Takut akan Tuhan adalah Permulaan Pengetahuan

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Pemutusan Kontrak tanpa Pembatalan Kontrak ? (Kontrak Pengadaan Barang/Jasa)

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa: 

"Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK"

Hal tersebut memberikan wewenang kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. (baca : Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata)


Selain memutuskan kontrak PPK juga memiliki wewenang untuk menuntut a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. (Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015)


Meskipun PPK memiliki wewenang untuk memutuskan kontrak dan menuntut ganti rugi tanpa perlu meminta pembatalan dari pengadilan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan IV Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menurut hemat penulis bahwa tindak seperti itu rawan digugat baik gugatan melalui TUN maupun gugatan Perdata.
 
mengapa ?

Salah satu asas dalam Hukum adalah Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Menurut UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan yang berlaku saat ini adalah :

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (UUD 1945)
2. KETETAPAN MPR (TAP MPR)
3. UNDANG-UNDANG (UU)
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
5. PERATURAN PEMERINTAH (PP)
6. KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPRES)
7. PERATURAN DAERAH, TERMASUK QANUN DI ACEH DAN OTDASUS DI PAPUA

Dalam hal ini pengaturan tentang pembatalan kontrak telah diatur dalam KUHPerdata pasal 1266 dan 1267. Dengan demikian Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dikesampingkan dengan Asas lex superior derogat legi inferior. 
Read More
Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Akibat Hukum Dikesampingkannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular




Dalam sebuah perjanjian/ kontrak mungkin kita pernah menemukan klausula tentang syarat batalnya kontrak dengan mengenyampikan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Adapun tujuan dicantumkannya syarat batalnya kontrak ini adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka kontrak akan batal dengan sendirinya tanpa perlu meminta pembatalan kepada pengadilan. 

Lain hal, jika kedua belah pihak tidak ada yang keberatan atau dirugikan ketika hal ini terjadi maka tentu hal itu tidak perlu dipersoalkan lagi, dengan sendirinya kontrak itu terhapus karena tidak ada yang menuntut. Namun bagaimana jika salah satu pihak tidak terima dan menganggap kontrak itu belum batal sedangkan dipihak lain menganggap bahwa perjanjian telah batal karena tidak dipenuhinya kewajibannya sesuai dengan syarat batal dalam perjanjian. Lalu apakah perjanjian itu batal demi hukum ataukah perjanjian itu masih mengikat kedua belah pihak ?


Salah satu asas dalam hukum kontrak adalah asas kebebasan berkontrak yang membebaskan kita untuk menentukan isi dan klausula kontrak. Lalu apakah dengan adanya asas itu kita lantas bertentangan dengan undang-undang ?. 

Pasal 1267 dengan jelas mengatakan bahwa pembatalan kontrak dilakukan dengan  meminta pembatalan kepada pengadilan jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Lalu apakah persetujuan yang merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338) dapat mengenyampingkan pasal 1267 ? Apakah persetujuan tersebut dapat dikatakan sebagai lex specialist derogate legi generalis? sehingga dapat mengenyampingkan KUHPerdata. Bukankah mengenyampingkan Pasal 1266 dan 1267  merupakan perbuatan melawan hukum ?

Kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian menurut hemat penulis adalah kebebasan menentukan isi dan klausula perjanjian, sepanjang isi dan klausulu tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata

Dengan demikian, menurut penulis, perjanjian yang menncatumkan klausula batalnya kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata adalah tidak sah (batal demi hukum). tidak sah atau batal demi hukum disini bukanlah keseluruhan kontrak/ perjanjian tetapi hanya sebatas klausula yang mencantumkan syarat batal kontrak dengan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata.

Referensi :

Kitab Undang Hukum Perdata


Read More
Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Hapusnya Kontrak karena berlakunya suatu syarat pembatalan

Oleh Estomihi F.P Simatupang
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular



Menurut pasal 1381 KUHPerdata, salah satu sebab hapusnya perikatan adalah karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I Buku III tentang Perikatan.

Jika kita membaca KUHPerdata Bab I Buku III tentang Perikatan maka kita akan menemukan kata : batal, pembatalan dan membatalkan dalam pasal : 

Pasal 1253 
Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu


Pasal 1254 

Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku


Pasal 1256 

Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi maka perikatan itu adalah sah.

Pasal 1265 
Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. 



Pasal 1266 

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan


Pasal 1267

Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga


Pasal 1305 

Batalnya perikatan pokok mengakibatkan batalnya perjanjian hukuman. Tidak berlakunya perjanjian hukuman, sama sekali tidak mengakibatkan batalnya perjanjian/ perikatan pokok.



Diantara pasal 1253, 1254,1256,1265,1266,1267 dan 1305 diatas yang menyinggung mengenai hapusnya perikatan adalah hanya pasal 1265 yaitu : "Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan...." Syarat batal ini timbul dari Pasal 1254 dan 1256 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian yang jika tidak sesuai mengakibatkan suatu perjanjian batal demi hukum, 

Namun jika kita membaca 1266 diatas disebutkan bahwa "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan..." . Syarat batal yang dimaksud adalah syarat pembatalan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini batal yang dimaksud adalah batal melalui pembatalan yang diminta kepada pengadilan. Karena syarat batal berlaku jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hal ini termasuk syarat subjektif perjanjian. Mengapa demikian ? salah satu syarat sahnya perjanjian adalah sepakat mereka mengikatkan diri. Kata sepakat disini adalah adanya persesuaian kehendak untuk melakukan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan dasar terjadinya perjanjian. 


Menurut dalam Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sahnya suatu perjanjian adalah :
  1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
  3. suatu hal tertentu; 
  4. suatu sebab yang halal. 

Suatu Perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian tidak sesuai dengan syarat subyektif (point 1 dan 2) .Yang dimaksud dapat dibatalkan (vernietigbaar) adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan perjanjian tersebut ke pengadilan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 1321 s.d 1329 KUHPerdata.


Dan suatu perjanjian batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak sesuai dengan syarat obyektif (point 3 dan 4). Yang dimaksud batal demi hukum (Null and Void) adalah bahwa dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal demi hukum, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan/atau tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 1332 s.d 1337 KUHPerdata



Dengan demikian disimpulkan bahwa hapusnya perikatan karena berlakunya suatu syarat pembatalan adalah : 
  1. Hapus karena Batal Demi Hukum (Pasal 1265 KUHPerdata)
  2. Hapus karena permintaan pembatalan kepada pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata)




Read More