Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak

Perkawinan Tidak Dicatatkan: Dampaknya bagi Anak

Anugerah itu senantiasa dikabarkan, bahkan sukacita yang dirayakan. Jangan heran jika seorang ibu melahirkan anak, sang ayah mengabarkan ke segenap kerabat, keluarga dan komunitas sosial. Waras dan manusiawi apabila  peristiwa kebahagiaan itu dikabar-kabarkan.  Idemditto,pemberitahuan kelahiran anak, peristiwa  perkawinan  juga  kesukacitaan.  Masuk logika jika peristiwa perkawinan maupun peristiwa kelahiran anak  dikabarkan, sebagai cara mencatatkan peristiwa  ke dalam “memori publik”.
Itulah alasan logis maupun sosiologis yang paling inti mengapa mencatatkan perkawinan dan kelahiran anak. Tidak logis dan janggal sosial jika perkawinan disembunyikan atau tidak dicatatkan, walaupun sekedar ke dalam “memori publik”.   Hukum diakui sebagai sistem norma yang mengutamakan “norm and logic” (Austin dan Kelsen) yang terwujud sebagai sistem perilaku.
Kua-normatif dalam ajaran agama Islam, perkawinan adalah sunnah Rasullulah dan  perbuatan itu dalam rangka mencapai taqwa dan beribadah kepada Allah SWT.  Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkannya sebagai “untuk menaati perintah Allah” dan sebagai sarana “ibadah” kepada Allah.  Perbuatan yang mulia, sukacita dan waras jika dikabarluaskan.
Sebagai  suatu perbuatan mengikuti sunnah, maupun  peristiwa kontraktual yang tidak biasa namun bersifat sakral maka tidak relevan jika perkawinan sengaja dirancang sehingga menimbukan mudharat, dengan menyembunyikan (pencatatan) peristiwa hukum perkawinan itu. Menurut Prof.Dr.T.Jafizham,SH., perkawinan bukan suatu hubungan secara diam-diam. Perkawinan menurut agama Islam  salah satu tandanya mengumumkan berita perkawinan secara terbuka, bahkan dibenarkan dengan suatu upacara dan permainan music [T.Jafizham, “Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam”, Mestika, Jakarta, 2006, hal. 272].
Apalagi jika dengan menyelundupkan hukum untuk memperoleh keabsahan perkawinan.   Adalah faktual dan bukan persangkaan,  masih banyak  anak  yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak, mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Tentu saja hal itu vis a vis dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).
Dalam menganalisis permasalahan hukum atas  perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak bisa ditolak merupakan  perbuatan hukum yang dilakukan dan terjadi dalam masyarakat.  Untuk itu perlu diperiksa apakah perkawinan yang tidak dicatatkan itu dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dikehendaki, atau perkawinan yang tidak dicatatkan yang disembunyikan.
Padahal, anak yang dilahirkan membawa hak-hak anak (rights of the child) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.  Anak dari relasi perkawinan bagaimanapun (dicatatkan, atau tidak dicatatkan, ataupun anak yang lahir tidak dalam hubungan perkawinan sah atau non-marital child), namun anak tetap otentik sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak anak yang serata (equality on the rights of the child).
Apapun kondisi relasi perkawinan atau hambatan yuridis dalam perkawinan orangtuanya, tidak absah dibebankan dampaknya diturunkan kepada anak. Selain itu, anak mempunyai hak atas tanggungjawab orangtuanya, walaupun akibat dari perkawinan tidak dicatatkan, bahkan non marital child sekalipun. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata disebabkan ikatan perkawinan. Hal ini bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Menurut MK, menjadi tidak tepat dan tidak adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.  Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Pun demikian tanggungjawab dan kewajiban Negara memenuhi, melindungi, memajukan, penegakan hak asasi manusia yang direalisasikan kepada setiap anak.
Hak anak itu otentik melekat pada setiap anak. Hak anak merupakan  anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri. Tidak bertanggungjawab  jika hambatan yuridis atas status legal perkawinan orangtuanya mengganjal realisasi hak-hak anak.  Hak anak adalah “anugerah” atau otorisasi yang otentik diberikan kepada setiap anak (every child), dan atas semua hak-hak termasuk hak privatnya – yang sudah formal dalam dokumen instrumen hak anak.  Tanpa menoleh status hukum dari perkawinan yang melekat pada orangtuanya.  John Gray  dalam buku “Children are from Heaven”  menuturkan betapa anak-anak dilahirkan baik dan tidak berdosa.
Asas atau prinsip  non discrimination ini berkelindan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama dalam memahami, membedah dan membangun hukum. Dalam  Pasal 2 Deklarasi Hak Anak sudah menegaskan  prinsip  the best interest of the child sebagai  pertimbangan paling puncak (paramount consideration).
Elaborasi dan analisis dalam makalah ini menggunakan kedua prinsip atau asas tersebut untuk membedah permasalahan hukum atas perkawinan yang tidak dicatatkan dan dampaknya terhadap anak.
Bentuk dan Konstruksi Kasus.
Perkawinan yang tidak dicatatkan ternyata, defacto dan dalam kasus konkrit bukan bentuk yang sederhana dan tunggal. Bahkan, dalam bentuk tertentu sudah merupakan perbuatan sindikasi yang bersentuhan dengan aspek sosial, ekonomi, kultural dan tentu saja hukum. Berbagai kasus kejahatan perdagangan orang yang terungkap ke media,  ternyata perkawinan yang tidak dicatatkan karena pernikahan paksa, atau perbudakan berkedok pernikahan (servile marriage) sebagai modus perdagangan anak dan perempuan.
Mencermati berbagai kasus konkrit, perkawinan yang tidak dicatatkan itu memiliki konstruksi hukum yang beragam yang dapat dibedakan antara:
  1. Perkawinan yang tidak dicatatkan namun anak diinginkan,  dengan  ciri dan keadaan antara lain:  anak  diakui nasabnya,  dukungan biaya kebutuhannya, diakui dalam status/pergaulan sosial orangtuanya, namun masih disembunyikan atau diam-diam (misalnya karena perkawinan poligami, namun tidak memiliki izin poligami).
  2. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan anak tidak diinginkan,  dengan ciri dan keadaan antara lain: anak tidak diakui menggunakan nasab ayah, dukungan biaya kebutuhan (ada yang tidak), penerlantaran, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, kadangkala diceraikan.
  3. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena kesulitan akses pencatatan, dengan ciri dan keadaan antara lain: anak diakui nasabnya, dibiayai, diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya, namun tidak tercatat karena biaya mahal atau sulit akses pencatatan perkawinan.
  4. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena penyelundupan hukum “kawin kontrak”, atau modus  penjualan bayi    dengan ciri dan keadaan antara lain: ada kontroversi dalam pengakuan nasab,  setelah kawin kontrak berakhir anak tidak dibiayai, tidak diakui dalam pergaulan sosial orangtuanya (hampir mirip non marital child).
  5. Perkawinan dini yang tidak dicatatkan, karena belum memenuhi syarat umur dan dengan modus memberikan pembayaran uang atau bentuk lainnya.
Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), konstruksi  sosial dari perbuatan perkawinan tidak dicatatkan dibedakan antara 3 (tiga) bentuk:
  1. Perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak” yang dalam kasus tertentu terjadi antara warga negara asing dengan perempuan lokal.
  2. Perkawinan yang tidak dicatatkan karena tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik.
  3. Perkawinan yang tidak dicatatkan yang bertujuan hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata.
Pendapat KPAI disampaikan saat bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat,  yang disampaikan oleh Hadi Supeno (Ketua KPAI saat itu) yang  diterima oleh segenap jajaran pengurus  MUI Pusat diantaranya K.H. Ma’ruf Amin,  K.H. Kholil Ridwan, Dr. Anwar Abbas, dan Sekretaris Umum MUI Pusat Ichwan Syam [Warta KPAI, “KPAI Ingatkan Pernikahan Siri – Dampak Problem Sosial Anak”, Jakarta, Edisi II, 2010, hal. 21].
Pembedaan ini berguna untuk identifikasi permasalahan hukumnya, dan menelaah bagaimana pencatatan kembali atau  pengakuan dan pengesahan atas perkawinan yang tidak dicatatkan, yang berimplikasi pada pengakuan status hukum, status sosial, hak pewarisan, dukungan biaya hidup, hak atas identitas serta hak-hak anak  yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan.
Dalam hal  perkawinan yang tidak dicatatkan yang bersifat eksploitatif berbentuk “kawin kontrak”, mengandung kontroversi perihal anak yang dilahirkan karena itu secara sosiologis maupun yuridis tipis sekali perbedaannya  dengan non marital child.  Perihal  anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan karena “kawin kontrak” ini hampir mirip dengan  non marital child  yang  status hukum dan sosialnya lemah, mengalami diskriminasi  dan memiliki dampak buruk  atau mudharatbagi anak maupun ibunya.
Dari bentuk dan konstruksi kasus perkawinan tidak dicatatkan tersebut, yang dalam berbagai modus menggunakan legalisasi hukum formil untuk mengesahkan perkawinan, namun maksud aslinya untuk eksploitasi seksual. Oleh karena itu, menelaah perkawinan tidak dicatatkan adalah tidak tepat jika hanya   mengandalkan pengujiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai itsbatnikah, namun lebih dalam menelaah system nilai dan hak konstitusional perlindungan anak Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagai acuannya.
Mengulas  Prinsip Hak Anak, Mencermati Dampak.
Asas atau prinsip adalah pemberi arah dan indikasi otentiknya bagi suatu norma hukum. Apabila hendak merujuk dan takluk kepada aliran hukum alam, menurut Mahadi, norma hukum yang tidak sesuai dengan asas tidak boleh disebut norma hukum. Jika norma hukum yang dibuatkan  sesuai  dengan asas, maka laksana seorang bayi dalam kandungan, norma hukum itu telah masak untuk dilahirkan, telah matang untuk dilepaskan ke dalam masyarakat.
Prinsip Non Diskriminasi.
Alinea pertama dari Pasal 2 KHA  menciptakan  kewajiban fundamental negara peserta (fundamental obligations of state parties) yang mengikatkan diri dengan KHA  untuk menghormati dan menjamin (to respect and ensure) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua jurisdiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Prinsip nondiskriminasi ini diartikulasikan pada umumnya konvensi dan atau instrumen internasional HAM utama, seperti Universal Declaration of Human rights, International Covenant on Civil and Political Rights, and Covenan on Economic, Social and Cultural Rights, Convention on Elimination of All Form Discrimination Against Women (CEDAW).
Baca juga : Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak
Beberapa konvensi HAM mengartikan diskriminasi sebagai adanya pembedaan (distiction), pengucilan (exclusion), pembatasan (restriction) atau pilihan/pertimbangan (preference), yang berdasarkan atas ras (race), warna kulit (colour), kelamin (sex), bahasa (language), agama (religion), politik (political) atau pendapat lain (other opinion), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (proverty), kelahiran atau status lain.
Prinsip nondiskriminasi yang terdapat pada berbagai konvensi internasional mengindikasikan pemahaman bahwa kerapkali diskriminasi dalam setiap aspek dan kelompok manusia, termasuk anak-anak.
Acuan terhadap rumusan diskriminasi dapat pula dikutip dari Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang memberikan definisi atas “racial discrimination”, sebagai berikut: “any distinction, exclusion, restriction or preference base on race, colour, descent or national ethnic origin wich has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life”.
Dalam hukum nasional, pengertian diskriminasi  dapat  diperoleh  dari  Pasal 1 butir 3 Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”), yang berbunyi sebagai berikut: “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama,  suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia  dan kebebasan dasar  dalam  kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.
Bahkan, dalam  Pasal 28B ayat (2) UUD  1945, dirumuskan secara eksplisit  hak setiap anak atas perlindungan dari diskriminasi, yang  berbunyi sebagai berikut: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Prinsip nondiskriminasi menjadi sentral dalam setiap konvensi HAM internasional, dan senantiasa dipertanyakan dalam evaluasi  pelaksanaan dan kemajuan konvensi, termasuk pelaksanaan KHA.  Berdasarkan evaluasi atas sejumlah 168 Initial Report Negara peserta KHA yang dilakukan Komite PBB tentang Hak Anak (United Nations’s Committee on the Rights of the Child), teridentifikasi lingkup diskriminasi dan kelompok yang terkena dampak diskriminasi  termasuk anak dari perkawinan tidak dicatatkan yang  menimbulkan anak yang tidak dicatatkan kelahiran (children not registered at birth), non-marital child, dan sebagainya.
Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)  diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA, dimana prinsip ini diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif.
Pasal 3 ayat 1 KHA meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan publik dan privat memastikan dampak terhadap anak-anak atas semua tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip the best interest of the child menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (child friendly-society).
Jika dirunut dalam sejarahnya, prinsip the best interest of the child ini pertama kali dikemukakan pada Declaration of the Rights of  the  Child tahun 1959.  Dalam  Pasal 2 Deklarasi Hak Anak itu, dikemukakan prinsip  the best interest of the child sebagai  paramount consideration yang berbunyi sebagai berikut,  “The child shall enjoy special protection, and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop physically in a healthy and normal manner and in conditions of  freedom and dignity.   In the enacment of laws for this purpose,  the best interests of the child shall be the paramount considerations”.
Menurut Lord McDermont,  “paramountcy means more than that the child’s welfare is to be treated as the top item in a list of terms relevan to be matter in question”. Dengan demikian, kepentingan  kesejahteraan  anak adalah tujuan dan penikmat utama dalam setiap tindakan, kebijakan, dan atau hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang.
Guna menjalankan prinsip the best interest of the child ini, dalam rumusan Pasal 3 ayat (2) KHA ditegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya.  Negara mengambil peran untuk memungkinkan orangtua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya.
Dalam situasi dimana tanggungjawab dari keluarga atau orangtua tidak dapat dijalankannya, maka negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” (“savety net”).  Perihal jaminan sosial ini, diharmonisasikan ke dalam Pasal 8 UU No. 23/2002 yang secara eksplisit menyebutkannya sebagai hak anak yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah.
Bahkan dengan rumusan Pasal 3 ayat (3) KHA, Negara mesti menjamin institusi-institusi, pelayanan, dan fasilitas yang diberikan tanggungjawab untuk kepedulian pada anak atau perlindungan anak yang sesuai dengan standar yang dibangun oleh lembaga yang berkompeten. Negara mesti  membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan  semua institusi yang bertanggung-jawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya. Maksudnya, tidak semestinya anak berjuang sendiri namun Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak, karena Negara berkepentingan akan mutu warganya.
 Evolusi kapasitas anak.
 KHA memposisikan peran penting dan strategis dari orangtua (parent) dalam memastikan  realisasi hak-hak anak.  Beberapa pasal relevan dengan isu ini, yakni pasal 5, 9, 12, 14, 18 KHA.  Pasal 5 KHA menghormati tanggungjawab, hak, dan kewajiban orangtua. Bahkan, keluarga besar (extended family) atau komunitas yang disediakan dalam adat setempat, wali ataupun orang-orang lain yang secara hokum yang bertanggungjawab atas anak. Pasal 5 KHA menentukan peran orangtua, yakni: memberikan pengarahan (direction) dan panduan (guidance)  guna pelaksanaan hak anak dalam KHA, sesuai dengan perkembangan kemampuan anak (evolving capacities of the child).
Dengan demikian, pasal 5 KHA, mengemukakan konsep orangtua (parent), dan konsepn “responsibilities”  for their child.   Dalam Implementation handbook of CRC, pasal 5 KHA menjelaskan  esensi  parental direction and guidance adalah tidak tak terbatas (not unlimited). Hal ini  mesti dipahami secara konsisten dengan “evolving capacitities of the child”.  Dalam hal pelaksanaan peran orangtua ini (pasal 5), maka negara peserta (state party)  mengupayakan hal terbaik agar prinsip bahwa kedua orangtua (ibu dan bapak) memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak.
Konsep “Evolving capacities” dari anak adalah satu dari konsep penting KHA yang mengakui dalam perkembangan anak menjadi orang dewasa yang independen mesti dengan penghormatan dan pemajuan masa kanak-kanak.  Menurut The Manual on Human Rights Reporting (1977), memberikan keterkaitan antara “evolving capacities” anak dengan pasal 12 ( hak membentuk pandangan sendiri – own views the right to express those view freely) dan 13 KHA (hak secara bebas menyatakan pendapat =  right to freedom of expression).
Pasal 9 ayat 3 KHA, negara menjamin hak anak yang terpisah dari orangtuanya (separated children) untuk mempertahankan hubungan pribadi  (personal relations) dan hubungan langsung (direct contact) secara tetap dengan orangtuanya.
Pasal 12 KHA, menjamin hak anak berpendapat secara bebas dalam segala masalah (all matters), namun pandangan anak itu dilakasanakan dengan  mempertimbangkan  2 kriteria kembar (twin criteria), yakni: umur (age) dan  kematangan anak (maturity).
Pasal 14 ayat 2 KHA, menghormati hak dan kewajiban orangtua memberikan pengarahan kepada anak (provide direction the child)  dalam menerapkan haknya sesua dengan perkembangan kemampuan  anak (evolving capacities of the child).
Pasal 18 KHA, mengupayakan secara ternaik agar prinsip kewajiban dan tanggungjawab kedua orangtua (both parent) yakni ibu dan bapak  secara bersama-sama– untuk membesarkan dan mengembangkan anak.
Namun pengakuan peran orangtua, dalam KHA dipahami sebagai bentuk dukungan untuk realisasi dan pemenuhan hak anak. Akan tetapi,  bukan dipahami sebagai bentuk dari pengakuan atas hak absolut orangtua atas anaknya.
Tidak diterima peradigma “non intervention” terhadap tanggungjawab orangtua atas anaknya. Sehingga, diakui adanya ruang bagi Negara dan masyarakat untuk memberikan intervensi melindungi anak, jika hak-hak anak terabaikan. Dalam konteks ini, yang dipertimbangkan paling utama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
Prinsip the best interest of the child ini, memberikan ruang bagi Negara dan masyarakat untuk intervensi, dan memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi.   KHA  sebagai instrumen hak anak juga memikirkan pengurangan hak orangtua dan keluarga untuk mengakomodir proses “evolving capacities of the child”.  Karenanya, kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan yang utama.
Dalam kasus atau keadaan kontras, argumentasi atupun prinsip the best interest of the child ini, penting dan relevan dalam memberikan hak-hak privat anak, misalnya hak atas pemeliharaan (hadhonah) anak yang masih mumayyiz, yang (demi kepentingan terbaik bagi anak)  tidak absolut dan imperatif HANYA diberikan kepada ibu saja.
Implikasi Perkawinan Tidak Dicacatkan pada Anak
Perkawinan yang tidak dicatatkan akan merugikan kepentingan dan mengancam pemenuhan, perlindungan dan penegakan hak anak. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan tentu berkorelasi langsung dengan anak-anak yang dilahirkan. Baik menyangkut hukum keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia (child’s rights are human rights).
Hak dalam hukum keluarga.
Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dalam bentuk dan konstruksi apapun, merupakan hambatan dan mengandung resiko bagi pengakuan dan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga. Walaupun secara biologis anak yang dilahirkan berasal dari proses reproduksi pertemuan antara ovum si ibu dengan spermatozoa si ayah dan telur ibunya, apakah itu dengan hubungan seksual (coitus) atau cara lain sesuai teknologi,  namun atas perkawinan yang tidak dicatatkan (apalagi yang tidak dikehendaki, tidak diakui,  dan non marital child), berdampak pada hubungan perdata, pengakuan nasab atau garis keturunan (formal), hak mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup,  bahkan kasih sayang dan tanggungjawab orangtuanya untuk tumbuh dan kembang anak. Apalagi anak dalam periode evolusi kapasitas  yang membutuhkan peran ganda orangtua menjaga keturunannya.
Menjaga keturunan termasuk hak insani yang dikenal sebagai bagian dari hak asasi dalam Islam, Konsep hak-hak insani, yang dikenal umum sebagai HAM, dalam pendapat al Ghazali menyebutkan al-Kulliyat/al-Maqashid al-Khamsah, atau 5 (lima) hak-hak dasar universal, yaitu (1) berhubungan dengan perlindungan jiwa dan tubuh (Hifdz an-Nafs); (2) berhubungn dengan perlindungan akal (Hifdz al-Aql); (3) perlindungan atas agama/keyakinan (Hifdz  ad-Din); (4) perlindungan atas harta benda (Hifdz al-Mal); (5) perlindungan atas kehormatan dan keturunan (Hifdz al-Irdl wa al-Nasl). [Masdar Farid Mas’udi, “Syarah Konstitusi UUD 1945 Dalam Perspektif Islam”, Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Jakarta, 2011, hal. 141-142].
Kemungkinan besar terjadinya penerlantaran anak dalam hal perkawinan tidak dicatatkan karena  mengancam hak atas nasab, mewaris, pemeliharaan dan biaya hidup, serta pengasuhan.
Dalam kenyataannya, terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak dalam hukum keluarga, dan secara bersamaan berdampak pula bagi pemenuhan hak-hak anak sebagai HAM dan sebagai subyek warganegara, seperti hak atas identitas (akte kelahiran, relasi kekerabatan, kewarganegaraan.
Lebih parah lagi terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan indikasi eksploitatatif, atau yang tidak diakui nasab dan dikucilkan  dari pergaulan sosial dengan keluarga/kerabat sehingga menghilangkan status sosial sebagai anak dari ayahnya, maka mungkin sekali keadaan sedemikian  seakan-akan merupakan non marital child.
Secara faktual, realitas anak-anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dikualifikasi non marital child merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan dan tidak tersembunyikan.  Karena itu Negara tidak semestinya abai dan tidak melindungi dengan regulasi. Kenyataan itu sudah seperti kebiasaan dunia manusia, karena tak cuma permasalahan spesifik Indonesia.
Bahkan, dalam berbagai kasus yang dilaporkan kepada KPAI justru perkawinan tidak dicatatkan untuk poligami dilakukan oleh orang yang berpendidikan, memiliki jabatan, dan kemampuan ekonomi yang akhirnya berakibat panjang terhadap masalah hukum lainnya.
Hak mengetahui asal usul orangtua dan pengasuhan anak.
Anak berhak mengetahui  (asal usul) orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri [Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002].  Dalam banyak kasus, kerabat  non marital child mengadukan dan meminta pengakuan dan tanggungjawab orangtua biologis. Hal ini yang bersesuaian dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.
Sebaliknya kerapkali terjadi pula perebutan anak dan pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun mengubah identitas anak yang tidak diinginkan (unwanted child) dengan menitipkan pada orang atau lembaga yang tidak berizin, sehingga dalam berbagai kasus terjadi pemalsuan asal usul anak, identitas  dan bahkan penjualan anak/bayi.  Tak jarang juga dilakukan dengan modus pengangkatan anak yang tidak sah, karena tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hak atas identitas.
Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dengan demikian tidak tercatatkan ke dalam sistem pencatatan, dan karenanya tidak memiliki dokumen formal yang diterbitkan Pemerintah. Hal ini menjadi hambatan yuridis dalam  pemenuhan hak atas identitas, yakni hak atas akte kelahiran. Oleh karena rezim hukum administrasi kependudukan versi UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berbagai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati mengenai akte kelahiran  menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Selain itu juga  mensyaratkan dokumen formal (surat nikah, Kartu Tanda Penduduk-KTP, Kartu Keluarga-KK) untuk menerbitkan akte kelahiran, membatasi jangka waktu pelaporan, dan penarikan biaya sebagai retribusi sehingga menghambat pencatatan kelahiran anak.
Alih-alih untuk anak yang dari perkawinan tidak dicatatkan, pemenuhan hak identitas yakni akte kelahiran atas anak dari perkawinan yang sah (dicatatkan) saja masih belum memadai atau cenderung gagal dilaksanakan. Anak Indonesia yang memiliki akta kelahiran sekitar 54,79 persen, dari jumlah tersebut 14,57 persen tidak dapat menunjukkan akta kelahiran, sedangkan jumlah anak yang tidak memiliki akta kelahiran 44,09 persen (Susenas 2010, BPS). Jika dibanding dengan data kependudukan tahun 2005, pencatatan kelahiran setelah disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 bisa dikatakan gagal. Karena tidak ada kenaikan signifikan dalam pencatatan kelahiran anak yang menggunakan asas “Stelsel Aktif bagi Penduduk”, sebagaimana data berikut ini.  Data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran menurut Provinsi (Sensus BPS, 2005), sebelum UU No. 23 Tahun 2006 disahkan, sebanyak 42,82%. Sedangkan  data Penduduk Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran, (BPS, Susenas 2011), setelah UU Nomor 23/2006  disahkan sebanyak 59%.
Terbukti pula dengan pengakuan Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri RI perihal kegagalan stelsel aktif pada Penduduk, dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa  “anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus akta kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”.
Jika ditelaah secara mendalam UU Nomor 23 Tahun 2006, maka terdapat berbagai faktor yang menghambat anak memperoleh hak identitas atas akte kelahiran, yakni:
  1. Asas “stelsel aktif bagi Penduduk”.
  2. Syarat-syarat formal pencatatan kelahiran (surat nikah/akte perkawinan, KK, KTP).
  3. Pembatasan waktu 60 (enam puluh) hari melaporkan kelahiran menjadi hambatan dalam akses pencatatan kelahiran, jika melewatinya akan menjalani  prosedur lebih panjang.
  4. Pengenaan sanksi denda atas keterlambatan.
  5. Tidak adanya fasilitasi dan bantuan Pemerintah.
  6. Tidak adanya tindakan affirmatif untuk anak dari kawasan terisolir, anak berkesulitan khusus, anak tanda dokumen perjalanan (paspor) yang mengikuti orangtuanya bekerja di luar negeri.
  7. Belum bebas biaya akte kelahiran.
Hak atas jaminan sosial, dan pendidikan.
Oleh karena akte kelahiran adalah yang yang pertama, maka ketiadaan akte kelahiran berimplikasi luas kepada pemenuhan hak-hak anak lain, terutama hak atas jaminan sosial dan  pendidikan. Dalam hal perkembangan regulasi dan kebijakan jaminan sosial yang cenderung mengarah kepada dokumen formil, maka anak-anak yang tidak memperoleh akte kelahiran karena tiadanya perkawinan tidak dicatatkan akan semakin tersingkirkan dari akese jaminan sosial. Namun, Pemerintah semestinya tidak mengabaikan anak-anak dari perkawinan tidak dicatatkan, ataupun non marital child karena tidak absah jika diabaikan hak-haknya.
Formalitas dokumen, syarat  dan prosedur penyelenggaraan jaminan sosial dan pendidikan akan menghambat akses anak-anak tanpa akte kelahiran. Sehingga perlu terobosan untuk mengatasi dampak dari perkawinan tidak dicatatkan terhadap anak.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menyatakan  sekitar 70% anak yang belum memiliki akte kelahiran itu adalah anak usia sekolah. Itulah sebabnya Pemerintah  cq Menteri Dalam Negeri RI perihal kegagalan stelsel aktif pada Penduduk, dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. 472.11/3444/SJ tanggal 13 September 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa  “anak-anak yang lahir setelah UU No 23/2006 dan belum mengurus akta kelahiran dapat dilayani dan diterbitkan akta kelahirannya tanpa penetapan pengadilan”. Walaupun  kebijakan ini tidak banyak membantu karena hanya “jembatan darurat” saja, yang tidak mengatasi hambatan yuridis dalam pemenuhan hak identitas anak. Oleh karena itu tidak memadai mengatasi kegagalan pencatan kelahiran di Indonesia.
Hak perlindungan dari eksploitasi dan pernikahan dini.
Dalam berbagai bentuk eksploitasi  anak, termasuk perdagangan anak,  penyebab terjadinya termasuk tidak adanya akte kelahiran anak.  Banyak anak-anak yang menjadi korban eksploitasi akibat tidak adnya dokumen identitas yang sah.
Selain itu, perkawinan usia dini juga berkorelasi dengan praktik  perkawinan tidak dicatatkan, sehingga berdampak pula pada anak dan eksploitasi anak. Mencegah pernikahan pada usia anak-anak atau perkawinan dini merupakan kewajiban orangtua yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2002, karena dikuatirkan menjadi pintu masuk berbagai bentuk eksploitasi anak. Oleh karena itu perlu merevisi batas usia perkawinan agar mencegah perkawinan usia anak-anak.
Menurut data, secara nasional sebesar 1,59 persen anak perempuan berumur 10-17 tahun berstatus kawin dan pernah kawin (Perdesaan 2,17%; Perkotaan 0,98%), dari jumlah tersebut kawin pertama usia <15 16="" 17-18="" 2010="" 27="" 35="" 37="" bps="" dan="" kawin="" p="" pertama="" sebesar="" tahun="" usenas="" usia="">
Diskusi
Masalah perkawinan tidak dicatatkan bukan masalah sederhana, dan urusan personal namun menjadi isu hak-hak anak dan HAM, yang karenanya tidak lepas dari tanggungjawab dan peran Negara.  Berbagai situasi dan analisis terhadap masalah perkawinan tidak dicatatkan dalam kaitan dengan dampaknya pada anak, dapat kemukakan beberapa butir diskusi:
  1. Perkawinan tidak dicatatkan mempunyai akibat langsung pada anak sebagai subyek hukum dan pribadi yang dijamin, diakui, dan dilindungi hak-haknya. Karena itu, permasalahan tersebut bukan hanya berkisar  hukum keluarga semata namun berkenaan HAM dan hak-hak anak sehingga menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah sebagai penanggungjawab pemenuhan, perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM sesuai amanat Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
  2. Pemberitahuan dan pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan mendukung  pemenuhan dan hak  anak. Perkawinan secara diam-diam tidak kompatibel dengan hak anak, karenanya perkawinan tidak dicatatkan itu vis a vis dengan segenap aspek perlindungan anak, baik dalam relasi dan hal ihwal hukum keluarga maupun pemenuhan hak-hak anak.
  3. Akibat dan hambatan yuridis yang timbul dari perkawinan tidak dicatatkan tidak adil jika dibebankan kepada anak-anak, oleh karena akibat dan resiko atas perkawinan tidak dicatatkan itu tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak anak. Negara mesti membuat melakukan perubahan hukum yang masih membebankan resiko dan akibat perkawinan tidak dicatatkan pada anak.
  4. Kekosongan  hukum dalam berbagai persoalan yang muncul dari/akibat perkawinan tidak dicatatkan harus diatasi. Karenanya  perlu  kajian hukum dan harmonisasi hukum  mengatasi permasalahan perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk segala aspek yang melingkupinya termasuk perkawinan usia anak, penyelundupan hukum atas nama perkawinan, eksploitasi anak, anak tanpa akte kelahiran, penerlantaran anak, dan reaktualisasi hukum keluarga.
  5. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatatkan tetap mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya, dan tidak dapat dihapuskan atau dipungkiri dengan penyeludupan hukum. Alih-alih anak dari perkawinan tidak dicatatkan, anak yang merupakan non marital child sekalipun mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, kerabat ibunya, dengan ayah biologisnya dan kerabat ayah biologisnya.
 Demikian disampaikan.
#Makalah disiapkan dan disajikan pada Seminar bertajuk “Quo Vadis Itsbat Nikah dalam UU Perkawinan Tahun 1974”, diselenggarakan Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogjakarta, bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF) dan Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, di Yokjakarta, 25 Januari 2013

sumber : http://www.kpai.go.id/tinjauan/perkawinan-tidak-dicatatkan-dampaknya-bagi-anak/
Read More
Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

disusun  oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum MPU Tantular

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang
Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hokum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada umumnya sering terjadi di Rumah Sakit/ Rumah Bersalin pada anak yang  baru lahir dari orang tua yang tidak mau mengasuhnya (kehamilan yang tidak diinginkan) atau orang tua yang tidak mampu untuk membayar biaya persalinan anaknya. Proses pengangkatan anak seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh orang tua kandung anak dengan calon orang tua angkat anak atau calon orang tua angkat dengan pihak RS/RB secara diam-diam.
Dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat jarang sekali melibatkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah setempat untuk melakukan pengangkatan anak secara legal menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga status dan cara pengangkatan anak seringkali terungkap ketika tindak pidana terjadi pada anak yang diangkat ataupun pada orangtua angkat. Seperti kasus pengangkatan Angelina oleh Keluarga Margaret di Bali yang mana Legaliltas pengangkatan Angelina hanya sampai Akte Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Notaris tanpa adanya Penetapan Pengadilan. Sehingga pengangkatan Angelina oleh Keluarga Magareth adalah tidak sah.
Bukan hanya dalam perbuatan tindak pidana saja timbul masalah dalam pengangkatan anak tetapi juga dalam permasalahan pembagian harta warisan yang akhirnya menimbulkan saling gugat diantara ahli waris dipengadilan.





Minimnya pengetahuan masyarakat akan akibat hokum terhadap pengangkatan anak membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada tindak pidana dalam pengangkatan anak. Tidak tahunya masyarakat akan tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak, menjadi salah satu factor yang membuat masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Rumusan Masalah
Adapun Rumusan Masalah dalam Makalah  ini adalah :
a.         Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

3.      Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui :
a.       Untuk mengetahui Tindak Pidana apa saja yang dapat dan mungkin terjadi dalam pengangkatan Anak

4.      Metoda Penulisan
Dalam penulisan makalah ini,  penulis menggunakan metode diskritif dan diskusi. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, dimana penulis memperoleh informasi dari buku dan internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.








BAB II
PEMBAHASAN
1.    Tindak Pidana
a.    Pengertian Tindak Pidana
·         Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib okum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib okum dan terjaminnya kepentingan okum.
·         Menurt Van HamelPengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
·         Menurut SimonsPengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar okum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang okum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
·         Menurut E.UtrechtPengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)
·         Kanter dan SianturiPengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang okum pidana, bersifat melawan okum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

b.   Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Moeljatno[1] yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1.      Perbuatan (manusia)
2.      Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
3.      Bersifat melawan okum (syarat materiil).
Pompe[2], yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

JE. Jonkers[3], merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan okum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Simons[4], merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar okum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur stafbaar feit adalah sebagai berikut[5]
1) Perbuatan manusia (positif atau okumus, berbuat atau tidak berbuat)
2) Diancam dengan pidana
3) Melawan okum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Oleh orang yang bertanggungjawab.

2.    Pengangkatan Anak
a.    Pengertian Pengangkatan Anak
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak:
·         Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakdan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa :
-          pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawabatas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkat.
-          Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, danmembesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
-          Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
·         Menurut Shanty[6] Dellyana : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut okum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan
·         Menurut Soedharyo Soimin[7] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hokum.
·         Menurut Muderis Zaini[8] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
·         Menurut Djaja S. Meliala[9] :Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.
·         Menurut Soepomo[10] : Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung .
·         Menurut Amir Martosed[11] : Pengangkatan anak adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.

b.   Dasar Hukum Pengangkatan Anak
Dasar Hukum dalam pengangkatan anak adalah :
1.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
2.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
5.      Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
6.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
7.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
9.      Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
10.  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

c.    Cara Pengangkatan Anak
Ø  Jenis Pengangkatan Anak
Jenis pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu :
1.      Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
1.1  Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
1.1.1        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat  yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.1.2        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapanpengadilan.
1.2  Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
1.2.1        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudmencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatananak melalui lembaga pengasuhan anak.
1.2.2        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2.      Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.


Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:
a.    pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
b.    pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing anak sebagaimana diatas dilakukan melalui putusanpengadilan.

Ø  Syarat Pengangkatan Anak
a.       Syarat Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia:
Syarat Bagi Calon Anak Angkat
1.      Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2.      Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3.      Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4.      Memerlukan perlindungan khusus
Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat
1.      Sehat jasmani dan rohani;
2.      Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling linggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3.      Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4.      Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5.      Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6.      Tidak merupakan pasangan sejenis;
7.      Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8.      Dalam keadaan mampu ekonomi dan okum;
9.      Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
10.  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11.  Adanya laporan okum atau pekerja okum setempat;
12.  Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan;
13.  Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Syarat Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing, apabila Anak Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Warga Negara Asing
1.      Memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui Kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia;
2.      Memperoleh Ijin dari Menteri;
3.      Melalui lembaga pengasuhan anak;
4.      Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
5.      Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon;
6.      Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
7.      Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam Persyaratan Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia.

Apabila Anak Warga Negara Asing dan Orang Tua Warga Negara Indonesia
1.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
2.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Asal Anak.

Ø  Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata Cara Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Penetapaan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.
Tata Cara Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Putusan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Putusan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Putusan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.




3.    Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak dan  dasar hokum yang dipakai oleh polisi untuk menjerat pelaku dan jaksa untuk mendakwa pelaku.
 
a.    Tindak Pidana Perlindungan Anak
Ketentuan Pidana Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :
1.      Pasal 79 merupakan tindak pidana perbuatan melawan hokum dalam bentuk pelanggaran administrasi yaitu Tindak Pidana bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.
2.      Pasal 80, 81,82,84,85,86,87,90 merupakan Tindak Pidana kejahatan dalam bentuk tidak melakukan tanggung jawab dan melakukan kekerasan fisik, jiwa maupun secara psikologis kepada anak yang diangkat antara lain : kekerasan, pelecehan seksual.
3.      Pasal 83,88, 89 merupakan tindak pidana dalam bentuk kejahatan yaitu pemanfaatan anak dengan cara ekploitasi ekonomi maupun seksual dan perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.




b.   Tindak Pidana dalam KUHP
Dengan adanya UU Perlindungan Anak yang merupakan Lex Spesialis tidak serta merta KUHP tidak dipakai lagi apabila ada pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak terutama jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat kita lihat dari dakwaan jaksa yang masih memakai pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP untuk memidana seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anak terutama pidana tentang pembunuhan. Contohnya dakwaan terhadap Agus pembunuh Anak dikalideres yang didakwa dengan Pasal 338 dan 340.
Dipakainya KUHP dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat pelaku meskipun sudah ada UU Perlindungan anak, bukan berarti hal ini bertentangan dengan salah satu asas hokum yaitu asas lex spesialis derogate lex generaly. Menurut penulis pemakaian Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP tentang Kejahatan terhadap nyawa  pada kasus pembunuhan anak adalah tepat karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tak satupun ditemukan kata penyebab mati anak karena pembunuhan atau hilangnya nyawa anak karena pembunuhan melainkan karena kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian.
Pengertian kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : 

“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum”.

Pengertian kekerasan terhadap anak menurut Baker adalah adalah tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan dan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak[12]
Dari pengertian kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan terhadap anak tidak selalu menyebabkan kematian tetapi dapat juga menimbulkan kesenggsaraan dan juga mengakibatkan kematian. Hal ini berbeda dengan pengertian pembunuhan yaitu perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang[13] 
Pidana kejahatan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini dapat kita temukan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi :
“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Yang mana pada ayat 1 berbunyi :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
          Dan bunyi pasal 76C adalah :
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.


Melihat pasal tersebut diatas maka pengertian kekerasan lebih mendekati dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan, yang mana unsur-unsur dalam KUHP tersebut sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka ketentuan yang terdapat KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan tidak berlaku karena asas lex spesialis derogate lex generalis. Namun hal ini tidak berlaku dengan ketentuan yang terdapat pada Bab XIX tentang Kejahatan Terdapap Nyawa (Pasal 338 s/d 350) karena pengertian dan unsur-unsur kejahatatan terhadap nyawa dengan cara melakukan pembunuhan  tidak sama dengan unsur-unsur kejahatan terhadap anak dengan cara kekerasan yang mengakibatkan kematian.

  
c.    Tindak Pidana Tenaga Kerja
Salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih pengangkatan anak adalah dengan mempekerjakan anak. Eksploitasi anak secara ekonomi ini telah menimbulkan berbagai macam persepsi dimasyarakat, dimana sebagaian orang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak untuk membantu orang tua bukanlah sebuah ekploitasi anak secara ekonomi. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur pekerjaan apa  saja yang dapat dilakukan oleh anak. Dengan kata lain, apabila menyimpang dari ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:
1.      Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan okum anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    izin tertulis dari orang tua atau wali;
b.    perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c.    waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d.    dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e.    keselamatan dan kesehatan kerja;
f.     adanya hubungan kerja yang jelas;
g.    menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2.      Pekerja anak yang bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Yang dapat bekerja di tempat kerja tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit empat belas (14) tahun. Namun, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja anak yang bekerja ditempatnya, yaitu:
a.  diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.      Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya
Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b.waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, okum, dan waktu sekolah.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan tersebut, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah).

Hubungan hokum UU Perlindungan Anak dengan UU Ketenagakerjaan
Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan sama-sama UU yang bersifat khusus namun kedua Undang-undang tersebut saling berhubungan satu dengan lain. Dalam UU Perlindungan anak tidak menerangkan secara rinci bagaimana okumu yang dimaksud dengan eksploitasi anak secara ekonomi dan kriteria apa yang menunjukkan bahwa seorang anak telah dieksploitasi secara ekonomi (dalam hal ini jika anak dipekerjakan sebagai tenaga kerja). Tetapi dalam UU Ketenagakerjaan hal ekploitasi anak dapat kita lihat pada pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang mana apabila seorang anak yang dipekerjakan diluar ketentuan yang disebutkan pada pasal 68 sampai dengan 75  maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan pidana tentang eksploitasi anak secara ekonomi memang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 88 yang berbunyi :
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”


Tindak Pidana Eklpoitasi anak secara ekonomi dengan cara mempekerjakan anak haruslah sesuai dan tidak bertentangan antara UU Perlindungan Anak yang dipakai untuk memidana pelaku kejahatan dengan UU Ketenagakerjaandengan yang mengatur lingkup dan batas pekerjaan anak. Selain hubungan tersebut diatas UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga dihubungkan (juncto) dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 190 dalam hal penambahan sanksi administrasi bagi perusahaan (badan hokum/badan usaha) dengan mencabut izin perusahaan.  

d.   Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.
Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang  menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah  :

1.      Adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu: perekrutan , pemindahan , pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia
2.      Cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3.      Tujuan yaitu untuk  eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

Jika memenuhi salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut diatas maka seseorang dapat dipidana dengan pidana kejahatan perdagangan orang.

Orang tua angkat dapat dituduh melakukan tindak pidana human traficking atau perdagangan manusia bila melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam pengangkatan anak adalah ketika pengangkatan anak dilakukan dengan menggunakan pemberian sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang okumu atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. Dalam hal ini calon orang tua angkat memanfaatkan kelemahan orangtua kandung dari segi kekurangan atau kelemahan ekonomi. Sehingga orang tua kandung terpaksa dengan ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat menjadi anak oleh orang tersebut.  Seperti pada kasus Angelina di Bali yang mana Keluarga Margareth memanfaatkan kelemahan dari sisi ekonomi orang tua kandung Angelina dengan menggunakan pemberian (membayar biaya persalinan sebesar 1jt dan uang tambahan sebesar 800 ribu rupiah untuk biaya perawatan hamidah ibu kandung angelina)[14] sehingga Orang Tua Kandung Angelina dengan sadar (conset) memberikan persetujuan anaknya Angelina untuk diangkat sebagai anak oleh Keluarga Margareth.
Pengangkatan anak dengan cara seperti tersebut diatas disamping melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga diancam dengan Pidana Kejahatan melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi salah satu unsur perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang mana salah satu unsur tersebut adalah memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
Jika UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipakai untuk menjerat Margareth pada Kasus Angelina dibali karena telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana perdangan orang maka Margareth dapat dipidana dengan pasal 7 ayat 2, yang menyatakan :

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Selain unsur cara melakukan pengangkatan yang masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatas, tujuan eksploitasi dengan dalih pengangkatan anak juga dilakukan oleh orang tua angkat dengan disadari atau tanpa disadari dan/atau tanpa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat merupakan perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi atau mengakibatkan anak terekploitasi. Perbuatan ini dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (okumus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.




BAB III
PENUTUP
B.     Kesimpulan
            Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
            Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana selain yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal pengangkatan anak, terdapat juga tindak pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan lain yang juga dapat dipakai menjerat pelaku seperti :
1.      Tindak Pidana dalam KUHP
2.      Tindak Pidana Tenaga Kerja
3.      Tindak Pidana Perdagangan Orang
           
           
C.    Saran
Melihat banyaknya kemungkinan tindak pidana yang terjadi dalam hal pengangkatan anak dan masih kurang jelas dan spesifiknya serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaiman diatur dalam UU Perlindangan Anak No No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka sebaiknya UU Perlindungan Anak tersebut perlu direvisi kembali agar lebih sempurna.




Daftar Pustaka
1.      UU  Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.      UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3.      UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4.      PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak
5.      Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
6.      Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
7.      Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
8.      Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
9.      Prof Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-delik tertentu didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.






                                                          
                                                          





[1] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal 60
[2] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72 
[3] Ibid hal. 75
[4] Ibid hal. 75
[5] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39
[6] Shanty Dellyana, 1988:28
[7] Soedharyo Soimin. 1992, 35
[8] Muderis Zaini, 1995: 5
[9] Djaja S. Meliala, 1982: 3

[10] Soepomo, 1985: 76
[11] Amir Martosedono, !990:15
[12] Baker 1987:23
[13] Wahbah Zuhali, 1989: 217
[14] http://simomot.com/2015/06/13/kisah-lengkap-angeline-dari-lahir-hingga-diadopsi/


Read More