Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. (baca : Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)


Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa pemutusan kontrak haruslah tetap melalui pengadilan karena pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Tindakan pembatalan kontrak tanpa melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata merupakan perbuatan melawan hukum dan keputusan tersebut  rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.
Hirarki Perundang-undangan menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Namun dalam hal ini justru Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggi (UU). Yang mana hal ini bertentangan dengan Asas lex superior derogat legi inferior.

Dalam buku ketiga KUH Perdata bagian ketiga tentang akibat persetujuan pasal 1338 disebutkan bahwa :"Suatu ..........Suatu perjanjian itu tidak dapat diatrik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dengan demikian sudah sangat jelas menurut pasal 1338 ini bahwa kontrak tidak dapat ditarik dengan cara tanpa melalui kesepakatan kedua belah pihak. 


Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)"

Post a Comment

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE