Larangan Kawin dengan Teman Sekantor Digugat ke MK

Larangan Kawin dengan Teman Sekantor Digugat ke MK


Jakarta - Perusahaan swasta pada umumnya melarang karyawannya menikah dengan teman sekantornya. Bila pernikahan itu tetap dilakukan, maka karyawan diberi pilihan: satu orang tetap bertahan dan satunya harus mengundurkan diri. Pilihan sulit itu akhirnya digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aturan perkawinan dengan teman sekantor diatur dalam Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan. Pasal itu berbunyi:
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal itu menjadi dasar hukum bagi perusahaan membuat perjanjian kerja yang melarang sesama karyawan menikah. Tidak terima dengan peraturan itu, 8 karyawan swasta menggugat Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan ke MK.

"Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2)," kata pemohon, Jhoni Boetja, sebagaimana dikutip dari website MK, Selasa (16/5/2017).

Selain Jhoni, ikut pula menggugat Edy Supriyanto Saputro, Airtas Asnawi, Syaiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus dan Yekti Kurniasih. Mereka berdelapan meminta Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan dibatalkan.

Pemohon menilai Pasal 153 ayat 1 huruf f UU Ketenagakerjaan menjadi alasan bagi pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam suatu perusahaan yang sama. Padahal, menikah adalah melaksanakan perintah agamanya.

"Di mana jodoh dalam perkawinan tidak bisa ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak," papar Jhoni.

Sidang tersebut masih berlangsung di MK mendengarkan para pihak.

sumber : detik.com
Read More
Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Tanah Sebagian Jaminan Kredit

Pengertian Jaminan
Dalam suatu perjanjian kredit/perjanjian pengakuan utang para debitur atau kreditur mempunyai hak dan kewajiban dan masing-masing terikat oleh isi dari perjanjian kredit tersebut, untuk memberi kepastian bahwa debitur (penerima kredit) akan memenuhi kewajibannya kepada debitur (pemberi kredit) maka diperlukan suatu jaminan.

Pengertian Tanah Sebagai Jaminan Kredit
Salah satu hak atas tanah yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai nilai ekonomis serta dapat dialihkan adalah hak atas tanah, untuk menjamin pelunasan dari debitur maka hak atas tnaah itulah yang dijadikan jaminan.





Maksud dan Tujuan Jaminan Kredit
Ø  Untuk menghindari terjadinya wanprestasi oleh pihak debitur
Ø  Untuk menghindari resiko rugi yang akan dialami oleh kreditur
Ø  Untuk memberi hak/kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan benda jaminan bilamana debitur melakukan wanprestasi.
Ø  Memberi dorongan kepada debitur kreditur agar :
§  Betul-betul melakukan usaha yang dibiayai dengan kredit itu
§  Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit

Jaminan kredit dikatakan Ideal apabila
Ø  Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya.
Ø  Tidak melemahkan potendi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan usahanya.
Ø  Membari kepastian kepada sipembari kredit dalam arti bahwa jaminan dalam setiap waktu tersedia untuk dieksekusi


Hak Tanggungan
Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Subjek Hak Tanggungan          
Ø  Pembari Hak Tanggungan
Ø  Pemegang Hak Tanggungan




Objek Hak Tanggungan
Ø  Hak Milik
Ø  Hak Guna Usaha
Ø  Hak Guna Bangunan
Ø  Hak Pakai atas Tanah Negata
Ø  Rumah Susun diatas Hak Milik

Sifat/Ciri Hak Tanggungan
Ø  Tidak dapat dibagi-bagi
Ø  Ikutan (accessoir) pada perjanjian pokok
Ø  Memberi kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.
Ø  Selalu mengikuti objek yang dijaminkan ditangan siapapun objek itu berada
Ø  Memenuhi asa spesialitas dan asa publisistas.
Ø  Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusi

Prosedur pembenanan hak tanggungan
Ø  Tahap pemberian hak tanggungan
Ø  Tahap pendaftaran hak tanggungan

Peralihan hak tanggungan
Peralihan hak tanggungan terjadi karena hukum beralihnya hak tanggungan karena berlaku pada pihak ketiga pada hari dan tanggal didaftarkannya peralihannya yang bersangkutan oleh kantor pertanahan.

Syarat hak kuasa pembebanan hak tanggungan
Ø  Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan
Ø  Tidak memuat kuasa substitusi
Ø  Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas debitur
Ø  Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan sebab apapun, kecuali berakhir karena telah dilaksanakan atau telah habis waktunya.
Ø  Surat kuasa membebankan hak tanggungan yang tidak dibuat dengan pembuatan akta hak tanggungan dalam jangka waktu yang ditetapkan batal demi hukum, jangka waktu :
§  SKMHT untuk tanah yang bersertifikat
§  SKMHT untuk tanah yang belum bersertifikat 3 bulan
§  SKMHT untuk tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum didaftarkan atas nama pemberi hak tanggungan sebagai pemegang haknya yang baru, 3 bulan




Hapusnya hak tanggungan
Ø  Dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan
Ø  Pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh ketua pengadilan negeri
Ø  Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan

Roya atau pencoretan hak tanggungan

Lunasnya hutang berakibat pada penghapusan (Roya) hak tanggungan pada buku tanah dan sertifikat oleh badan pertanahan nasional (BPN). Buku tanah dan sertifikat hak tanggungan ditarik dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh kantor pertanahan.



Read More
Larangan Perkawinan Menurut UU Perkawinan, KUHPerdata dan KHI

Larangan Perkawinan Menurut UU Perkawinan, KUHPerdata dan KHI

Larangan Perkawinan 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:


1. Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974) disebabkan berhubungan darah yaitu larangan perkawinan karena hubungan ke-saudara-an yang terus menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya :




a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas
yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (Pasal 8 sub a).
b. Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan (kemanakan) (Pasal 8 sub b).
c. Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi (makcik), ibu dari isteri (mertua), anak tiri (Pasal 8 sub c).
d. Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (Pasal 8 sub d).
e. Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (Pasal 8 sub e).
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Pasal 8 sub f).

2. Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangannya bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terikat dalam perkawinan. Larangan Pasal 9 tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seoramg laki-laki yang beristeri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan isteri kedua.

3. Larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).




Menurut Pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami isteri yang telah bercerai sebanyak 2 (dua) kali. Perkawinan yang mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Pasal 10 bermaksud untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri saling menghargai satu sama lain.

5. Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974).

Larangan dalam Pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika tidak hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:
1) Suaminya meninggal dunia.
2) Perkawinan putus karena perceraian.
3) Isteri kehilangan suaminya.


Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam




Didalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 39. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
1. Karena pertalian nasab
a. dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2. Karena pertalian kerabat semenda:
a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul
d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3. Karena pertalian sesusuan :
a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.




Juga di dalam Pasal 40 disebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41 berisi:
(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya
a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 tertera larangan sebagai berikut, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43 juga menyebutkan bahwa:
(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.
Pasal 44 berisi larangan perkawinan beda agama. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.




Larangan Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Terdapat pada Pasal 30, 31, 32, 33 KUH Perdata, yaitu:

Pasal 30
Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

Pasal 31
Juga dilarang perkawinan:
1. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

Pasal 32
Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.




Pasal 33
Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3e atau 4e, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.


Read More

a1