Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Pengertian Jaminan
Dalam suatu perjanjian kredit/perjanjian pengakuan utang para debitur atau kreditur mempunyai hak dan kewajiban dan masing-masing terikat oleh isi dari perjanjian kredit tersebut, untuk memberi kepastian bahwa debitur (penerima kredit) akan memenuhi kewajibannya kepada debitur (pemberi kredit) maka diperlukan suatu jaminan.

Pengertian Tanah Sebagai Jaminan Kredit
Salah satu hak atas tanah yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat dialihkan adalah hak atas tanah, untuk menjamin pelunasan dari debitur maka hak atas tnaah itulah yang dijadikan jaminan.





Maksud dan Tujuan Jaminan Kredit
Ø  Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur
Ø  Untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh kreditur
Ø  Untuk memberi hak/kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan benda jaminan bilamana debitur melakukan wanprestasi.
Ø  Memberi dorongan kepada debitur kreditur agar :
§  Betul-betul melakukan usaha yang dibiayai dengan kredit itu
§  Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

Jaminan kredit dikatakan Ideal apabila
Ø  Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
Ø  Tidak melemahkan potendi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan usahanya.
Ø  Membari kepastian kepada sipembari kredit dalam arti bahwa jaminan dalam setiap waktu tersedia untuk dieksekusi


Hak Tanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Subjek Hak Tanggungan          
Ø  Pembari Hak Tanggungan
Ø  Pemegang Hak Tanggungan




Objek Hak Tanggungan
Ø  Hak Milik
Ø  Hak Guna Usaha
Ø  Hak Guna Bangunan
Ø  Hak Pakai atas Tanah Negata
Ø  Rumah Susun diatas Hak Milik

Sifat/Ciri Hak Tanggungan
Ø  Tidak dapat dibagi-bagi
Ø  Ikutan (accessoir) pada perjanjian pokok
Ø  Memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.
Ø  Selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada
Ø  Memenuhi asa spesialitas dan asa publisistas.
Ø  Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi

Prosedur pembenanan hak tanggungan
Ø  Tahap pemberian hak tanggungan
Ø  Tahap pendaftaran hak tanggungan

Peralihan hak tanggungan
Peralihan hak tanggungan terjadi karena hukum beralihnya hak tanggungan karena berlaku pada pihak ketiga pada hari dan tanggal didaftarkannya peralihannya yang bersangkutan oleh kantor pertanahan.

Syarat hak kuasa pembebanan hak tanggungan
Ø  Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan
Ø  Tidak memuat kuasa substitusi
Ø  Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas debitur
Ø  Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan sebab apapun, kecuali berakhir karena telah dilaksanakan atau telah habis waktunya.
Ø  Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dibuat dengan pembuatan akta hak tanggungan dalam jangka waktu yang ditetapkan batal demi hukum, jangka waktu :
§  SKMHT untuk tanah yang bersertifikat
§  SKMHT untuk tanah yang belum bersertifikat 3 bulan
§  SKMHT untuk tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum didaftarkan atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegang haknya yang baru, 3 bulan




Hapusnya hak tanggungan
Ø  Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan
Ø  Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
Ø  Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

Roya atau pencoretan hak tanggungan

Lunasnya hutang berakibat pada penghapusan (Roya) hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat oleh badan pertanahan nasional (BPN). Buku tanah dan sertifikat hak tanggungan ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan.


Read More
Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin)

Akibat Hukum Secara Perdata Anak yang Lahir Luar Kawin (Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin)

Tujuan dari MK adalah untuk menegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Menurut pertimbangan MK, hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Penting untuk dicatat bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tidak menyebut soal akta kelahiran anak luar kawin maupun akibat hukum putusan tersebut terhadap akta kelahiran anak luar kawin. Implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan.


Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Ayah harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain.



Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tentu akan memberikan nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul sendirian oleh seorang ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajiban terhadap anaknya maka konsekuensi hukumnya ia dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin menjadi lebih terjamin dan dilindungi oleh hukum.

Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan. Pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu akan berakibat pada hak seorang anak mendapat harta warisan. Kedudukan anak luar kawin menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan MK membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subyek hukum yang harus bertanggungjawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dan/atau hukum. Dengan kata lain, setidaknya ada dua cara untuk dapat menjadikan sang anak luar kawin memiliki hubungan darah dan juga hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, yaitu;



Pengakuan oleh sang ayah biologis; atau
Pengesahan oleh sang ayah biologis terhadap anak luar kawin tersebut.
Putusan MK hanya menguatkan kedudukan ibu dari si anak luar kawin dalam memintakan pengakuan terhadap ayah biologis dari si anak luar kawin tersebut, apabila si ayah tidak mau melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak luar kawin. Dengan diakuinya anak luar kawin oleh ayah biologisnya, maka pada saat itulah timbul hubungan perdata dengan si ayah biologis dan keluarga ayahnya. 

Dengan demikian, setelah adanya proses pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut, maka anak luar kawin tersebut terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayahnya sebagaimana diatur Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) yang berbunyi: Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya.

Putusan MK mengenai status hak keperdataan anak luar kawin merupakan suatu ijtihad karena selama ini dipahami dalam peradilan agama, anak luar kawin tidak memiliki hak saling mewaris dengan ayahnya karena ketiadaan nasab yang sah. Dengan putusan MK ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (persona in judicio) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

sumber : http://websiteayu.com



Read More
Akrobat Politik vs Politik Akrobat

Akrobat Politik vs Politik Akrobat

oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular


Atraksi Akrobat adalah sebuah pertunjukan kemahiran atau ketangkasan fisik yang dilakukan oleh para pemain profesional dan terlatih. Dengan aksi akrobat ini diharapkan dapat menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menonton pertunjukan akrobat ini. Untuk menarik perhatian masyarakat, maka dalam setiap pertunjukan akrobat selalu ada hal-hal baru yang ditawarkan kepada masyarakat meskipun aktraksi itu tidak jauh berbeda dengan aktrasi yang pernah dipertunjukkan atau dipertontonkan sebelumnya ( hanya dimodifikasi sedikit). 

Kini atraksi aktrobat tidak lagi hanya pertunjukan kemahiran atau ketangkasan fisik saja tetapi juga telah merambat ke dalam dunia politk yang menjadi sebuah pertunjukan kemahiran atau ketangkasan politik yang dilakukan oleh para pemain politik baik politik perorangan atau politik partai. 


Entah kapan atraksi akrobat dalam dunia politik ini dimulai, tetapi yang pasti  atraksi akrobat dalam dunia politik ini sudah lama berlangsung dan sudah pernah dilakukan oleh segelintir pelaku politik. Melihat keberhasilan akrobat dalam dunia politik, sepertinya akrobat dalam dunia politik menjadi tren yang harus dilakukan dalam berpolitik. 

Sepertinya dalam atraksi akrobat fisik untuk menarik perhatian masyarakat demikian juga halnya atraksi akrobat dalam dunia politik. Para pelaku politik hanya cukup mempoles dan membumbui apa yang telah mereka lakukan sebelumnya agar dapat kembali menarik perhatian masyarakat.

Pertunjukan dalam atraksi akrobat fisik identik dengan gaya melompat dan melayang layang. Untuk membuat pertunjukan agar lebih seru dan mendapat respon dari penonton. Maka penonton akan dibuat histeris dengan cara para pemain dibuat seolah-olah akan beresiko celaka. Demikian juga dengan atraksi akrobat dalam dunia politik, seolah-olah para pemain politik berani mengambil resiko demi membela kepentingan rakyat padahal tidak ada resiko yang akan mereka dapat. 





Atraksi akrobat dalam dunia politik sedikit berbeda dan lebih berkembang dari pada aktraksi akrobat pertunjukan fisik. Dalam dunia politik atraksi ada dua jenis yaitu atraksi akrobat politik dan aktrasi politik akrobat. Meskipun kedua-duanya memilliki perbedaan tetapi memiliki tujuan yang sama.

Atraksi Akrobat politik memiliki kesamaan dengan atraksi akrobat fisik yang mana yang menjadi fokus adalah permainan politik yang dimainkan oleh pemain itu sendiri untuk menarik perhatian penonton agar tertuju padanya dengan cara melompat-lompat dan melayang-layang seolah-olah akan beresiko celaka yang membuat penonton merasa histeris. Demikian halnya dilakukan oleh para akrobat politik dalam menarik perhatian dan simpati masyarakat terhadap langkah politik yang diambilnya. 

Atraksi politik akrobat berbeda jauh dengan atraksi akrobat politik, karena dalam atraksi politik akrobat yang berakrobat (melompat-lompat dan melayang-layang) untuk menarik perhatian masyarakat agar histeris adalah politiknya. Politiknya yang membuat masyarakat histeris seolah-olah akan mengalami sebuah resiko karena membela kepentingan rakyat. 
Read More
Malpraktek pada Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek

Malpraktek pada Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular

Kasus malraktek pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek harus dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh klinik tersebut apakah masuk dalam ranah hokum perdata atau hokum pidana atau mungkin pelanggaran terhadap hokum perdata dan pidana. Sehingga penyelesaiannya dapat ditentukan apakah melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen atau secara perdata dan pidana pada peradilan umum atau secara pidana pada kepolisian dan kejaksaan.

Maka dengan ini akan diuraikan perbuatan-perbuatan yang mempunyai akibat hukum bila dilakukan oleh Klinik Pengobatan Tradisional Jenis Chiropraktek sebagai berikut : Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek merupakan perbuatan melawan hukum

Pengertian malpraktek adalah sebuah praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi baik yang dilakukan secara sengaja ataupun kelalaian. Klinik Pengobatan Tradisional Chriopraktek merupakan pengobatan tradisional sebagaimana chiroterapi merupakan salah satu pengobatan secara tradisional yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Dalam Bab IV Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan kesehatan diwajibkan untuk memiliki Surat Ijin Pengobat Tradisional (SIPT).

Praktek Pengobatan Tradisional Chriopraktek dengan tidak memiliki ijin praktek jelas merupakan perbuatan melawan hokum . Maka dengan demikian Pengobatan Tradisional Chriopraktek yang tidak memiliki ijin telah melakukan perbuatan melawan hokum dengan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan praktek pengobatan tradisional dalam hal ini melakukan praktek illegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis chiropraktek dapat berakibat Malpraktek Pidana

Praktek Klinik Pengobatan Tradisional jenis Chriopraktek yang dilakukan tanpa Ijin bukan merupakan malpraktek kedokteran karena tidak memeuhi unsure-unsur dalam malpraktek kedokteran. Dan Malpraktek yang terjadi pada Klinik Pengobatan Tradisional jenis Chriopraktek merupakan malpraktek pengobatan tradisional yang dapat menjadi malpraktek pidana jika telah memenuhi unsur-unsur pidana.

Yang mana dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut antara lain :

1. Syarat sikap batin,

Syarat sikap batin ini telah terpenuhi unsurnya dengan adanya kesengajaan dan kelalaian untuk mengurus Surat Ijin Pengobatan Tradisional (SIPT) sehingga melakukan praktek illegal.

2. Syarat dalam perlakuan medis,

Syarat dalam perlakuan medis ini telah terpenuhi adanya kesengajaan atau kelalaian dalam mengambilan tindakan terhadap pasien yaitu dengan melakukan tindakan diluar kemampuan dan ketrampilan sehingga menyebabkan kematian pasiennya.

3. Syarat dalam hal akibat.

Syarat ini telah terpenuhi yaitu Kealfaan yang menyebabkan kematian (pasal 359).
Praktek Ilegal (Tanpa Ijin) Pengobatan Tradisional Chiropraktek merupakan perbuatan melawan hokum yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun in materil.

Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi , disamping didasarkan pada ketentuan hokum kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 yang menentukan setiap orang untuk menuntut rugi terhadap seseorang yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian akibat pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Dalam hal kerugian yang dialami pasien yang mengakibatkan kematian akibat praktek yang dilakukan oleh sebuah Klinik Pengobatan Tradisional Chriopraktek sebagaimana ditentukan oleh pasal 1243 KUHPerdata adalah :

Biaya (scaden) yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan 
Rugi (scaden) berkurangnya harta kekayaan kreditur akibat wansprestasi 
Bunga (interessen) yaitu keuntungan yang diharapkan tidak diperoleh karena adanya wansprestasi 

Melihat uraian tersebut diatas Malpraktek yang dilakukan oleh sebuah Pengobatan Tradisional Chriopraktek yang mengakibatkan meninggalnya pasien akibat kesengajaan maupun kelalaian telah memenuhi unsure-unsur tindak pidana dan unsure wanprestasi sebagaimana dalam KUHPerdata pasal 1365, Pasal 1366, pasal 1367 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 58.

Read More
KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

KEBIJAKAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR

SEBUAH KEBIJAKAN YANG KURANG (TIDAK) BERDAMPAK*

Oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum pada Universitas MPU Tantular

Dalam rangka untuk mengurangi sampah kantong plastik, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan sebuah kebijakan baru untuk mengurangi sampah kantong plastik melalui Surat Edaran (SE)

Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 tentang Penerapan Kantong Plastik berbayar yang uji coba penerapannya dimulai 21 Februari 2016 yang lalu hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah sebagaimana Pasal 6 dan 7 tentang Tugas dan Wewenang Pemerintah dan pasal 19 dan 20 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.




Kebijakan penerapan kantong plastik berbayar ini tidak berlaku bagi semua konsumen tetapi hanya masih sebatas konsumen yang berbelanja dipasar modern saja dengan membayar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima dan uji coba penerapan kebijakan ini juga belum diberlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia hanya masih terbatas pada beberapa daerah saja yaitu : Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Papua[1]

Kebijakan kantong plastik berbayar melalui Surat Edaran (SE) Nomor: S.71/MENLHK–II/ 2015 pada 17 Desember 2015 yang mengharuskan konsumen yang berbelanja dipasar modern membayar kantong plastik sebesar Rp. 200,- untuk setiap kantong plastik yang diterima tidak banyak mendapat penolakan, karena hal itu tidaklah memberatkan konsumen yang berbelanja dipasar modern. Justru kritikan datang dari orang yang peduli akan lingkungan dengan  sikap tidak yakin akan dapat mengurangi pemakaian kantong plastik oleh konsumen yang berbelanja di pasar modern.

Kini kebijakan kantong plastik berbayar telah berlangsung kurang lebih 4 bulan sampai saat tulisan ini dibuat. Timbul sebuah pertanyaan : Apakah kebijakan kantong plastik berbayar ini mempunyai dampak terhadap pengurangan pemakaian kantong plastik ?. Ternyata tidak, kenapa ? karena konsumen yang berbelanja dipasar modern bersedia membayar kantong plastik dan rata-rata konsumen yang berbelanja dipasar modern adalah konsumen dengan golongan mampu. 

Kita patut mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik yang berakibat timbulnya sampah plastik sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan Sampah. Namun kebijakan kantong plastik berbayar itu perlu dikritisi karena kebijakan itu kurang (tidak) memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian kantong plastik.





Fakta bahwa Indonesia adalah peringkat kedua di dunia penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok[2] tentu hal ini sangat memprihatinkan bagi kita. Diperlukan sebuah langkah konkrit berupa kebijakan yang benar-benar dapat memberikan dampak untuk mengurangi pemakaian plastik mengingat kondisi saat ini yang cukup meresahkan.  Dalam hal ini penulis menyarankan agar kebijakan penerapan kantong plastik berbayar yang masih berlangsung saat ini agar ditinjau kembali dan penulis menyarankan sebaiknya  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya mengeluarkan sebuah kebijakan pelarangan pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengah karena pemakaian kantong plastik ukuran kecil dan menengahlah yang paling banyak menyumbang sampah plastik. 

1) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html.
2) sumber :http://www.menlhk.go.id/siaran-31-menuju-penerapan-kebijakan-kantong-plastik-berbayar.html

Tulisan ini bersifat penilaian pribadi sebagai bentuk kepedulian terhadap Lingkungan Hidup.

Read More
FENOMENA LELANG JABATAN DAN TUJUAN YANG HILANG

FENOMENA LELANG JABATAN DAN TUJUAN YANG HILANG

oleh Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Lelang Jabatan kini bukanlah sesuatu yang baru dikalangan PNS yang jika sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan PNS. Pada sebagian ini hanyalah sebuah permainan baru atau cara yang baru dalam mengelabui masyarakat yang dianggap sebagai pencitraan karena dipastikan bahwa yang nantinya terpilih dan diangkat adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan, akses dan uang yang akan lulus dalam seleksi lelang jabatan. Namun bagi sebagian lagi berpendapat bahwa lelang jabatan ini adalah suatu langkah terobosan baru yang memberikan kesempatan bagi semua orang (bagi yang memenuhi syarat) untuk bersaing secara sehat dan terbuka dalam memperebutkan jabatan yang ditawarkan. 





Konsep lelang jabatan ini sebelumnya juga pernah didengungkan oleh Mantan Menteri BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Dahlan Iskan. Namun konsepnya pada saat itu agak berbeda dengan konsep lelang jabatan sekarang. Jika maksud lelang jabatan pada waktu itu adalah untuk menginvetarisir dan memilah pegawai sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya sehingga semua pegawai yang lulus dalam lelang jabatan akan dikumpulkan (seperti bank namun menyimpan nama-nama calon pejabat) dan dibuatkan suatu pemeringkatan. Sehingga setiap kekosongan atau pergantian pejabat akan diisi dari Bank tersebut. Hal ini diharapkan akan memicu semangat para PNS dalam bersaing secara sehat dan terbuka. Selain memacu semangat para PNS dalam mencapai karier, hal ini juga memudahkan pimpinan dalam memilih dan menempatkan bawahannya sesuai dengan bidang keahliahnya seperti apa yang sering kita dengar the right man on the right place. Namun hal ini tidak mendapat respon sehingga ide yang cukup cemerlang ini berangsur-angsur hilang.

Ketika Jokowi Widodo terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 (mengalahkan rivalnya Fauzi Bowo), melakukan suatu gebrakan untuk melakukan lelang jabatan secara terbuka, tentu hal ini membuat geger seluruh PNS DKI Jakarta, berbagai kritik dan pendapat terlontar terhadap kebijakan Gubernur yang baru sebagaimana disampaikan diatas. Harus diakui ini merupakan suatu gebrakan revolusi baru dalam tata pemerintahan daerah yang tak tanggung-tanggung dilakukan tanpa adanya sebuah pilot project dalam melakukan lelang jabatan. 

UU No. 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) No. 16 tahun 2012 menjadi dasar hukum bagi Instasi Pemerintah untuk melakukan lelang jabatan. 





Read More
MORAL DAN HUKUM

MORAL DAN HUKUM

Oleh :
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Hasil gambar untuk Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.HMoral berhubungan dengan manusia sebagai individu sedangkan hukum (kebiasaan, sopan santun) berhubungan dengan manusia sebagai makluk sosial.


Antara hukum dan moral terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal cara menjamin pelaksanaannya dan daya kerjanya.

1. Perbedaan antara moral dan hukum dalam hal tujuan:
  • Tujuan moral adalah menyempurnaan manusia sebagai individu.
  • Tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat
2. Perbedaan antara moral dan hukum dalam han isi :
  • Moral yang bertujuan penyempuraan manusia berisi atau memberi peraturan-peraturan yang bersifat batiniah (ditujukan kepada sikap lahir).
  • Hukum memberi peraturan-peraturan bagi perilaku lahiriah.
Read More
Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis

Vaksin Palsu sebagai Perbuatan Malpraktek Medis

oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Akhir-akhir ini kita dihebohkan oleh berita tentang vaksin palsu, dan yang mengejutkan lagi adalah ternyata vaksin palsu ini telah berlangsung dalam kurun waktu 13 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang. Bagaimana sebenarnya kasus vaksin palsu ini jika  ditinjau dari sudut pandang hukum kesehatan khususnya tentang malpraktek medis ? 

Menurut Coughlin’s Dictionary Law, Malpraktek adalah sikap tindak professional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, ahli hokum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan, sedangkan menurut Menurut The Oxford Illustrated Dicionary, Malpraktek adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan.

Dari pengertian diatas bahwa yang dimaksud dengan malpraktek adalah : tindakan dokter/ dokter gigi atau tenaga kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur dan informed consent yang mengakibatkan kematian atau cacat dan/atau kerugian materi pada pasien baik yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi jika merujuk pada kesimpulan pengertian tentang malpraktek diatas maka kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi dapat dikategorikan sebagai perbuatan malpraktek yang dapat dilakukan oleh dokter, perawat atau Rumah Sakit.




Terhadap perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu terdapat dua hubungan hukum yaitu Perbuatan melawan hukum (hukum perdata) dan Perbuatan tindak pidana (hukum pidana). 

Dalam hal hubungan hukum perdata dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah bahwa hubungan dokter dengan pasien merupakan transaksi teraupetik (kontrak traupetik) yaitu hubungan hokum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak [1]. Hak dan Kewajiban Dokter dan Pasien dapat kita lihat dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam kontrak Traupetik antara dokter dan pasien maka salah satu pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi secara Perdata

Hubungan hukum pidana dengan perbuatan malpraktek medis pemberian vaksin palsu adalah sikap tindak yang salah; (hokum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medis; tindakan yang illegal untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan. yaitu dengan memberikan vaksin palsu kepada bayi yang mengakibatkan bayi tidak memiliki system kekebalan tubuh yang dikemudian hari dapat mengakibatkan bayi mudah sakit. Perbuatan ini dapat diancam dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun atau dengan 50jt sesuai dengan Pasal 79 huruf (c).   

Salah satu kewajiban Rumah Sakit adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 15 ayat (3) yang menyatakan  "Pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi farmasi sistem satu pintu" dan Pasal 29 yang menyatakan "memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit". Sehingga dalam kasus pemberian vaksin palsu kepada bayi tidak boleh hanya menyalahkan dokter atau perawat saja, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya karena ini juga merupakan kelalaian dari pada Rumah Sakit. Salah satu sanksi terhadap pelanggaran dalam melaksanaan kewajiban Rumah Sakit (Pasal 17 dan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) adalah denda dan pecabutan izin Rumah Sakit. Terhadap pasien yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya kewajiban Rumah sakit berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit sebagaimana dalam UU No. 44 Tahun 2009 Pasal 32 huruf (q)yang menyatakan "pasien berhak menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana";


1] Bahder Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta ,2005, hlm 11
Read More
Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

disusun  oleh : Estomihi Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum MPU Tantular

BAB I
PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang
Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hokum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak pada umumnya sering terjadi di Rumah Sakit/ Rumah Bersalin pada anak yang  baru lahir dari orang tua yang tidak mau mengasuhnya (kehamilan yang tidak diinginkan) atau orang tua yang tidak mampu untuk membayar biaya persalinan anaknya. Proses pengangkatan anak seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh orang tua kandung anak dengan calon orang tua angkat anak atau calon orang tua angkat dengan pihak RS/RB secara diam-diam.
Dalam hal pengangkatan anak, calon orang tua angkat jarang sekali melibatkan Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah setempat untuk melakukan pengangkatan anak secara legal menurut peraturan perundang-undangan. Sehingga status dan cara pengangkatan anak seringkali terungkap ketika tindak pidana terjadi pada anak yang diangkat ataupun pada orangtua angkat. Seperti kasus pengangkatan Angelina oleh Keluarga Margaret di Bali yang mana Legaliltas pengangkatan Angelina hanya sampai Akte Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Notaris tanpa adanya Penetapan Pengadilan. Sehingga pengangkatan Angelina oleh Keluarga Magareth adalah tidak sah.
Bukan hanya dalam perbuatan tindak pidana saja timbul masalah dalam pengangkatan anak tetapi juga dalam permasalahan pembagian harta warisan yang akhirnya menimbulkan saling gugat diantara ahli waris dipengadilan.





Minimnya pengetahuan masyarakat akan akibat hokum terhadap pengangkatan anak membuat masyarakat berpikir bahwa tidak ada tindak pidana dalam pengangkatan anak. Tidak tahunya masyarakat akan tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak, menjadi salah satu factor yang membuat masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.      Rumusan Masalah
Adapun Rumusan Masalah dalam Makalah  ini adalah :
a.         Tindak Pidana dalam pengangkatan Anak

3.      Tujuan Penelitian
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui :
a.       Untuk mengetahui Tindak Pidana apa saja yang dapat dan mungkin terjadi dalam pengangkatan Anak

4.      Metoda Penulisan
Dalam penulisan makalah ini,  penulis menggunakan metode diskritif dan diskusi. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis, penulis menggunakan metode studi kepustakaan, dimana penulis memperoleh informasi dari buku dan internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.








BAB II
PEMBAHASAN
1.    Tindak Pidana
a.    Pengertian Tindak Pidana
·         Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib okum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib okum dan terjaminnya kepentingan okum.
·         Menurt Van HamelPengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain
·         Menurut SimonsPengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar okum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang okum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
·         Menurut E.UtrechtPengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)
·         Kanter dan SianturiPengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang okum pidana, bersifat melawan okum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

b.   Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut Moeljatno[1] yang menganut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana adalah: 

1.      Perbuatan (manusia)
2.      Memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (formil)
3.      Bersifat melawan okum (syarat materiil).
Pompe[2], yang merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

JE. Jonkers[3], merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan okum (wedwerrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Simons[4], merumuskan strafbaar feit adalah “suatu tindakan melanggar okum yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

Simons sebagai penganut pandangan monistis mengemukakan unsur-unsur stafbaar feit adalah sebagai berikut[5]
1) Perbuatan manusia (positif atau okumus, berbuat atau tidak berbuat)
2) Diancam dengan pidana
3) Melawan okum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Oleh orang yang bertanggungjawab.

2.    Pengangkatan Anak
a.    Pengertian Pengangkatan Anak
Ada beberapa pendapat mengenai pengertian pengangkatan anak:
·         Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anakdan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa :
-          pengertian Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawabatas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluargaorang tua angkat.
-          Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, danmembesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
-          Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnyaberdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.
·         Menurut Shanty[6] Dellyana : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut okum yang berlaku dimasyarakat yang bersangkutan
·         Menurut Soedharyo Soimin[7] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hokum.
·         Menurut Muderis Zaini[8] : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipunggut itu timbul suatu okum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
·         Menurut Djaja S. Meliala[9] :Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.
·         Menurut Soepomo[10] : Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Atau anak ini timbul hubungan okum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung .
·         Menurut Amir Martosed[11] : Pengangkatan anak adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.

b.   Dasar Hukum Pengangkatan Anak
Dasar Hukum dalam pengangkatan anak adalah :
1.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.
2.      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
4.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.
5.      Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak  perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.
6.      Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.
7.      Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
8.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
9.      Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
10.  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

c.    Cara Pengangkatan Anak
Ø  Jenis Pengangkatan Anak
Jenis pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan anak, terdapat 2 jenis pengangkatan anak yaitu :
1.      Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
1.1  Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
1.1.1        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat  yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.
1.1.2        Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapanpengadilan.
1.2  Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan
1.2.1        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudmencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatananak melalui lembaga pengasuhan anak.
1.2.2        Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan pengadilan.

2.      Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.


Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, meliputi:
a.    pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
b.    pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.
Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing anak sebagaimana diatas dilakukan melalui putusanpengadilan.

Ø  Syarat Pengangkatan Anak
a.       Syarat Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia:
Syarat Bagi Calon Anak Angkat
1.      Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2.      Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3.      Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak; dan
4.      Memerlukan perlindungan khusus
Syarat Bagi Calon Orang Tua Angkat
1.      Sehat jasmani dan rohani;
2.      Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling linggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3.      Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4.      Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5.      Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6.      Tidak merupakan pasangan sejenis;
7.      Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8.      Dalam keadaan mampu ekonomi dan okum;
9.      Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
10.  Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11.  Adanya laporan okum atau pekerja okum setempat;
12.  Tidak mengasuh calon anak selama 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan;
13.  Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Syarat Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing, apabila Anak Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Warga Negara Asing
1.      Memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah Warga Negara asal Pemohon melalui kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon melalui Kedutaan atau Perwakilan Negara Pemohon yang ada di Indonesia;
2.      Memperoleh Ijin dari Menteri;
3.      Melalui lembaga pengasuhan anak;
4.      Orang tua asing tersebut telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
5.      Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Pemohon;
6.      Membuat pernyataan tertulis bahwa akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;
7.      Memenuhi syarat-syarat seperti yang termuat dalam Persyaratan Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia.

Apabila Anak Warga Negara Asing dan Orang Tua Warga Negara Indonesia
1.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia; dan
2.      Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara Asal Anak.

Ø  Tata Cara Pengangkatan Anak

Tata Cara Pengangkatan okumusr Warga Negara Indonesia
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Penetapaan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non-Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Penetapan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Penetapan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.
Tata Cara Pengangkatan Anak antara WNI dengan Warga Negara Asing
1.      Melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak;
2.      Mengajukan pengajuan Permohonan Putusan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam);
3.      Setelah Majelis Hakim mempelajari berkas tersebut, Majelis akan mengeluarkan Putusan;
4.      Kemudian Pengadilan akan meneruskan Salinan Putusan tersebut kepada Instansi terkait seperti Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.




3.    Tindak Pidana Dalam Pengangkatan Anak
Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana apa saja yang dapat terjadi dalam pengangkatan anak dan  dasar hokum yang dipakai oleh polisi untuk menjerat pelaku dan jaksa untuk mendakwa pelaku.
 
a.    Tindak Pidana Perlindungan Anak
Ketentuan Pidana Pengangkatan Anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu :
1.      Pasal 79 merupakan tindak pidana perbuatan melawan hokum dalam bentuk pelanggaran administrasi yaitu Tindak Pidana bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak.
2.      Pasal 80, 81,82,84,85,86,87,90 merupakan Tindak Pidana kejahatan dalam bentuk tidak melakukan tanggung jawab dan melakukan kekerasan fisik, jiwa maupun secara psikologis kepada anak yang diangkat antara lain : kekerasan, pelecehan seksual.
3.      Pasal 83,88, 89 merupakan tindak pidana dalam bentuk kejahatan yaitu pemanfaatan anak dengan cara ekploitasi ekonomi maupun seksual dan perdagangan anak dengan dalih pengangkatan anak.




b.   Tindak Pidana dalam KUHP
Dengan adanya UU Perlindungan Anak yang merupakan Lex Spesialis tidak serta merta KUHP tidak dipakai lagi apabila ada pidana kejahatan yang dilakukan terhadap anak terutama jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan. Hal ini dapat kita lihat dari dakwaan jaksa yang masih memakai pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP untuk memidana seseorang yang melakukan pembunuhan terhadap anak terutama pidana tentang pembunuhan. Contohnya dakwaan terhadap Agus pembunuh Anak dikalideres yang didakwa dengan Pasal 338 dan 340.
Dipakainya KUHP dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat pelaku meskipun sudah ada UU Perlindungan anak, bukan berarti hal ini bertentangan dengan salah satu asas hokum yaitu asas lex spesialis derogate lex generaly. Menurut penulis pemakaian Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP tentang Kejahatan terhadap nyawa  pada kasus pembunuhan anak adalah tepat karena dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tak satupun ditemukan kata penyebab mati anak karena pembunuhan atau hilangnya nyawa anak karena pembunuhan melainkan karena kekerasan yang dapat mengakibatkan kematian.
Pengertian kekerasan menurut UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah : 

“setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hokum”.

Pengertian kekerasan terhadap anak menurut Baker adalah adalah tindakan melukai yang berulang – ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan dan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak[12]
Dari pengertian kekerasan diatas dapat disimpulkan bahwa akibat kekerasan terhadap anak tidak selalu menyebabkan kematian tetapi dapat juga menimbulkan kesenggsaraan dan juga mengakibatkan kematian. Hal ini berbeda dengan pengertian pembunuhan yaitu perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang[13] 
Pidana kejahatan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian ini dapat kita temukan pada pasal 80 ayat 2 yang berbunyi :
“Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Yang mana pada ayat 1 berbunyi :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
          Dan bunyi pasal 76C adalah :
“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.


Melihat pasal tersebut diatas maka pengertian kekerasan lebih mendekati dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan, yang mana unsur-unsur dalam KUHP tersebut sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka ketentuan yang terdapat KUHP Bab XX Tentang Penganiayaan tidak berlaku karena asas lex spesialis derogate lex generalis. Namun hal ini tidak berlaku dengan ketentuan yang terdapat pada Bab XIX tentang Kejahatan Terdapap Nyawa (Pasal 338 s/d 350) karena pengertian dan unsur-unsur kejahatatan terhadap nyawa dengan cara melakukan pembunuhan  tidak sama dengan unsur-unsur kejahatan terhadap anak dengan cara kekerasan yang mengakibatkan kematian.

  
c.    Tindak Pidana Tenaga Kerja
Salah satu bentuk eksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih pengangkatan anak adalah dengan mempekerjakan anak. Eksploitasi anak secara ekonomi ini telah menimbulkan berbagai macam persepsi dimasyarakat, dimana sebagaian orang mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak untuk membantu orang tua bukanlah sebuah ekploitasi anak secara ekonomi. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diatur pekerjaan apa  saja yang dapat dilakukan oleh anak. Dengan kata lain, apabila menyimpang dari ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak, sebagai berikut:
1.      Pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan
Bagi anak yang telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan okum anak tersebut. Perusahaan yang akan mempekerjakan anak dalam lingkup pekerjaan ringan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.    izin tertulis dari orang tua atau wali;
b.    perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c.    waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
d.    dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
e.    keselamatan dan kesehatan kerja;
f.     adanya hubungan kerja yang jelas;
g.    menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, yaitu tidak diperlukan hal-hal yang ada dalam huruf a, b, f, dan g di atas.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan-persyaratan ruang lingkup pekerjaan ringan bagi pekerja anak, dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2.      Pekerja anak yang bekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
Yang dapat bekerja di tempat kerja tersebut adalah anak yang berumur paling sedikit empat belas (14) tahun. Namun, pengusaha yang bersangkutan harus memiliki beberapa persyaratan bagi pekerja anak yang bekerja ditempatnya, yaitu:
a.  diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3.      Pekerja anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minatnya
Tujuan dari jenis pekerjaan anak ini adalah agar usaha untuk mengembangkan bakat dan minat anak tidak terhambat pada umumnya. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangan bakat dan minat pekerja anak tersebut, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pekerjaan dilakukan di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
b.waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari, dan;
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, okum, dan waktu sekolah.
Bagi pengusaha yang melanggar persyaratan tersebut, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (okumus juta rupiah).

Hubungan hokum UU Perlindungan Anak dengan UU Ketenagakerjaan
Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Ketenagakerjaan merupakan sama-sama UU yang bersifat khusus namun kedua Undang-undang tersebut saling berhubungan satu dengan lain. Dalam UU Perlindungan anak tidak menerangkan secara rinci bagaimana okumu yang dimaksud dengan eksploitasi anak secara ekonomi dan kriteria apa yang menunjukkan bahwa seorang anak telah dieksploitasi secara ekonomi (dalam hal ini jika anak dipekerjakan sebagai tenaga kerja). Tetapi dalam UU Ketenagakerjaan hal ekploitasi anak dapat kita lihat pada pasal 68 sampai dengan pasal 75, yang mana apabila seorang anak yang dipekerjakan diluar ketentuan yang disebutkan pada pasal 68 sampai dengan 75  maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi.
Ketentuan pidana tentang eksploitasi anak secara ekonomi memang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 88 yang berbunyi :
“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”


Tindak Pidana Eklpoitasi anak secara ekonomi dengan cara mempekerjakan anak haruslah sesuai dan tidak bertentangan antara UU Perlindungan Anak yang dipakai untuk memidana pelaku kejahatan dengan UU Ketenagakerjaandengan yang mengatur lingkup dan batas pekerjaan anak. Selain hubungan tersebut diatas UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga dihubungkan (juncto) dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 190 dalam hal penambahan sanksi administrasi bagi perusahaan (badan hokum/badan usaha) dengan mencabut izin perusahaan.  

d.   Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.
Adapun Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang  menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah  :

1.      Adanya tindakan atau perbuatan yang dilakukan yaitu: perekrutan , pemindahan , pengiriman, penampungan atau penerimaan seseorang dalam perdagangan manusia
2.      Cara, ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3.      Tujuan yaitu untuk  eksploitasi. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial

Jika memenuhi salah satu unsur dari ketiga unsur tersebut diatas maka seseorang dapat dipidana dengan pidana kejahatan perdagangan orang.

Orang tua angkat dapat dituduh melakukan tindak pidana human traficking atau perdagangan manusia bila melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam pengangkatan anak adalah ketika pengangkatan anak dilakukan dengan menggunakan pemberian sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang okumu atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi. Dalam hal ini calon orang tua angkat memanfaatkan kelemahan orangtua kandung dari segi kekurangan atau kelemahan ekonomi. Sehingga orang tua kandung terpaksa dengan ikhlas memberikan anaknya untuk diangkat menjadi anak oleh orang tersebut.  Seperti pada kasus Angelina di Bali yang mana Keluarga Margareth memanfaatkan kelemahan dari sisi ekonomi orang tua kandung Angelina dengan menggunakan pemberian (membayar biaya persalinan sebesar 1jt dan uang tambahan sebesar 800 ribu rupiah untuk biaya perawatan hamidah ibu kandung angelina)[14] sehingga Orang Tua Kandung Angelina dengan sadar (conset) memberikan persetujuan anaknya Angelina untuk diangkat sebagai anak oleh Keluarga Margareth.
Pengangkatan anak dengan cara seperti tersebut diatas disamping melakukan pidana kejahatan yang diancam dengan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat juga diancam dengan Pidana Kejahatan melakukan tindak pidana perdagangan orang karena telah memenuhi salah satu unsur perbuatan tindak pidana perdagangan orang yang mana salah satu unsur tersebut adalah memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
Jika UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipakai untuk menjerat Margareth pada Kasus Angelina dibali karena telah memenuhi salah satu unsur tindak pidana perdangan orang maka Margareth dapat dipidana dengan pasal 7 ayat 2, yang menyatakan :

“tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Selain unsur cara melakukan pengangkatan yang masuk dalam ranah tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatas, tujuan eksploitasi dengan dalih pengangkatan anak juga dilakukan oleh orang tua angkat dengan disadari atau tanpa disadari dan/atau tanpa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat merupakan perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi atau mengakibatkan anak terekploitasi. Perbuatan ini dapat dipidana dengan Pasal 2 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (okumus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.




BAB III
PENUTUP
B.     Kesimpulan
            Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan okum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.
Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
            Tindak pidana dalam pengangkatan anak telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun karena kurang jelas dan spesifiknya tindak pidana serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku seringkali membuat para jaksa dan polisi memakai perundang-undangan lain selain undang –undang perlindungan anak untuk menjerat pelaku terhadap kekerasan anak agar dihukum lebih berat.
Tindak pidana selain yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam hal pengangkatan anak, terdapat juga tindak pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan lain yang juga dapat dipakai menjerat pelaku seperti :
1.      Tindak Pidana dalam KUHP
2.      Tindak Pidana Tenaga Kerja
3.      Tindak Pidana Perdagangan Orang
           
           
C.    Saran
Melihat banyaknya kemungkinan tindak pidana yang terjadi dalam hal pengangkatan anak dan masih kurang jelas dan spesifiknya serta kurang beratnya hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaiman diatur dalam UU Perlindangan Anak No No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 maka sebaiknya UU Perlindungan Anak tersebut perlu direvisi kembali agar lebih sempurna.




Daftar Pustaka
1.      UU  Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.      UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3.      UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
4.      PP No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan anak
5.      Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
6.      Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
7.      Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983.
8.      Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
9.      Prof Dr. Jur Andi Hamzah, Delik-delik tertentu didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.






                                                          
                                                          





[1] Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hal 60
[2] Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72 
[3] Ibid hal. 75
[4] Ibid hal. 75
[5] Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39
[6] Shanty Dellyana, 1988:28
[7] Soedharyo Soimin. 1992, 35
[8] Muderis Zaini, 1995: 5
[9] Djaja S. Meliala, 1982: 3

[10] Soepomo, 1985: 76
[11] Amir Martosedono, !990:15
[12] Baker 1987:23
[13] Wahbah Zuhali, 1989: 217
[14] http://simomot.com/2015/06/13/kisah-lengkap-angeline-dari-lahir-hingga-diadopsi/
Read More

a1