Post views: counter

Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)

Oleh : Estomihi F.P Simatupang
Mahawasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Untuk melihat secara jelas apakah surat pernyataan masuk ranah pidana atau perdata, maka akan diuraikan sebagai berikut : 

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.

Hukum Perdata dibagi menjadi dua, yaitu :
  1. Hukum Perdata Materiil, yaitu mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum 
  2. Hukum Perdata Formil, yaitu mengatur bagaimana cara seorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain.

Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya

Unsur-unsur tindak pidana

Unsur subjektif :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau Culpa);
  2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 
  5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif :
  1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid; 
  2. Kwalitas dari si pelaku, misalnya kedaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 
  3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.


Surat Pernyataan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata Surat adalah  kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi, maksudnya) sedangkan arti kata Pernyataan adalah : hal menyatakan; tindakan menyatakan: permakluman; pemberitahuan dan Jika digabungkan maka pengertian surat pernyataan adalah kertas dan sebagainya yang bertulis hal menyatakan/tindakan menyatakan/ permakluman/ pemberitahuan.

Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menyatakan adalah menerangkan; menjadikan nyata; menjelaskan menunjukkan; memperlihatkan; menandakan: mengatakan; mengemukakan (pikiran, isi hati); melahirkan (isi hati, perasaan, dan sebagainya); mempermaklumkan (perang)


Orang yang mengingkari atau tidak melakukan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan seringkali disebut wansprestasi karena surat pernyataan dikategorikan sebagai perjanjian. Apakah memang surat pernyataan termasuk sebuah perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata ? mari kita kaji lagi..


Perjanjian

Perjanjian adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.


Unsur-unsur Perjanjian :

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

-Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
-Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
-Suatu hal tertentu
-Suatu sebab yang halal


Secara umum

-Ada pihak-pihak =>minimal 2 pihak
-Kata sepakat/persetujuan =>Pernyataan kehendak=>Saling mengisi
-Ada objek =>berupa benda
-Ada tujuannya =>Mengalihkan hak atas benda yang menjadi objek perjanjian

-Bentuk tertentu =>Lisan dan tulisan.

Jika melihat unsur-unsur perjanjian diatas, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian (hukum perdata), karena : 

1. Dilakukan oleh sepihak (satu pihak)
2. Tidak ada kata sepakat, yang ada adalah pernyataan sepihak
3. Tidak ada hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak

Dengan ini disimpulkan, bahwa Surat Pernyataan tidaklah termasuk perjanjian yang merupakan ranah hukum perdata.

Dengan begitu, apakah akibat dari Surat Pernyataan masuk ranah Pidana ?

Jika melihat unsur -unsur tidak pidana, seseorang yang membuat surat pernyataan lalu mengingkari atau tidak melakukan apa yang telah dinyatakannya itu maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yang dapat disangkakan adalah : 

Pasal 242 ayat (1) KUHP 
" barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Pasal 378 KUHP 
" Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Apabila menggunakan pasal ini maka kita harus berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.



Referensi :

KUHPerdata
KUHP
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990.
UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Surat Pernyataan (Pidana atau Perdata?)"

Post a Comment

berandahukum.com tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE