Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Menurut pasal 1381 KUHPerdata, salah satu sebab hapusnya perikatan adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan.

Jika kita membaca KUHPerdata Bab I Buku III tentang Perikatan maka kita akan menemukan kata : batal, pembatalan dan membatalkan dalam pasal : 

Pasal 1253 
Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu


Pasal 1254 

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku


Pasal 1256 

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

Pasal 1265 
Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. 



Pasal 1266 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan


Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga


Pasal 1305 

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.



Diantara pasal 1253, 1254,1256,1265,1266,1267 dan 1305 diatas yang menyinggung mengenai hapusnya perikatan adalah hanya pasal 1265 yaitu : "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan...." Syarat batal ini timbul dari Pasal 1254 dan 1256 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang jika tidak sesuai mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, 

Namun jika kita membaca 1266 diatas disebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan..." . Syarat batal yang dimaksud adalah syarat pembatalan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini batal yang dimaksud adalah batal melalui pembatalan yang diminta kepada pengadilan. Karena syarat batal berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini termasuk syarat subjektif perjanjian. Mengapa demikian ? salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka mengikatkan diri. Kata sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak untuk melakukan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan dasar terjadinya perjanjian. 


Menurut dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata



Dengan demikian disimpulkan bahwa hapusnya perikatan karena berlakunya suatu syarat pembatalan adalah : 
  1. Hapus karena Batal Demi Hukum (Pasal 1265 KUHPerdata)
  2. Hapus karena permintaan pembatalan kepada pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)




Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan"

Post a Comment

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE