sekantornya. Bila pernikahan itu tetap dilakukan, maka karyawan diberi pilihan: satu orang tetap bertahan dan satunya harus mengundurkan diri. Pilihan sulit itu akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan perkawinan dengan teman sekantor diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah. Tidak terima dengan peraturan itu, 8 karyawan swasta menggugat Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke MK.

"Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2)," kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5/2017).

Selain Jhoni, ikut pula menggugat Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih. Mereka berdelapan meminta Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan.

Pemohon menilai Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal, menikah adalah melaksanakan perintah agamanya.

"Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak," papar Jhoni.

Sidang tersebut masih berlangsung di MK mendengarkan para pihak.

sumber : detik.com
Read More
Jokowi soal Hak Angket KPK: Itu Wilayah DPR

Jokowi soal Hak Angket KPK: Itu Wilayah DPR



Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mengetahui adanya hak angket yang digulirkan DPR untuk KPK. Hanya saja, dia enggan mengomentari langkah politik wakil rakyat itu.

Dia menilai, hak angket KPK sepenuhnya menjadi kewenangan DPR. Karena itu, Jokowi menyerahkannya kepada lembaga wakil rakyat itu.

"Itu wilayah DPR," ucap Jokowi usai membuka Halaqah Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah mendukung langkah hukum KPK dalam memberantas korupsi.

"Intinya pemerintah dukung penuh langkah KPK dalam rangka membuat negara ini bersih dari korupsi," kata Jokowi.

Jokowi memastikan, pemerintah tidak pernah ragu mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Karena itu, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan komitmen itu.

"Kita berikan dukungan penuh. Jelas saya kira dukungan pemerintah jangan ditanyakan lagi dan diragukan," ujar dia.

Rencana hak angket digulirkan Komisi III DPR, untuk menanyakan kepada KPK terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi. Di antaranya soal terjadinya pembocoran dokumen dalam proses hukum seperti berita acara pemeriksaan (BAP), sprindik, dan surat pencekalan.

Hak angket KPK telah disetujui DPR melalui rapat paripurna. Fahri Hamzah yang memimpin rapat telah mengetuk palu tanda hak angket disetujui, meskipun ada sejumlah partai yang menolak usulan tersebut yaitu Partai Gerindra, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP.


sumber : http://news.liputan6.com/
Read More