Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

Pengecualian Tanggung Jawab Dalam Perjanjian

oleh : Estomihi F.P Simatupang, SH
Dalam sebuah perjanjian pasti pernah kita temukan syarat dan ketentuan atau klausula mengenai pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab ini pada umumnya dibuat oleh kreditur sebagai pihak yang memiliki posisi dominan atau kuat dalam menentukan isi perjanjian sehingga debitur hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut. 

Prof. Kusumah Atmadja dalam analisis tentang Standar Kontrak dan Klausula Pengecualian Pertanggung-jawaban terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 3416 L/PDT/1985 tanggal 26 Januari 1987 mengatakan ciri umum suatu kontrak standar ialah adanya klausula yang memuat pengecualian pertanggungan jawab (exoneratie clausules ataupun exclusion clauses) biasanya untuk kepentingan pemberi jasa atau produsen.


Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.


H.P Panggabean dalam buku yang berjudul Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian mengatakan bahwa salah satu indikasi tentang adanya indikasi penyalahgunaan keadaan ekonomi adalah apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan.


Menurut penulis, pengecualian tanggung jawab dalam perjanjian terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Pembatasan tanggung jawab;


Pembatasan tanggung jawab atau  sering juga disebut dengan limitation of liability merupakan bentuk pengecualian tanggung jawab. Pengecualian tanggung jawab dalam bentuk membatasi tanggung jawab kreditur terhadap kerugian yang dialami oleh debitur akibat kesalahan debitur itu sendiri dapat dibenarkan, contohnya "garansi tidak berlaku apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pemakai". Pembatasan tanggung jawab yang seperti ini sesuai dengan salah satu prinsip tanggung jawab yaitu tanggung jawab berdasarkan atas unsur kesalahan (liability based on fault), yang mana seseorang dapat diminta pertanggung jawabannya berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan terdapat dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata. 

Pengecualian tanggung jawab untuk menghindari tanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi dari debitur dalam bentuk pembatasan tanggung jawab merupakan perbuatan melanggar undang-undang, contohnya dalam perjanjian pengiriman barang "ganti rugi hanya terhadap kehilangan barang tidak termasuk kerusakan", perjanjian jual-beli "Garansi berlaku selama 1 tahun tidak termasuk baterai dan charger" dll. Kreditur dengan membatasi tanggung jawab untuk menghindari kewajibannya telah merampas hak-hak daripada sidebitur dan telah menyalahgunakan keadaan lemah atau ketidakberdayaan sidebitur. Dalam pembatasan tanggung jawab yang seperti ini terdapat itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Yang mana hal ini bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata. 



2. Pengalihan tanggung jawab


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pengalihan memiliki arti perbuatan mengalihkan; pemindahan; penggantian; penukaran; pengubahan.

Pengalihan tanggung jawab merupakan perbuatan mengalihkan, memindahkan, mengganti, menukar atau mengubah tanggung jawab kepada pihak lain. Contoh pengalihan tanggung jawab ini dapat kita lihat pada perjanjian perparkiran yang menyatakan bahwa pengelola perparkiran tidak bertanggung atas kehilangan kendaraan yang diparkir, sehingga kerugian akibat hilangnya kendaraan pada area perparkiran merupakan tanggung jawab daripada sipemilik (pemakai jasa atau layanan perpakiran). Pengalihan tanggung jawab yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab diatas sangat merugikan sipemakai jasa atau layanan perparkiran (konsumen) yang mana kendaraan yang diparkir berada dalam kekuasaan sipengelola perparkiran (Pasal 1706 KUH Perdata).

Oleh undang-undang pengecualian tanggung jawab dalam bentuk pengalihan tanggung jawab yang merupakan tanggung jawabnya dengan cara atau alasan apapun adalah perbuatan yang dilarang.

Dalam pasal 18 huruf (a) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas melarang pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. 

Menurut hemat penulis bahwa pelarangan pencantuman klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah sudah tepat karena tanpa dicantumkannya pun klausula pengalihan tanggung jawab dalam perjanjian, maka tanggung jawab itu akan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, atau berakhirnya perjanjian. Seperti contoh perparkiran diatas, bahwa tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan atas mobil yang diparkir akan beralih kepada sipemilik kendaraan ketika sipemakai jasa dan layanan perparkiran keluar dari perparkiran. 

Untuk perjanjian yang mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab maka hal itu oleh undang-undang klausula tersebut batal demi hukum atau klausulua tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka ketentuan mengenai tanggung jawab tetap berpedoman kepada perjanjian yang disepakati (tidak bertentangan dengan undang-undang). 



3. Pelepasan tanggung jawab;


Pelepasan tanggung jawab adalah perbuatan melepaskan atau membebaskan salah satu pihak dari tuntutan pihak lain. 

Dalam suatu perjanjian  baku (sepihak) pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab bertujuan untuk membebaskan kreditur dari tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh debitur apabila debitur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Pencantuman klausula pelepasan tanggung jawab ini pun hanya terjadi sepihak yaitu oleh pihak kreditur, sedangkan debitur tidak memiliki hak untuk dilepaskan dari tanggung jawab jika kreditur bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati atau keadaan yang tidak dikehendaki kreditur (force majure). Sehingga hal ini dipandang sebagai suatu perjanjian yang tidak seimbang. 

Klausula pelepasan tanggung jawab dalam perjanjian selain sebagai bentuk akibat dapat juga bertujuan sebagai peringatan kepada debitur untuk tidak bertindak diluar ketentuan (undang-undang) atau perjanjian yang telah disepakati. Klausula ini seharusnya  berlaku untuk kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur karena baik kreditur maupun debitur dapat bertindak diluar ketentuan atau perjanjian yang disepakati. 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum


Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Mariam Darus, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga, 2015
3. Ahmadi Niru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, 2017 
4. H.P Panggabean, Penyalahgunaan Kedaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan kontrak, 2010
Read More
Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya

Ketidakseimbangan dalam Perjanjian dan Akibat Hukumnya

oleh Estomihi F.P Simatupang, S.H
Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah suatu Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.


Dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 


Asas keseimbangan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Dengan demikian asas keseimbangan tidak melarang atau membatasi seseorang untuk melakukan perjanjian dengan orang yang lebih lemah atau lebih unggul darinya baik secara ekonomi, kejiwaan, pengetahuan maupun kekuasaan.


Asas keseimbangan bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak yang memiliki keunggulan dari pihak lain seperti keunggulan secara ekonomi, keunggulan secara kejiwaan, keunggulan secara pengetahuan dan keunggulan secara kekuasaan.


Pihak yang memiliki keunggulan dalam perjanjian pada umumnya adalah kreditur dan pihak yang lemah adalah debitur. Sehingga pihak yang mungkin untuk memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya sepihak adalah kreditur. Posisi yang lemah atau ketidakberdayaan debitur seringkali dimanfaatkan oleh kreditur untuk membuat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh sidebitur kepada kreditur. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur.


Ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur ini seringkali ditemukan dalam perjanjian baku. Perjanjian baku pada umumnya sudah dipersiapkan dan ditentukan sepihak oleh kreditur sehingga debitur hanya bisa menerima atau menolak perjanjian tersebut atau yang sering kita dengar dengan istilah "take it or leave it".


Ketentuan Hukum

Perjanjian baku adalah perjanjian yang tidak dilarang oleh undang-undang sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Selain ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang perjanjian baku juga harus sesuai dengan kesusilaan dan ketertiban umum. 

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak merupakan sebagai dasar hukum dalam membuat perjanjian baku namun perjanjian baku harus tetap berpedoman pada pasal 1320, 1337, 1338, 1339 KUH Perdata. 

 
Akibat Hukumnya

Memanfaatkan posisi yang lemah atau ketidakberdayaan debitur dalam bentuk membuat syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur mengakibatkan ketidakseimbangan antara hak kreditur dan kewajiban debitur merupakan perbuatan penyalahgunaan keadaan. 
Penyalahgunaan keadaan dapat dikategorikan sebagai kehendak cacat. 

Faktor-faktor yanng dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi :

  1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan;
  2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan (dwang positie);
  3. Apabila terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan-pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian aquo dengan syarat-syarat yang memberatkan;
  4. Nilai dari hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmaja dalam ceramahnya di Jakarta, pada tanggal 21 November 1985 menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak (Pasal 1320 KUH Perdata).


Penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan cacat kehendak yang mengandung ketidakseimbangan antara hak debitur dan kewajiban debitur dalam suatu perjanjian dapat dijadikan sebagai alasan untuk menuntut pembatalan atas perjanjian tersebt.



Referensi :
1. Kitab Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, 2015
3. Salim HS, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, 2003
4. H.P Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan (baru) untuk pembatalan perjanjian, 2010

Read More
Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata

oleh Estomihi FP Simatupang, S.H


Menurut Peter Mahmud Marzuki, Tanggung Jawab adalah merupakan tanggung gugat yang merujuk pada posisi seseorang atau badan hokum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hokum atau tindakan hokum[1]. Ia misalnya harus membayar ganti rugi kepada orang atau badan hokum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hokum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hokum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hokum privat. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, kalau ada suatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. 

Penerapan tanggung jawab, menurut Mariam Darus tanggung jawab diterapkan terhadap orang yang dapat ditagih untuk memenuhi utang debitur karena pihak tersebut telah mengikatkan dirinya untuk melunasi utang debitur yang terkait[2]. Tagihan untuk membayar utang debitur dapa diajukan kepada setiap yang bertanggung jawab termasuk didalamnya kepada debitur. Namun jika pihak yang bertanggung jawab menolak membayar utang debitur yang terkait, kewajiban membayar utang itu menjadi beban dari debitur karena mempunyai kewajiban tanggung gugat (draagjalicht) dan tanggung jawab/aansprakilijk). 

Menurut Hans Kelsen bahwa seseorang bertanggung jawab secara hokum atas perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hokum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan[3]. Teknik hokum primitive ditandai dengan fakta bahwa hubungan antara perbuatan dengan akibatnya tidak mengandung kualifikasi psikologis. Tidak ada relevansi antara apakah individu pelaku mengantasipasi atau mengkehendaki akibat dari perbuatannya itu. Cukup dikatakan bahwa perbuatannya itu menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan bahwa ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Jenis tanggung jawab ini disebut tanggung jawab mutlak[4]. Meski demikian hokum modern juga mengenakan sanksi terhadap tindakan yang telah menimbulkan akibat yang membahayakan tanpa terlebih dahulu dikehendaki atau benar-benar diantisipasi , khususnya jika individu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dalam keadaan normal dapat menghindarkan akibat yang membahayakan itu. Karena hokum modern mewajibkan tindakan yang demikian guna menghindari akibat yang membahayakan dari tindakannya pada individu lain. Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hokum disebu kehilafan (negligence) dan kehilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (culpa) walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengkehendaki dengan atau tanpa maksud jahat akibat yang membahayakan. Kehilafan merupakan delik omii, dan tanggung jawab atas kehilafan lebih merupakan jenis tanggung jawab absolute ketimbang jenis kesalahan (culpability)[5]

Prinsip tanggung jawab dalam hukum secara umum dibedakan sebagai berikut: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault). 
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability). 
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability). 
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). 
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Dalam KUHPerdata terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab karena wansprestasi;
2. Tanggung jawa karena melakukan perbuatan hukum;


[1] Janus Sidababalok, Op. cit., h. 37 
[2] Mariam Darus, Op. cit., h. 4 
[3] Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung, Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hal. 96 
[4] Ibid. h. 96 
[5] Ibid. h. 97

sumber gambar:https://beritatransparansi.com
Read More