Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

  1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
  2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
  3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 
  4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
  5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.


Read More
Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen

  1. Undang­undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undangundang; 
  2. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 
  3. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok­pokok Pemerintahan di Daerah; 
  4. Undang­undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 
  5. Undang­undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; f. Undang­undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
  6. Undang­undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 
  7. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 
  8. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
  9. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia); 
  10. Undang­undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
  11. Undang­undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; m. Undang­undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
  12. Undang­undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang­undang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang­undang Nomor 7 Tahun 1987; 
  13. Undang­undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; 
  14. Undang­undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek; 
  15. Undang­undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 
  16. Undang­undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 
  17. Undang­undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 
  18. Undang­undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang­undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (“UU ITE”).
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Read More
Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan : 
  1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; 
  2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
  3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak­haknya sebagai konsumen; 
  4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
  5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; 
  6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Read More
Istilah-istilah dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah-istilah dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Beberapa Istilah dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain  : 

  1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen 
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
  3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama­sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
  4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 
  5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 
  6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan. 
  7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. 
  8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia. 
  9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 
  10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat­syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 
  11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. 
  12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Read More
Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Hak dan Kewajiban pelaku usaha

Menurut Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Hak pelaku usaha adalah : 

  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
  2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; 
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
  5. hak-­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 


Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Kewajiban pelaku usaha adalah : 

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Read More
Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan Kewajiban Konsumen


Menurut Pasal 4 UU Perlindingan Konsumen, 

Hak konsumen adalah : 
  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
  2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
  3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
  4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 
  5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
  6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
  7. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 
  8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
  9. hak­hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang­undangan lainnya. 

Menurut Pasal 4 UU Perlindingan Konsumen, 

Kewajiban konsumen adalah : 
  1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 
  2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Read More
Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

Ketentuan Pencantuman Klausula Baku


Menurut Bab V Pasal 18  UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan klausula baku pada dokumen/ atau perjanjian apabila : 

  1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
  2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 
  3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
  4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; 
  5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
  6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; 
  7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
  8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. 
  9. dan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti 

Read More