Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Peranan Organisasi Buruh Dalam Pembangunan Hubungan Kerja Yang Harmonis dan Berkeadilan

Peranan Organisasi Buruh Dalam Pembangunan Hubungan Kerja Yang Harmonis dan Berkeadilan

Oleh : Fendi M.P.Hutahaean
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Runtuhnya rezim orde baru menjadi era lahirnya reformasi di Indonesia, di mana masa reformasi ini memberikan harapan yang besar terjadinya perubahan-perubahan disegala bidang. Buruh atau pekerja sebagai salah satu pihak yang ikut dalam perjuangan lahirnya reformasi itu, sangat mengharapkan adanya perubahan di bidang ketenagakerjaan. Memiliki kekuatan tawar-menawar (bargaining) yang sejajar dengan pengusaha dan pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja menjadi tujuan utama perjuangan buruh atau pekerja di Indonesia.


Perubahan di bidang ketenagakerjaan setelah reformasi tampak dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh pada tanggal 4 Agustus 2000 yang memberikan hak kepada para pekerja/buruh untuk membentuk wadah atau organisasi atau disebut sebagai serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh/pekerja dan keluarganya adalah suatu bentuk awal perubahan di bidang ketenegakerjaan. [1] Selain tujuan tersebut, serikat pekerja/serikat buruh juga memiliki sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.[2]


Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh dijelaskan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.[3]


Dengan demikian, serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan wadah atau organisasi para pekerja/buruh tersebut bertanggungjawab untuk membela dan memproteksi segala hal yang berkaitan dengan hak-hak dan kepentingan para pekerja/buruh dalam menjalankan hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha sebagai pihak pemberi kerja atau bahkan dengan pemerintah yang merupakan pihak pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan.


Oleh karena itu, dalam kesempatan penulisan ini, penulis akan membahas mengenai peran dari organisasi buruh dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan.


B. Pokok Permasalahan

Bagaimana peran organisasi buruh dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan ?


TINJAUAN PUSTAKA


A. Pengertian Buruh

Pada masa kolonial Belanda istilah buruh melekat kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang, dan lain-lain atau sering disebut blue collar oleh orang-orang di dunia barat. Sedang sebutan untuk pegawai adalah untuk orang-orang yang dikategorikan melakukan pekerjaan halus dan memiliki pangkat dari Belanda. [4]


Dewasa ini penggunaan istilah buruh masih sering digunakan khususnya kepada orang-orang yang bekerja di pabrik-pabrik, namun tidak sedikit pula dari mereka menolak disebut buruh dan menyebut diri mereka sebagai pekerja atau karyawan pabrik. Hal ini mungkin dikarenakan bahwa istilah buruh sangat identik dengan pekerja kasar atau budak yang dalam sejarah Indonesia banyak bangsa Indonesia yang diperlakukan oleh Kolonial Belanda sebagai buruh/budak mereka.


Soepomo mengemukakan[5] pengertian buruh adalah seseorang yang bekerja pada orang lain yang disebut majikan, menerima upah, dengan mengenyampingkan persoalan antara pekerjaan bebas (di luar hubungan kerja) dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan (bekerja pada) orang lain, mengenyampinkan pula persoalan antara pekerjaan (arbeid) dan pekerja (arbeider). Hal ini menunjukkan batasan-batasan diantara buruh dan majikan yaitu hubungan majikan dan buruh hanya sebatas pekerjaan yang diberikan majikan dan buruh menerima upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, dengan kata lain, buruh tidak mempunyai hak selain upah atas pekerjaan yang dilakukan atas perintah majikannya


Ketidakadilan yang dirasakan oleh para buruh membangkitkan semangat mereka melakukan perjuangan untuk mendapatkan perlindungan dan memperoleh hak-hak yang semestinya mereka terima sebagai buruh. Pemerintah diminta untuk memperhatikan hak-hak para buruh dan hal inilah yang memicu lahirnya peraturan perundangan-undangan di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan diantaranya Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/Serikat buruh, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang no 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.


Dalam pasal 1 angka 3 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[6] Selain menjelaskan definisi buruh, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai upah dan hak-hak yang diperoleh oleh para pekerja/buruh seperti mengenai kesejahteraan dan jaminan sosial para pekerja/buruh.


B. Hubungan Kerja

Menurut Juanda Pangaribuan,[7] menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan disertai dengan proteksi jaminan sosial yang memadai guna menjamin kelangsungan bekerja dan berusaha adalah salah satu prinsip dasar hubungan kerja. Juanda juga mengatakan hubungan kerja yang harmonis menjadi modal dasar dalam rangka menciptakan produktifitas yang baik secara berkesinambungan sehingga hal yang demikian diharapkan mampu mendorong buruh dan pengusaha dalam memenuhi hak dan kewajiban secara adil agar dapat memperoleh juga memajukan kesejahteraan secara dinamis.[8]


Perbedaan kepentingan dan tujuan dalam hubungan kerja antara buruh dan pengusaha adalah suatu hal yang cenderung menimbulkan konflik. Hal ini jelas akan menghambat tercapainya hubungan kerja yang harmonis. Menurut William Hendricks sebagaimana dikutip oleh Juanda Pangaribuan, mengatakan:[9]


“ konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan! Konflik melekat erat dalam jalinan kehidupan. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik...hingga sekarang kita dituntut untuk memperhatikan konflik. Kita memerlukan jalan untuk meredam ketakutan terhadap konflik.”


Oleh karena itu, sekecil apapun konflik yang timbul harus segera diselesaikan secara tuntas dengan solusi yang tepat, dan tentunya juga harus secara adil dan bijak, sebab apabila dibiarkan, konflik tersebut akan berkembang menjadi konflik yang besar, sebagaimana yang dikatakan Juanda Pangaribua bahwa konflik kecil adalah embrio dari konflik besar.[10] Dengan demikian dalam hal konflik yang terjadi dalam hubungan kerja dapat terselesaikan tanpa adanya ketegangan atau mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang berkonflik, maka akan tercipta hubungan kerja yang harmonis dan dinamis.


1. Pengertian Hubungan Kerja


Menurut Asri Wijayanti,[11] hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum (pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh) mengenai suatu pekerjaan.

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa dasar terjadinya hubungan kerja adalah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut :[12]


a) Adanya pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah suatu pekerjaan yang disepakati antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b) Di bawah perintah/gezag ver houding artinya pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja/buruh atas perintah pengusaha/majikan, sehingga bersifat subordinasi.

Dalam unsur ini, pengusaha/majikan berkedudukan sebagai pemberi kerja, sehingga ia berhak dan berkewajiban memberikan perintah-perintah yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan dilakukan pekerja/buruh yang berkedudukan sebagai penerima kerja. Hubungan antara majikan/pemberi kerja dengan buruh/penerima kerja adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan sehingga bersifat subordinasi yaitu atas dan bawah.


c) Adanya upah/loan

Upah merupakan suatu imbalan yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh. Pasal 1 angka 30 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

d) Dalam waktu (tjid) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu)


Waktu kerja pekerja dalam satu minggu adalah 40 jam/minggu, untuk 6 hari kerja perminggu seharinya bekerja 7 jam dalam lima hari dan 5 jam dalam 1 hari. Adapaun untuk 5 hari kerja perminggu bekerja selama 8 jam sehari. Apabila kebutuhan proses produksi menghendaki adanya lembur, hanya diperbolehkan lembur maksimal 3 jam perhari atau 14 perminggu. Selain itu, dalam ketenagakerjaan dikenal waktu tertentu / kontrak untuk pekerja kontrak/ pekerja harian lepas, dan waktu yang tidak tertentu untuk istilah pekerja tetap.


2. Subjek Hukum Dalam Hubungan Kerja


Pada prinsipnya subjek hukum merupakan orang perseorangan dan Korporasi atau Badan Hukum. Dalam konteks hubungan kerja yang didasari perjanjian kerja, yang menjadi subjek hukum adalah pengusaha/majikan/pemberi kerja/perusahaan dengan pekerja/buruh/penerima kerja. Subjek hukum majikan/pengusaha dengan buruh/pekerja mengalami perluasan yaitu subjek hukum untuk majikan/pengusaha mencakup perkumpulan majikan/pengusaha, gabungan perkumpulan majikan/pengusaha atau APINDO, begitu pula perluasan untuk buruh/pekerja terdapat serikat pekerja/buruh, gabungan serikat pekerja/serikat buruh.[13]


Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan mengatur tentang definisi pekerja/buruh, sedangkan definisi pengusaha, perusahaan, dan pemberi kerja dalam undang-undang ini dibedakan. Pasal 1 angka 3 menyebutkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.


Adapun pemberi kerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU No 13 tahun 2003 adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan pengertian pengusaha diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 5 yaitu :


a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaaan milik sendir;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Selanjutnya pasal 1 angka 6 menjelaskan definisi perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;


b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.


3. Objek Hukum Dalam Hubungan Kerja


C.S.T Kansil mengatakan[14] objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu hubungan hukum. Dalam hal hubungan kerja yang menjadi objek hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dengan kata lain tenaga yang yang melekat pada diri pekerja adalah objek hukum dalam hubungan kerja.[15]


Sedangkan dalam hal perjanjian kerja yang merupakan objek hukumnya adalah hal-hal yang mengenai hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu majikan/pemberi kerja dengan buruh/penerima kerja, secara timbal balik yang meliputi syarat kerja atau hal lain akibat diadakannya hubungan kerja.[16] Objek hukum dalam hubungan kerja harus dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama.


Dalam hal kedudukan, perjanjian kerja berada di bawah peraturan perusahaan, sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat oleh oleh majikan/pemberi kerja sedangkan perjanjian kerja secara teoritis adalah dibuat oleh buruh dan majikan.[17]


C. Organisasi Buruh/ Serikat Buruh


Organisasi buruh atau disebut sebagai serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menjelaskan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.


Adapun tujuan dibentuknya organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana telah dikemukakan di awal adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh/pekerja dan keluarganya. Dengan kata lain organisasi atau serikat pekerja/serikat buruh ini sebagai organisasi untuk menyeimbangkan posisi buruh dengan majikan. Organisasi ini juga bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dengan demikian, posisi pekerja/buruh yang lemah dapat diantisipasi oleh serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan maupun yang berada di luar perusahaan.


Bentuk-bentuk dari organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh antara lain:


1. Serikat Pekerja/serikat buruh
2. Federasi Serikat Pekerja/serikat buruh
3. Konfederasi Serikat pekerja/serikat buruh


1. Sejarah Perkembangan Organisasi Buruh / Serikat Buruh


Semangat pergerakan buruh yang berjuang untuk mendirikan wadah atau organisasi buruh yang mandiri untuk memperjuangkan hak-hak buruh telah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu sejak abad ke-19 dan berlangsung hingga sekarang. Sejarah pergerakan buruh di Indonesia diawali pada tahun 1878 yang ditandai dengan munculnya serikat buruh guru Bahasa Belanda yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda.[18]


Munculnya serikat buruh tersebut sebagai wadah para golongan-golongan yang menampung kulit putih. Hal inilah yang menjadi dasar dari gerakan-gerakan serikat buruh yang ada di Indonesia mulai dari tahun 1878 sampai dengan saat ini.


Di era orde baru keberadaan organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi tiga prinsip dasar serikat buruh yaitu kesatuan, mandiri dan demokratis, di mana ketiga prinsip dasar serikat buruh tersebut memiliki maksud sebagai berikut :[19]


“Prinsip kesatuan yaitu adanya solidaritas di kalangan buruh bahwa mereka merupakan satu bagian tak terpisahkan dalam organisasi. Prinsip kemandirian maksudnya organisasi buruh harus bebas dari dominasi kekuatan dari luar buruh, baik itu pemerintah, majikan, partai politik, organisasi agama atau tokoh-tokoh individual. Prinsip demokratis, artinya mendapat dukungan dan partisipasi penuh para anggotanya”.


Ketiga prinsip dasar serikat buruh tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan penuh dikarenakan pada masa orde baru itu hanya ada satu serikat buruh yang diakui yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).[20]


Seakan tak pernah pudar, semangat para buruh terus memperjuangkan hak-hak meraka, hingga di masa reformasi barulah pemerintah memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi buruh dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat pekerja/serikat buruh yang kemudian mendapat perhatian besar dari pemerintah.


Di dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 tersebut, disebutkan bahwa :


Siapa pun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :


a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara menutunkan jabatan, atau melakukan mutasi;

b. tidak membayar atau mengurangi upah kerja/buruh;

c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/buruh


Selanjutnya ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang No 21 Tahun 2000, yang menyebutkan :


1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.


2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama dalam ayat (1) harus diatur mengenai :


a. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan;

b. tata cara pemberian kesempatan;

c. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah.


2. Tata Cara Pembentukan Organisasi Buruh / Serikat Buruh


Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2000, menyebutkan serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kewajiban dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk oleh buruh di dalam atau di luar perusahaan.


Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 juga membedakan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU No 21 tahun 2000 menyatakan serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau beberapa perusahaan.


Sedangkan serikat pekerja/serikat buruh di luar perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja di luar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU no 21 tahun 2000. Selanjutnya Serikat pekerja/serikat buruh juga dapat membentuk federasi serikat pekerja/ buruh maupun konfederasi serikat pekerja/serikat buruh sebagimana yang di atur dalam pasal 1 angka 4, federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh. Adapun berdasarkan pasal 1 angka 5, konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh.


Tata cara pembentukan organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2001, yakni :


1. Serikat Pekerja/serikat buruh

Pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh [ pasal 5 ayat (1) ], dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh [ pasal 5 ayat (2) ].


2. Federasi Serikat pekerja/serikat buruh

Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh [ pasal 6 ayat (1) ], federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh [pasal 6 ayat (2)].


3. Konfederasi Serikat Pekerja/serikat buruh

Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh [ pasal 7 ayat (1) ], konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga0 federasi serikat pekerja/serikat buruh [ pasal 7 ayat (2) ].


Di dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) juga mengatur bahwa, serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar yang dimaksud sekurang-kurangnya harus memuat :


a. nama dan lambing

b. dasar negara, asas, dan tujuan

c. tanggal pendirian

d. tempat kedudukan

e. keanggotaan dan kepengurusan

f. sumber dan pertanggungjawaban keuangan; dan

ketentuan perubahan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga


3. Fungsi Organisasi Buruh / Serikat Buruh


Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa fungsi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu :


a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;

b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;

c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepntingan anggotanya.

e. sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.


Selain fungsi di atas, serikat pekerja/serikat buruh juga memiliki fungsi secara khusus, antara lain : [21]


1. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja;

2. sebagai lembaga perunding mewakili pekerja;

3. melindungi dan membela hak-hak dan kepentingan kerja;

4. sebagai wadah pembinaan dan wahana peningkatan pengetahuan kerja;

5. sebagai wahana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya;

6. sebagai wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaaan

7. sebagai wakil pekerja dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan; dan

8. sebagai wakil untuk dan atas nama anggota baik di dalam maupun di luar pengadilan


“Fungsi dapat juga diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan; apabila ketua tidak ada maka wakil ketua akan melakukan fungsi ketua; fungsi adalah kegunaan suatu hal; berfungsi artinya berkedudukan, bertugas sebagai; menjalankan tugasnya. Dengan demikian fungsi serikat buruh/serikat pekerja dapat diartikan sebagai jabatan, kegunaan, kedudukan dari serikat pekerja/serikat buruh”[22].



PEMBAHASAN


A. Peran Organisasi Buruh Dalam Membangun Hubungan Kerja Yang Harmonis dan Berkeadilan


Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrat yang telah melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan. Artinya hak itu melekat pada diri manusia secara kodrati (alami), universal dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak kodrat itu mencakup hak untuk hidup, hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai keturunan, hak memperoleh kesejahteraan dan sebagainya.


Di Indonesia, konsep mengenai hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal yang baru. Konsep ini telah dimiliki Indonesia sebagai suatu komitmen terhadap penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam sila kedua pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”.[23] Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga mengatur mengenai jaminan terhadap hak-hak asasi manusia terutama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.


Salah satu perlindungan hak asasi manusia yaitu asas principle of liberty (prinsip kebebasan) dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam pasal 28D ayat (20 amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, artinya bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan yang ada pada diri seseorang berhak mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil.[24]


Demikian juga di dalam pasal 28E ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Artinya bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan baik ras, jenis kelamin, gama dan lain-lain, berhak untuk menjadi bagian dari suatu organisasi dan memanfaatkan organisasi tersebut guna kepentingannya secara adil dengan memperoleh perlindungan akan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.[25]


Keinginan para pekerja/buruh agar memiliki kebebasan berserikat diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentan serikat pekerja/serikat buruh, di mana dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa tujuan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh/pekerja dan keluarganya.


Dalam suatu perusahaan umumnya terdapat organisasi buruh atau serikat pekerj/serikat buruh yang dalam pelaksanaannya mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan industrial. Serikat pekerja/serikat buruh dalam memecahkan persoalan menuju suatu kemajuan dan peningkatan yang diharapkan, hendaknya menata dan memperkuat dirinya melalui :[26]


1. menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan diantara pekerja dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja/serikat pekerja dengan manajemen.


2. meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya disamping haknya diorganisasi dan di perusahaan, serta pemupukan dana organisasi.


3. Dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan di tempat bekerja, termasuk hubungan industrial.


4. sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan obyektif.


Dengan demikian, setelah serikat pekerja/serikat buruh menata dan memperkuat dirinya melalui sebagaimana disebut di atas, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat menjalankan perannya secara optimal, yaitu :[27]


1. menjalankan peran dari fungsi kanalisasi, yaitu menyalurkan aspirasi, saran, pandangan, keluhan bahkan tuntutan masing-masing pekerja kepada pengusaha dan sebaliknya, juga sebagai saluran informasi yang lebih efektif dari pengusaha kepada para pekerja.


2. memanfaatkan jalur dan mekanisme serikat pekerja/serikat buruh, sehingga pengusaha dapat menghemat waktu yang cukup besar menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, dalam mengakomodasikan saran-saran mereka serta untuk membina para pekerja maupun dalam memberikan perintah-perintah, daripada melakukannya secara individu terhadap setiap pekerja.


3. mengefektifkan penyampaian saran dari pekerja kepada pimpinan perusahaan dan perintah dari pimpinan kepada para pekerja, hal ini dikarenakan serikat pekerja/serikat buruh sendiri dapat menseleksi jenis tuntutan yang realistis dan logis serta menyampaikan tuntutan tersebut dalam bahasa yang dapat dimengerti dan diterima oleh direksi dan perusahaan.


4. dalam manajemen modern yang menenkankan pendekatan hubungan antar manusia, diakui bahwa hubungan non formal dan semi formal lebih efektif atau sangat diperlukan untuk mendukung daripada hubungan formal. Dalam hal ini serikat pekerja/serikat buruh dapat dimanfaatkan oleh pengusaha sebagai jalur hubungan semi formal.


5. Serikat pekerja/serikat buruh yang berfungsi dengan baik, akan menghindari masuknya anasir-anasir luar yang dapat mengganggu kelancaran proses produksi dan ketenagakerjaan, jika di suatu perusahaan tidak ada PUK SPSI atau jika PUK SPSI tidak berfungsi dengan baik, maka anasir luar dengan dalih memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh akan mudah masuk mencampuri masalah intern perusahaan.


6. Mewakili pekerja pada lembaga tripartit dan dewan pengupahan pada Lembaga Departemen Tenaga Kerja sesuai tingkatan.


Apabila dalam suatu perusahaan terdapat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak menjalankan perannya, dengan kata lain serikat pekerja/serikat buruh pro terhadap perusahaan, misalnya dalam hal pengambilan keputusan tidak melibatkan anggota, maka terhadap serikat pekerja/serikat buruh dapat dilakukan pembubaran sepanjang hal tersebut telah memenuhi salah satu kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 37 UU No 21 tahun 2000 di atas. Artinya, apabila anggota serikat pekerja/serikat buruh merasa keberatan dengan pengambilan keputusan serikat pekerja/serikat buruh yang tidak lagi mendengarkan kepentingan anggotanya, maka buruh/pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja/serikat buruh dapat menyatakan pembubaran serikat buruh/serikat pekerja menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga[28]


Dalam ketentuan pasal 37 Undang-Undang No 21 tahun 2000 mengatur mengenai pembubaran serikat buruh/serikat pekerja dalam hal :


a. dinyatakan oleh anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;


b. perusahaan tutup atau menghentikan kegiatannya untuk selama-lamanya yang mengakibatkan putusnya hubungan kerja bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan setelah seluruh kewaiban pengusaha terhadap pekerja/buruh diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;


c. dinyatakan dengan putusan pengadilan.


Perubahan yang saling bertolak belakang merupakan akar dari terjadinya konflik dalam hubungan kerja sehingga konflik antara pengusaha dengan buruh/pekerja cenderung dianggap buruk. Menurut Juanda Pangaribuan dengan mengutip pendapat I Made Widyana, mengatakan :[29]


“...konflik itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula sesuatu yang bagus. Jadi, yang menentukan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan konflik tersebut, apakah konflik tersebut membantu kita membuat sesuatu menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih jelek. Konflik terjadi bila pihak-pihak yang berbeda pandangan atau sikap menghendaki perubahan terjadi dengan cara yang berbeda, atau bila mereka mencegah agar perubahan itu tidak terjadi. Bila sesuatu berubah, perubahan itu bisa mengarah kepada hal yang lebih buruk atau ke arah yang lebih baik. Itulah resiko terjadinya suatu perubahan. Resiko itu akan membuat kita semua tidak nyaman. Namun perubahan itu akan terjadi secara terus menerus. Tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah perubahan itu sendiri’.


Perlu diyakini bahwa peran organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menjadi peran yang menentukan akan tercapainya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat di tingkat perusahaan. Hal ini disebabkan adanya social dialogue yang setara, sehat, terbuka, saling percaya dengan visi yang sama guna pertumbuhan perusahaan.[30] Hal ini sekaligus membenarkan apa yang dikatakan oleh Juanda Pangaribuan bahwa modal dasar untuk menciptakan produktifitas yang baik adalah adanya hubungan kerja yang harmonis.[31]


Terselesaikannya konflik yang terjadi dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh/pekerja akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan dinamis. Menurut I Made Widyana sebagaimana yang dikutip Juanda Pangaribuan, mengatakan:[32]


“Ada berbagai cara yang berbeda dalam menyikapi konflik. Tidak ada dari kita yang bersikap sama terhadap konflik. Bagaimana kita bertindak dalam masing-masing situasi konflik akan sangat tergantung pada faktor-faktor dan lingkungan yang berbeda. Tetapi kita semua masing-masing punya sikap sendiri terhadap konflik yang mempengaruhi cara kita menangani konflik tersebut. Salah satu faktor terpenting mempengaruhi keberhasilan menyelesaikan konflik (sengketa) adalah kemampuan menganalisis sebuah situasi konflik dan selanjutnya memilih cara yang paling tepat untuk memecahkannya”.


Saat ini Indonesia menjadi salah satu peserta dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, oleh karenanya dalam menghadapi MEA tersebut, relevansi gerakan buruh pekerja/buruh dalam perjuangannya harus diperkuat agar dapat merespon perubahan-perubahan dalam kedinamisan hubungan kerja. Pelaksanaan MEA cenderung menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi hubungan kerja khususnya hubungan industrial, oleh karena itu dibutuhkan solidaritas pengusaha dengan pekerja/buruh dalam menyikapi adanya pengurangan hambatan-hambatan regional Asia tenggara terhadap perdagangan barang dan jasa maupun investasi asing.[33]


Organisasi buruh atau Serikat Pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang terlibat dalam unsur-unsur bipartit maupun tripartit, maka diharapkan organisasi buruh dapat membangun budaya dialog dan musyawarah yang baik dan efektif dalam membahas dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, sehingga dengan demikian dapat tercapai hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan yang dirasakan oleh para buruh/pekerja.




PENUTUP


A. Keimpulan


Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kesimpulan yang dapat disampaikan ialah organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh merupakan suatu wadah bagi para buruh/pekerja sebagai tempat berlindung dan sebagai wahana untuk mencari keadilan. Organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh berperan dalam memperjuangkan hak-hak para buruh/pekerja demi terselenggarakannya kesejahteraan bagi buruh/pekerja. Selain itu, organisasi buruh juga terlibat sebagai pihak dalam unsur-unsur bipartit maupun tripartit yang berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan buruh/pekerja, juga dengan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga organisasi buruh atau serikat pekerja/serikat buruh memiliki peran yang menentukan akan tercapainya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat.


B. Saran


Oleh karena organisasi buruh atau Serikat Pekerja/serikat buruh merupakan organisasi yang mewakili para buruh/pekerja dalam menyelesaikan konflik hubungan kerja, maka diharapkan organisasi buruh dapat membangun budaya dialog dan musyawarah yang baik dan efektif dalam membahas dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan industrial, sehingga dengan demikian dapat tercapai hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan yang dirasakan oleh para buruh/pekerja.






DAFTAR PUSTAKA


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, TLN Nomor 3889


_________________,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279


BUKU-BUKU


Juanda Pangaribuan, Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Edisi Revisi, Jakarta; PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010


Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Kelima, Jakarta; Sinar Grafika, 2015


Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan Ke-13, Jakarta; Djambatan, 2003


C.S.T Kansil, Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ke-2, Jakarta; Sinar Grafika, 1993


INTERNET


artonang.blogspot.co.id/2016/01/serikat-buruhpekerja-pengertian-tujuan.html?m=1, diakses 12 juni 2017; 09:02


gspbagel.wordpress.com, diakses 12 Juni 2017, 09:25.


Progresnews.info/2016/02/23/peran-organisasi-pekerjaburuh-harus-diperkuat-menghadapi-mea/ diakses 12 Juni 2017 ; 16:30


Tri Jata Ayu Pramesti, m.hukumonline.com, bisakah serikat pekerja dibekukan?, diakses 25 Juni 2017, 12:23 wib





[1] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, TLN Nomor 3889, psl 4 ayat (1)
[2] ibid, psl 3
[3] ibid, psl 1 angka 1
[4] Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan ke-13, Jakarta; Djambatan, 2003, hlm 34
[5] ibid hlm 4
[6] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, psl 1 angka 3
[7] Juanda Pangaribuan, Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Edisi Revisi, Jakarta; PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010, hlm 1
[8] Ibid...
[9] Ibid, hlm 2
[10] Ibid...
[11] Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Cetakan Kelima, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, hlm 36
[12] Ibid hlm 36
[13] Ibid hlm 38
[14] C.S.T. Kansil, Latihan Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 1993, hlm 47
[15] Asri Wijayanti, Op Cit hlm 40
[16] Ibid...
[17] Ibid...
[18] Ibid hlm 80
[19] Ibid hlm 85
[20] Ibid..
[21] artonang.blogspot.co.id/2016/01/serikat-buruhpekerja-pengertian-tujuan.html?m=1, diakses 12 juni 2017; 09:02
[22] Ibid...
[23] gspbagel.wordpress.com, diakses 12 Juni 2017, 09:25.
[24] Ibid...
[25] Ibid...
[26] Ibid...
[27] Artonang, Op cit...
[28] Tri Jata Ayu Pramesti, m.hukumonline.com, bisakah serikat pekerja dibekukan?, diakses 25 Juni 2017, 12:23 wib
[29] Juanda Pangaribuan, Op Cit, hlm 5
[30] Gspbagel, Op Cit...
[31] Supra, catatan kaki no 8
[32] Juanda Pangaribuan, Op Cit hlm 2
[33] Progresnews.info/2016/02/23/peran-organisasi-pekerjaburuh-harus-diperkuat-menghadapi-mea/ diakses 12 Juni 2017 ; 16:30




Read More
Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

disusun  oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum MPU Tantular

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang
Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hokum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada umumnya sering terjadi di Rumah Sakit/ Rumah Bersalin pada anak yang  baru lahir dari orang tua yang tidak mau mengasuhnya (kehamilan yang tidak diinginkan) atau orang tua yang tidak mampu untuk membayar biaya persalinan anaknya. Proses pengangkatan anak seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh orang tua kandung anak dengan calon orang tua angkat anak atau calon orang tua angkat dengan pihak RS/RB secara diam-diam.
Dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat jarang sekali melibatkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah setempat untuk melakukan pengangkatan anak secara legal menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga status dan cara pengangkatan anak seringkali terungkap ketika tindak pidana terjadi pada anak yang diangkat ataupun pada orangtua angkat. Seperti kasus pengangkatan Angelina oleh Keluarga Margaret di Bali yang mana Legaliltas pengangkatan Angelina hanya sampai Akte Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Notaris tanpa adanya Penetapan Pengadilan. Sehingga pengangkatan Angelina oleh Keluarga Magareth adalah tidak sah.
Bukan hanya dalam perbuatan tindak pidana saja timbul masalah dalam pengangkatan anak tetapi juga dalam permasalahan pembagian harta warisan yang akhirnya menimbulkan saling gugat diantara ahli waris dipengadilan.





Minimnya pengetahuan masyarakat akan akibat hokum terhadap pengangkatan anak membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada tindak pidana dalam pengangkatan anak. Tidak tahunya masyarakat akan tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak, menjadi salah satu factor yang membuat masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Rumusan Masalah
Adapun Rumusan Masalah dalam Makalah  ini adalah :
a.         Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

3.      Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui :
a.       Untuk mengetahui Tindak Pidana apa saja yang dapat dan mungkin terjadi dalam pengangkatan Anak

4.      Metoda Penulisan
Dalam penulisan makalah ini,  penulis menggunakan metode diskritif dan diskusi. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, dimana penulis memperoleh informasi dari buku dan internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.








BAB II
PEMBAHASAN
1.    Tindak Pidana
a.    Pengertian Tindak Pidana
·         Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib okum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib okum dan terjaminnya kepentingan okum.
·         Menurt Van HamelPengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
·         Menurut SimonsPengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar okum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang okum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
·         Menurut E.UtrechtPengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)
·         Kanter dan SianturiPengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang okum pidana, bersifat melawan okum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

b.   Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Moeljatno[1] yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1.      Perbuatan (manusia)
2.      Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
3.      Bersifat melawan okum (syarat materiil).
Pompe[2], yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

JE. Jonkers[3], merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan okum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Simons[4], merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar okum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur stafbaar feit adalah sebagai berikut[5]
1) Perbuatan manusia (positif atau okumus, berbuat atau tidak berbuat)
2) Diancam dengan pidana
3) Melawan okum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Oleh orang yang bertanggungjawab.

2.    Pengangkatan Anak
a.    Pengertian Pengangkatan Anak
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak:
·         Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakdan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa :
-          pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawabatas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkat.
-          Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, danmembesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
-          Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
·         Menurut Shanty[6] Dellyana : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut okum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan
·         Menurut Soedharyo Soimin[7] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hokum.
·         Menurut Muderis Zaini[8] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
·         Menurut Djaja S. Meliala[9] :Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.
·         Menurut Soepomo[10] : Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung .
·         Menurut Amir Martosed[11] : Pengangkatan anak adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.

b.   Dasar Hukum Pengangkatan Anak
Dasar Hukum dalam pengangkatan anak adalah :
1.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
2.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
5.      Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
6.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
7.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
9.      Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
10.  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

c.    Cara Pengangkatan Anak
Ø  Jenis Pengangkatan Anak
Jenis pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu :
1.      Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
1.1  Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
1.1.1        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat  yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.1.2        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapanpengadilan.
1.2  Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
1.2.1        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudmencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatananak melalui lembaga pengasuhan anak.
1.2.2        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2.      Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.


Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:
a.    pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
b.    pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing anak sebagaimana diatas dilakukan melalui putusanpengadilan.

Ø  Syarat Pengangkatan Anak
a.       Syarat Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia:
Syarat Bagi Calon Anak Angkat
1.      Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2.      Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3.      Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4.      Memerlukan perlindungan khusus
Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat
1.      Sehat jasmani dan rohani;
2.      Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling linggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3.      Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4.      Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5.      Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6.      Tidak merupakan pasangan sejenis;
7.      Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8.      Dalam keadaan mampu ekonomi dan okum;
9.      Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
10.  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11.  Adanya laporan okum atau pekerja okum setempat;
12.  Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan;
13.  Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Syarat Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing, apabila Anak Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Warga Negara Asing
1.      Memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui Kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia;
2.      Memperoleh Ijin dari Menteri;
3.      Melalui lembaga pengasuhan anak;
4.      Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
5.      Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon;
6.      Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
7.      Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam Persyaratan Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia.

Apabila Anak Warga Negara Asing dan Orang Tua Warga Negara Indonesia
1.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
2.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Asal Anak.

Ø  Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata Cara Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Penetapaan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.
Tata Cara Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Putusan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Putusan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Putusan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.




3.    Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak dan  dasar hokum yang dipakai oleh polisi untuk menjerat pelaku dan jaksa untuk mendakwa pelaku.
 
a.    Tindak Pidana Perlindungan Anak
Ketentuan Pidana Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :
1.      Pasal 79 merupakan tindak pidana perbuatan melawan hokum dalam bentuk pelanggaran administrasi yaitu Tindak Pidana bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.
2.      Pasal 80, 81,82,84,85,86,87,90 merupakan Tindak Pidana kejahatan dalam bentuk tidak melakukan tanggung jawab dan melakukan kekerasan fisik, jiwa maupun secara psikologis kepada anak yang diangkat antara lain : kekerasan, pelecehan seksual.
3.      Pasal 83,88, 89 merupakan tindak pidana dalam bentuk kejahatan yaitu pemanfaatan anak dengan cara ekploitasi ekonomi maupun seksual dan perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.




b.   Tindak Pidana dalam KUHP
Dengan adanya UU Perlindungan Anak yang merupakan Lex Spesialis tidak serta merta KUHP tidak dipakai lagi apabila ada pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak terutama jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat kita lihat dari dakwaan jaksa yang masih memakai pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP untuk memidana seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anak terutama pidana tentang pembunuhan. Contohnya dakwaan terhadap Agus pembunuh Anak dikalideres yang didakwa dengan Pasal 338 dan 340.
Dipakainya KUHP dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat pelaku meskipun sudah ada UU Perlindungan anak, bukan berarti hal ini bertentangan dengan salah satu asas hokum yaitu asas lex spesialis derogate lex generaly. Menurut penulis pemakaian Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP tentang Kejahatan terhadap nyawa  pada kasus pembunuhan anak adalah tepat karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tak satupun ditemukan kata penyebab mati anak karena pembunuhan atau hilangnya nyawa anak karena pembunuhan melainkan karena kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian.
Pengertian kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : 

“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum”.

Pengertian kekerasan terhadap anak menurut Baker adalah adalah tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan dan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak[12]
Dari pengertian kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan terhadap anak tidak selalu menyebabkan kematian tetapi dapat juga menimbulkan kesenggsaraan dan juga mengakibatkan kematian. Hal ini berbeda dengan pengertian pembunuhan yaitu perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang[13] 
Pidana kejahatan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini dapat kita temukan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi :
“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Yang mana pada ayat 1 berbunyi :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
          Dan bunyi pasal 76C adalah :
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.


Melihat pasal tersebut diatas maka pengertian kekerasan lebih mendekati dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan, yang mana unsur-unsur dalam KUHP tersebut sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka ketentuan yang terdapat KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan tidak berlaku karena asas lex spesialis derogate lex generalis. Namun hal ini tidak berlaku dengan ketentuan yang terdapat pada Bab XIX tentang Kejahatan Terdapap Nyawa (Pasal 338 s/d 350) karena pengertian dan unsur-unsur kejahatatan terhadap nyawa dengan cara melakukan pembunuhan  tidak sama dengan unsur-unsur kejahatan terhadap anak dengan cara kekerasan yang mengakibatkan kematian.

  
c.    Tindak Pidana Tenaga Kerja
Salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih pengangkatan anak adalah dengan mempekerjakan anak. Eksploitasi anak secara ekonomi ini telah menimbulkan berbagai macam persepsi dimasyarakat, dimana sebagaian orang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak untuk membantu orang tua bukanlah sebuah ekploitasi anak secara ekonomi. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur pekerjaan apa  saja yang dapat dilakukan oleh anak. Dengan kata lain, apabila menyimpang dari ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:
1.      Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan okum anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    izin tertulis dari orang tua atau wali;
b.    perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c.    waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d.    dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e.    keselamatan dan kesehatan kerja;
f.     adanya hubungan kerja yang jelas;
g.    menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2.      Pekerja anak yang bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Yang dapat bekerja di tempat kerja tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit empat belas (14) tahun. Namun, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja anak yang bekerja ditempatnya, yaitu:
a.  diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.      Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya
Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b.waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, okum, dan waktu sekolah.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan tersebut, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah).

Hubungan hokum UU Perlindungan Anak dengan UU Ketenagakerjaan
Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan sama-sama UU yang bersifat khusus namun kedua Undang-undang tersebut saling berhubungan satu dengan lain. Dalam UU Perlindungan anak tidak menerangkan secara rinci bagaimana okumu yang dimaksud dengan eksploitasi anak secara ekonomi dan kriteria apa yang menunjukkan bahwa seorang anak telah dieksploitasi secara ekonomi (dalam hal ini jika anak dipekerjakan sebagai tenaga kerja). Tetapi dalam UU Ketenagakerjaan hal ekploitasi anak dapat kita lihat pada pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang mana apabila seorang anak yang dipekerjakan diluar ketentuan yang disebutkan pada pasal 68 sampai dengan 75  maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan pidana tentang eksploitasi anak secara ekonomi memang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 88 yang berbunyi :
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”


Tindak Pidana Eklpoitasi anak secara ekonomi dengan cara mempekerjakan anak haruslah sesuai dan tidak bertentangan antara UU Perlindungan Anak yang dipakai untuk memidana pelaku kejahatan dengan UU Ketenagakerjaandengan yang mengatur lingkup dan batas pekerjaan anak. Selain hubungan tersebut diatas UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga dihubungkan (juncto) dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 190 dalam hal penambahan sanksi administrasi bagi perusahaan (badan hokum/badan usaha) dengan mencabut izin perusahaan.  

d.   Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.
Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang  menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah  :

1.      Adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu: perekrutan , pemindahan , pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia
2.      Cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3.      Tujuan yaitu untuk  eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

Jika memenuhi salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut diatas maka seseorang dapat dipidana dengan pidana kejahatan perdagangan orang.

Orang tua angkat dapat dituduh melakukan tindak pidana human traficking atau perdagangan manusia bila melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam pengangkatan anak adalah ketika pengangkatan anak dilakukan dengan menggunakan pemberian sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang okumu atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. Dalam hal ini calon orang tua angkat memanfaatkan kelemahan orangtua kandung dari segi kekurangan atau kelemahan ekonomi. Sehingga orang tua kandung terpaksa dengan ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat menjadi anak oleh orang tersebut.  Seperti pada kasus Angelina di Bali yang mana Keluarga Margareth memanfaatkan kelemahan dari sisi ekonomi orang tua kandung Angelina dengan menggunakan pemberian (membayar biaya persalinan sebesar 1jt dan uang tambahan sebesar 800 ribu rupiah untuk biaya perawatan hamidah ibu kandung angelina)[14] sehingga Orang Tua Kandung Angelina dengan sadar (conset) memberikan persetujuan anaknya Angelina untuk diangkat sebagai anak oleh Keluarga Margareth.
Pengangkatan anak dengan cara seperti tersebut diatas disamping melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga diancam dengan Pidana Kejahatan melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi salah satu unsur perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang mana salah satu unsur tersebut adalah memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
Jika UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipakai untuk menjerat Margareth pada Kasus Angelina dibali karena telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana perdangan orang maka Margareth dapat dipidana dengan pasal 7 ayat 2, yang menyatakan :

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Selain unsur cara melakukan pengangkatan yang masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatas, tujuan eksploitasi dengan dalih pengangkatan anak juga dilakukan oleh orang tua angkat dengan disadari atau tanpa disadari dan/atau tanpa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat merupakan perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi atau mengakibatkan anak terekploitasi. Perbuatan ini dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (okumus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.




BAB III
PENUTUP
B.     Kesimpulan
            Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
            Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana selain yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal pengangkatan anak, terdapat juga tindak pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan lain yang juga dapat dipakai menjerat pelaku seperti :
1.      Tindak Pidana dalam KUHP
2.      Tindak Pidana Tenaga Kerja
3.      Tindak Pidana Perdagangan Orang
           
           
C.    Saran
Melihat banyaknya kemungkinan tindak pidana yang terjadi dalam hal pengangkatan anak dan masih kurang jelas dan spesifiknya serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaiman diatur dalam UU Perlindangan Anak No No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka sebaiknya UU Perlindungan Anak tersebut perlu direvisi kembali agar lebih sempurna.




Daftar Pustaka
1.      UU  Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.      UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3.      UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4.      PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak
5.      Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
6.      Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
7.      Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
8.      Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
9.      Prof Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-delik tertentu didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.






                                                          
                                                          





[1] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal 60
[2] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72 
[3] Ibid hal. 75
[4] Ibid hal. 75
[5] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39
[6] Shanty Dellyana, 1988:28
[7] Soedharyo Soimin. 1992, 35
[8] Muderis Zaini, 1995: 5
[9] Djaja S. Meliala, 1982: 3

[10] Soepomo, 1985: 76
[11] Amir Martosedono, !990:15
[12] Baker 1987:23
[13] Wahbah Zuhali, 1989: 217
[14] http://simomot.com/2015/06/13/kisah-lengkap-angeline-dari-lahir-hingga-diadopsi/


Read More